Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, berakhir pada Sabtu (13/11). Untuk pertama kalinya, konferensi tersebut membidik bahan bakar fosil sebagai pemicu utama pemanasan global.

Hampir 200 negara menerima kesepakatan kompromi COP26 yang bertujuan membatasi pemanasan global tak melampaui 1,5 derajat celcius di atas tingkat pra-industri. Para ilmuwan telah memperingatkan, saat suhu bumi melebihi titik itu, akan ada dampak iklim yang tak terkendali dan tak dapat diubah.

Kesepakatan COP26 secara efektif mengakui bahwa komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi karbon belum memadai. Mereka, terutama negara penghasil karbon terbesar, diminta menetapkan target yang lebih ketat tahun depan.

Pembicaraan juga menghasilkan terobosan dalam menyelesaikan aturan untuk mencakup pasar yang dipimpin pemerintah guna penyeimbangan karbon. Perusahaan dan negara dengan tutupan hutan luas telah mendorong sebuah kesepakatan, dengan harapan turut melegitimasi pasar global voluntary offset yang tumbuh cepat.

Kesepakatan itu memungkinkan negara-negara memenuhi sebagian target iklim mereka dengan membeli offset credits yang mewakili pengurangan emisi oleh negara lain. Hal itu berpotensi membuka aliran dana triliunan dolar AS yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hutan, memperluas energi terbarukan, dan proyek-proyek lain guna memerangi perubahan iklim.
 

Berakhirnya Era Batu Bara

Dalam COP26, muncul klausul yang menyerukan "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun drama muncul di menit-menit akhir. India, didukung Cina dan negara-negara berkembang lainnya yang bergantung pada batu bara, menolak klausul tersebut.

Setelah utusan China, India, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa melakukan pertemuan, redaksional klausul itu diganti "menghentikan secara bertahap" penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Menteri Lingkungan Hidup India Bhupender Yadav mengatakan, revisi itu mencerminkan "keadaan nasional" negara-negara berkembang. "Kami menjadi suara negara-negara berkembang," ujarnya.

Dia mengisyaratkan adanya diskriminasi dalam klausul yang "bisu" terhadap minyak dan gas alam. "Kami melakukan upaya kami untuk membuat konsensus yang masuk akal bagi negara-negara berkembang dan masuk akal untuk keadaan iklim," ujar Yadav mengacu pada fakta bahwa negara-negara kaya, secara historis, telah memproduksi bagian terbesar dari gas rumah kaca.

Perubahan redaksional dalam klausul itu menuai kekecewaan dari banyak negara, termasuk negara-negara kaya di Eropa. "Saya minta maaf atas cara proses ini berlangsung. Saya sangat menyesal," kata Presiden COP26 Inggris, Alok Sharma, merespons kemarahan berbagai negara atas perubahan di menit-menit akhir.

Utusan Meksiko, Camila Isabel Zepeda Lizama, mengatakan, dia yakin banyak negara yang telah dikesampingkan dalam pertemuan utusan Cina, AS, India, dan Uni Eropa. Menurutnya, proses itu tak transparan dan tak inklusif.

"Kami semua memiliki kekhawatiran yang tersisa, tapi diberi tahu bahwa kami tidak dapat membuka kembali teks itu, sementara yang lain masih dapat meminta untuk mengencerkan janji mereka," ujar Lizama.

Kendati menyesalkan, Lizama mengatakan negaranya akan membiarkan teks yang direvisi perihal pembangkit listrik tenaga batu bara tetap berlaku. Menteri Lingkungan Swiss Simonetta Sommaruga mengatakan, perubahan klausul akan mempersulit pembatasan pemanasan hingga 1,5 derajat celcius.

Utusan iklim AS, John Kerry, mengatakan, pemerintah-pemerintah tidak punya pilihan selain menerima perubahan redaksional dalam klausul terkait pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditolak India. Namun Kerry meyakinkan bahwa kesepakatan itu adalah kabar baik bagi dunia.

"Kita sebenarnya lebih dekat daripada sebelumnya untuk menghindari kekacauan iklim dan mengamankan udara bersih, air yang lebih aman, dan planet yang lebih sehat," ujar Kerry.

Ilmuwan iklim Australia, Bill Hare, mengkritik langkah yang diambil India untuk mengubah klausul "penghapusan" pembangkit listrik tenaga batu bara. "Perubahan oleh India di menit-menit akhir untuk mengurangi dan bukan menghapus (penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara) sangat mengejutkan," ucapnya.

Menurut dia, India telah lama menjadi penghambat aksi iklim. "Tapi saya belum pernah melihatnya dilakukan secara terbuka," kata Hare.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan mengatakan, perubahan redaksional dalam klausul tidak dapat mengubah sinyal yang keluar dari COP26. "Bahwa era batu bara telah berakhir. Jika Anda seorang eksekutif perusahaan batu bara, COP ini melihat hasil yang buruk," ujarnya.

Sumber Artikel: republika.co.id

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengatakan pada November hingga Januari tahun depan cuaca ekstrem menjadi tantangan besar bagi pasokan batu bara. Sehingga menurut Zulkifli pasokannya perlu dijaga atau mitigasi.

"Kami juga masih memperhatikan ramalan cuaca. Kami mendapatkan informasi bahwa di November Desember sampai Januari tahun depan cuaca akan ekstrem. Kami perlu melakukan beberapa langkah mitigasi," ujar Zulkifli di Komisi VII DPR RI, Senin (15/11).

Zulkifli menjelaskan salah satunya saat ini PLN sedang memperhatikan rantai pasok persoalan batu bara ini. Kata dia, di beberapa PLTU akan diadakan penambahan fasilitas untuk keperluan loading dan unloading batu bara.

"Kami juga memperhatikan dan menyempurnakan rantai pasok. Fasilitas PLTU kami bisa menerima loading unloading dari batubara itu dengan baik. Disamping dengan transportasi dari batubaranya juga. Dalam hal ini perusahaan pelayarannya," tambah Zulkifli.

Selain itu, kedepan kata dia untuk memitigasi pasokan batu bara, pihaknya akan memilih kontrak jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Ia juga mengatakan akan mengurangi porsi kontrak dengan trader.

"Kedepan kami akan mengutamakan kontrak jangka panjang dibandingkan kontrak jangka pendek. Kami juga akan berkontrak dengan perusahaan yang punya izin yang terkait dengan penambangan batubara bukan ke trader," ujar Zulkifli.

Sumber Artikel: republika.co.id

Star Energy Geothermal Darajat menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Darajat, Blok Cikupakan, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat (19/11/2021) tak mengganggu operasional pembangkit panas bumi milik perusahaan.

Head of Policy, Government & Public Affairs Star Energy Geothermal Darajat Nungki Nursasongko mengatakan, Star Energy turut prihatin atas kejadian bencana alam tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi tersebut. Kejadian itu juga tidak menyebabkan adanya korban baik luka maupun jiwa dari penduduk setempat dan karyawan Star Energy.

Terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana alam ini, kata Nungki, Star Energy juga menegaskan tidak ada fasilitas umum yang rusak. Jalan yang rusak akibat longsor tersebut bukanlah fasilitas atau jalan umum melainkan akses operasional pembangkit listrik Star Energy.

"Puji syukur tidak ada korban dan tidak ada kerusakan fasilitas umum. Bahkan, dapat kami pastikan juga tidak ada kerusakan pada fasilitas pembangkitan listrik yang dapat mengakibatkan kebocoran uap," kata Nungki dalam keterangan resminya, yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/11).

Star Energy telah melakukan koordinasi untuk penanganan bencana dengan BPBD dan pihak terkait lainnya. Perusahaan juga memastikan bencana alam tanah longsor ini tidak mengganggu operasional pembangkitan listrik di unit 1, 2 dan 3 milik Star Energy Darajat.

Sumber Artikel: republika.co.id

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai krisis stok batubara di PLTU disebabkan oleh tidak akuratnya perhitungan kebutuhan volume batubara PLN.

Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir mengatakan PLN perlu melakukan perhitungan kebutuhan batubara yang dibuat secara akurat. Akurat ini, artinya kata Pandu PLN harus cermat menghitung hingga safety stock.

"PLN juga harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati oleh perusahaan batubara yang tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini volume dan tata waktu pengiriman," ujar Pandu, Sabtu (1/1).

Apalagi, kata Pandu PLN membutuhkan batubara dengan kalori tertentu. Semestinya, menurut Pandu, PLN bisa lebih fleksibel dalam penyerapan jenis kalori batubara di luar jenis kalori yang selama ini dibutuhkan.

"Caranya dengan PLN harus segera merealisasikan fasilitas blending ataupun sistem co-firing. Sehingga produksi batubara nasional bisa diserap maksimal sesuai dengan kebutuhan PLN," ujar Pandu.

Jika terjadi kelangkaan pun, kata Pandu sebenarnya PLN bisa memakai mekanisme mengambil batubara yang menjadi bagian pemerintah dalam bentuk in-kind."Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan agar kita semua memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Pandu.

Agung Murdifi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN menyatakan, dukungan penuh dan kehadiran Pemerintah terus dirasakan PLN terhadap situasi yang dihadapi perseroan dalam memastikan terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik, demi menjaga keandalan listrik nasional dan melindungi kepentingan nasional.

Pemerintah telah menegaskan kebutuhan batubara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batubara dapat terpenuhi. Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari.

PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses. PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 HOP (Hari Operasi).

Pembangkit listrik PLN saat ini telah siap menerima pasokan batubara dan pada momen pergantian tahun ini sebanyak 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan telah disiagakan.

PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batubara. Sebagai pelaksana dari kebijakan Pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin.

Sumber Artikel: republika.co.id

PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.

"Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pulihnya perekonomian nasional," ungkap Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, Selasa (11/1).

Khusus di regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali), terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 megawatt (MW) dari 26,9 gigawatt (GW) menjadi 27,2 GW, sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW. Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW. Namun PLN juga masih memiliki pembangkit emergency 2,8 GW yang siap dinyalakan sewaktu-waktu diperlukan.

"Begitu pula dengan sistem kelistrikan di luar Jamali saat ini masih dalam kondisi aman dengan cadangan yang cukup," terang dia.

Intervensi pemerintah melalui kebijakan larangan ekspor batu bara telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit PLN. Hingga kini, PLN telah mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik.

Total kebutuhan batu bara untuk mencapai HOP ideal minimal 20 hari berkisar antara 16 sampai 20 juta MT sesuai tingkat kesuksesan pengiriman batu bara, yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 31 Januari 2022.

Selain itu, kebutuhan armada angkut untuk memenuhi HOP minimal 20 hari sampai dengan akhir Januari 2022 ini sebanyak 130 vessel shipment dan 711 tongkang shipment mulai terpenuhi secara bertahap dan akan segera merapat ke PLTU sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Ketersediaan kapal ini juga bisa terealisasi berkat dukungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) dan INSA (Indonesian National Shipowners Association) atau Asosiasi Pengusaha Pelayaran di Indonesia.

“Kami berkoordinasi dan komunikasi secara intens dengan Dirjen Hubla dan INSA untuk memastikan kapal tersedia dan datang tepat waktu,” ucap Agung.

Saat ini, kondisi ketersediaan batu bara terus meningkat dan sudah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada 31 Desember 2021.

Perseroan pun terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. Upaya-upaya extra ordinary untuk percepatan proses bongkar muat batu bara ke pembangkit dipastikan melalui skema line up masing-masing unit pembangkit. Dengan demikian penerimaan batubara akan berjalan efektif dan meningkatkan tingkat kesuksesan dari eksekusi atas komitmen penugasan dari Pemerintah ini.

"Berbagai skema pengaturan produksi pada sistem kelistrikan kami lakukan agar listrik tetap menyala, misalnya untuk di Sistem Jamali, PLTU hanya dibebankan sekitar 74 persen dari total kapasitasnya. Ini dilakukan sambil menunggu kedatangan pasokan batu bara tambahan," ujar Agung.

PLN terus berupaya meningkatkan stabilitas pasokan energi primer, khususnya batu bara agar dapat mencapai minimal 20 hari operasi serta mempertahankannya secara jangka panjang.

Sebagai langkah korektif dan memperkuat sistem, PLN terus mengembangkan aplikasi pemantauan batu bara yang ada di PLN saat ini, yaitu batu bara online menjadi super sistem digital yang mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batu bara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean loading batu bara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya. Semua sistem administrasi akan dibuat digitalize yang terverifikasi dengan legal dan sah digunakan.

"Kami juga memastikan komitmen penugasan pemerintah dan pemenuhan DMO reguler akan dipenuhi oleh para mitra pemasok dengan memastikan setiap detil kebutuhan baik dari sisi kargo (volume batu bara) maupun dari sisi Armada (vessel/tongkang) melalui pemantauan day per day," tutur Agung.

Tak hanya itu, PLN pun telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk jangka menengah panjang seperti mengubah kontrak jangka pendek menjadi jangka panjang dengan klausul winwin dan continuous improvement pada sistem digitalisasi.

Sementara terkait pasokan Liquefied Natural Gas (LNG), dengan dukungan pemerintah dan para pemasok, PLN telah mendapatkan tambahan pasokan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. 

Di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, lanjut Agung, pasokan listrik yang andal sangat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan bahwa listrik tidak padam. PLN terus berupaya dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan pemerintan dan para mitra pemasok batu bara dan LNG yang telah membantu PLN mengamankan energi primer untuk pembangkit demi menghindari pemadaman listrik ke masyarakat," pungkas Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pasokan batubara untuk pembangkit PLN sudah aman. Oleh karena itu, pemerintah membuka lagi keran ekspor meski secara bertahap.

"Pasokan untuk PLN sudah aman. HOP antara 15-25 hari itu sudah tercukupi semua," ujar Luhut di Kantornya, Senin (10/1/2022) malam.

Luhut mengatakan, pembukaan ekspor akan dilakukan pada Rabu (12/1/2022) secara bertahap. Ini dilakukan sesuai dengan kepatuhan pengusaha batu bara atas aturan Domestic Market Obligation (DMO).

Selain itu, Luhut mengatakan nantinya tidak ada lagi skema DMO yang berlaku. PLN nantinya akan membeli batu bara sesuai harga pasar.

Sumber Artikel: republika.co.id

PT PLN (Persero) terus memastikan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) telah sesuai rencana. Dengan terpenuhinya batu bara tersebut PLN optimis dapat menjaga keandalan suplai listrik ke pelanggan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi sistem kelistrikan di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup. Sementara pasokan batu bara di 17 pembangkit yang sebelumnya dalam kondisi kritis, kini rata-rata telah mencapai 15 hari operasi (HOP).

"Dengan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholders, pasokan batu bara telah sesuai rencana. Dan ke depan kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga pasokan batu bara untuk bahan bakar PLTU melalui pengamanan secara berlapis," ujar Darmawan, Jumat (4/2/2022).

Darmawan mengungkapkan, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batu bara, yang semula berfokus pada pengawasan di titik bongkar (estimated time of arrival/ETA) menjadi berfokus di titik muat/loading.

"Dengan ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batubara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini dan corrective action dapat dilakukan as early as possible sehingga kepastian pasokan dapat lebih terjaga," terang Darmawan.

Dia menjelaskan, langkah pengawasan dilakukan tak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital antara sistem PLN dengan sistem di Dirjen Minerba ESDM.

"Sistem ini memberikan informasi target loading dan terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat realisasi loading dari setiap pemasok," ujar Darmawan.

Dari sistem pemantauan ini, lanjut Darmawan, PLN bisa mengetahui kebutuhan batu bara hingga beberapa waktu ke depan. Di satu sisi, PLN juga melakukan reformasi kontrak untuk memastikan pasokan batu bara aman.

"PLN juga memperbaiki mekanisme perjanjian, yaitu kontrak yang semula bersifat fleksibel jangka pendek diubah menjadi kontrak yang lebih firm dan jangka panjang serta langsung dengan pemilik tambang yang memiliki kredibilitas dengan kualitas (spesifikasi) dan volume batu bara yang dibutuhkan PLN," ujar Darmawan.

Tak kalah penting, PLN juga terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association). Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi pasokan batu bara termasuk penugasan dari Kementerian ESDM dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan.

Sumber Artikel: republika.co.id