REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mitsubishi Fuso jadi salah satu pabrikan kendaraan komersial yang terbilang paling agresif dalam menyambut electric vehicle (EV). Hal ini sudah terlihat sejak kehadiran Mitsubishi eCanter dalam ajang Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020.

Sinyal itu pun seakan jadi bagian dari tonggak awal keseriusan pabrikan Jepang tersebut dalam menghadirkan kendaraan komersial yang lebih efisien dan ramah lingkungan. General Manager Of Product Strategy PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Bayu Aprizal mengatakan, saat ini langkah Miitsubishi Fuso dalam menyambut pasar EV telah memasuki tahapan proof of concept.

"Kami telah membentuk departemen khusus EV. Departemen itu memiliki tugas khusus untuk mempelajari kendaraan listrik di Indonesia," kata Bayu dalam Mitsubishi Fuso Media Media Gathering yang digelar secara virtual beberapa waktu lalu.

Dengan departemen itu, maka nantinya truk listrik yang dihadirkan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Dengan begitu, tujuan utama EV sebagai kendaraan ramah lingkungan dan efisien bisa benar-benar tercapai.

"Kami akan lebih gencar melakukan promosi kendaraan listrik. Agar lebih optimal, promosi ini pun akan menggandeng sejumlah operator logistik," ujarnya.

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Volkswagen akan dapat membangun 1 juta kendaraan listrik per tahun di China pada tahun 2023. CEO Mobil Volkswagen Ralf Brandstaetter kepada Nikkei, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/2/2022), mengatakan hal itu didorong oleh pabrik baru di provinsi Anhui.

Pabrik yang merupakan perusahaan patungan dengan Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) China yang pertama kali diumumkan pada 2019 itu akan memproduksi 300 ribu mobil listrik per tahun. Produksi dimulai pada 2023.

Bersama dengan produksi dari dua pabrik patungan lebih lanjut, satu dengan FAW Group, dan satu dengan SAIC Motor, ini akan membawa total kapasitas ke angka 1 juta, kata Brandstaetter.

Volkswagen tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar lebih detail.

Produsen mobil Jerman itu menjual 70.625 kendaraan listrik ID-nya di China tahun lalu. Jumlah ini meleset dari targetnya untuk menjual 80-100 ribu mobil, dengan produksi juga dipengaruhi oleh wabah COVID-19 regional selain masalah terkait chip.

Kepala Volkswagen China Stephan Wollenstein mengatakan pada briefing di Beijing pada bulan Januari sebelumnya mengatakan bahwa pembuat mobil ingin menggandakan penjualan kendaraan listrik ID-nya tahun ini, tetapi memperingatkan bahwa pasokan semikonduktor yang rendah dapat menghambat upayanya.

Brandstaetter akan mengambil alih bisnis Volkswagen di China mulai 1 Agustus. Di bawah pengawasannya, pembuat mobil akan meningkatkan pengembangan lokal di China, kata Brandstaetter.

"Di masa lalu, pendekatan kami adalah mengembangkan di Jerman dan melokalisasi di China. Tetapi pendekatan ini akan diubah secara signifikan dengan menyiapkan lebih banyak sumber daya lokal untuk R&D, terutama untuk perangkat lunak, agar lebih cepat, lebih mandiri di China," katanya.

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam rangka mempercepat penerapan kendaraan listrik untuk transportasi jalan. Terlebih, hal itu jadi bagian rencana aksi transisi energi di Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat membangun sinergi untuk pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM dalam transformasi kendaraan listrik. "Nota kesepahaman ini difokuskan untuk menjalin pengembangan sumber daya manusia dan transformasi kendaraan listrik yang dibina oleh Kementerian ESDM," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Transformasi kendaraan listrik merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Seperti, peningkatan bencana hidrometeorologi, peningkatan suhu bumi, kenaikan muka air laut, hingga gelombang ekstrem.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama UNDP, lanjut Arif, sekitar 94-95 persen UKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan. Sedangkan, sekitar 86-90 persen UKM tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif.

Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 14 ribu unit dengan jumlah kendaraan motor listrik sebanyak 12.460 unit. Arif optimistis industri kendaraan listrik dapat terus bertumbuh dengan kolaborasi para UKM, pemerintah, BUMN, dan swasta.

"Kami ingin momentum Covid-19 memperkuat adaptasi, inovasi, dan daya saing UKM. Itulah yang disebut dengan pemulihan transformatif," ujar Arif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, UKM punya dua peran dalam transformasi kendaraan listrik tersebut, yaitu penyedia komponen untuk konversi dan penyedia jasa melalui bengkel. Kementerian ESDM menargetkan ada 13 juta unit sepeda motor listrik hingga 2030, separuh kendaraan baru dan separuh lagi hasil konversi.

"Hitungan kami sekarang, butuh Rp 10,5 juta hingga Rp 10,8 juta per motor untuk konversi. Kalau kita punya target misalkan 5 juta unit berarti kita punya pasar senilai Rp 50 triliun untuk UKM, baik itu dari sisi penyediaan produk maupun dari sisi jasa," kata Dadan.

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand dilaporkan tengah mempertimbangkan serangkaian pemotongan pajak, hingga subsidi untuk mengembangkan pasar kendaran listrik (EV). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memacu pembuat EV untuk berinvestasi lebih banyak di Thailand. Dengan demikian, negara Asia Tenggara ini akan menjadi pusat manufaktur untuk mobil yang lebih bersih. 

Pemerintah Thailand mempertimbangkan subsidi antara 70.000 baht atau sekitar 2.145 dolar AS hingga 150.000 baht (4.605 dolar AS), tergantung pada jenis dan model kendaraan. Insentif yang lebih luas untuk impor akan berlangsung hingga 2025 ketika produksi lokal diharapkan untuk mengumpulkan momentum. Pemotongan pajak untuk pembuat mobil EV adalah dengan syarat bahwa perusahaan memproduksi jumlah kendaraan yang sama atau lebih pada 2025 yang diimpor pada tahun-tahun sebelumnya.

Supant Monkolsuthree, ketua Federasi Industri Thailand dan anggota komite kebijakan EV, membenarkan isi rancangan rencana tersebut. Sompop Pattanariyankool, juru bicara Kementerian Energi, menolak mengomentari rencana tersebut sebelum persetujuan kabinet.

Komite kebijakan EV adalah panel pejabat pemerintah dan industri yang bertanggung jawab untuk menyusun peta jalan kebijakan untuk membantu Thailand mencapai produksi kendaraan tanpa emisi 100 persen pada 2035. Thailand berupaya untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat manufaktur mobil di Asia Tenggara karena pembuat mobil secara global beralih ke kendaraan listrik. 

Thailand mengharapkan untuk menarik sebanyak 400 miliar baht dalam investasi manufaktur EV selama tahun-tahun mendatang.

Toyota Motor Corp, Foxconn Technology Group, China's Great Wall Motor Co, dan PTT Pcl termasuk di antara perusahaan yang berencana membangun pabrik di Thailand. Subsidi untuk EV impor akan dibayarkan kepada perusahaan lokal, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat kepada pembeli. 

Jika nanti perusahaan ditemukan melanggar aturan, mereka akan kehilangan semua insentif, kehilangan garansi bank dan harus membayar kembali subsidi dengan bunga yang masih harus dibayar, sesuai dengan proposal.

“Paket tersebut harus membantu dalam menciptakan permintaan lokal untuk EV dan juga mendorong produsen untuk mulai memproduksi EV atau mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar ini,” ujar Supant, dilansir BNN Bloomberg, Senin (14/2/2022).

Rincian lebih lanjut dari paket EV adalah dengan subsidi berkisar antara 70.000 baht dan 150.000 baht untuk mobil serta truk. Sementara, untuk sepeda motor listrik akan mendapat subsidi hingga 18.000 baht. 

Proposal akan memotong pajak cukai menjadi dua persen dari delapan persen untuk mobil. Mobil dengan harga di bawah 2 juta baht ditetapkan untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendukung produksi bus listrik yang dilakukan perusahaan swasta. Bus listrik dimaksud sebagai salah satu alat transportasi massal lewat sejumlah regulasi.

"Penggunaan dan kampanye kendaraan serta bus listrik semakin digencarkan pemerintah. Kemenhub sangat mendukung dan mendorong apa yang dilakukan oleh Bakrie Autoparts yang memproduksi bus listrik sebagai angkutan massal," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Kamis (17/2/2022).

Konferensi pers itu digelar usai peresmian kerja sama strategis antara VKTR (Bakrie Group) dan perusahaan karoseri Tri Sakti bersama BYD Auto dalam memproduksi bus listrik di Magelang, Jawa Tengah. Budi menyebutkan, sejumlah regulasi yang dikeluarkan pemerintah meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019. 

Perpres 55/2019 menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Selain itu juga Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. "Hampir semua kementerian dan lembaga sudah menyusun regulasi dan konsep terkait percepatan kendaraan listrik. Kami dari Kemenhub juga sudah mengeluarkan sejumlah regulasi mendukung Bakrie Group mempercepat penggunaan kendaraan listrik," ujar dia.

Data Kemenhub menunjukkan sampai 15 Februari 2022 Sertifikat Uji Tipe (SUT) kendaraan listrik mencapai 145. Sedangkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan listrik sebesar 15.704.

CEO PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Anindya Novyan Bakrie yang hadir di Magelang mengatakan, PT Vektor Mobiliti Indonesia (VKTR), entitas bisnis yang dibentuk oleh PT Bakrie Autoparts, resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan karoseri Tanah Air, Tri Sakti. Ini menjadi langkah awal VKTR dalam upaya pengembangan ekosistem industri kendaraan elektrik (EV) di Indonesia.

Sumber: republika.co.id

Industri elektronika merupakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam melakukan transformasi digital sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas secara lebih efisien sehingga bisa berdaya saing di pasar domestik hingga global.

“Kami mengharapkan kepada seluruh sektor manufaktur di tanah air, termasuk industri elektronika, agar dapat semakin meningkatkan penerapan teknologi dasar industri 4.0 seperti Big Data, Cloud Computing, atau IoT Devices dalam menjalankan proses produksinya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Pelepasan Peti Kemas Ekspor Penyedot Debu (Vacuum Cleaner) Ke-600 PT. Selaras Donlim Indonesia (SDI) di Bogor, Senin (20/12)

Menperin memberikan apresiasi kepada PT SDI, karena meskipun baru memulai kegiatan produksi komersialnya pada Februari 2021, namun pada akhir tahun ini PT SDI sudah mampu melakukan ekspor produk vacuum cleaner (peti kemas ke-600) dengan tujuan ke Amerika Serikat. “Hal ini merupakan pencapaian tersendiri bagi perusahaan dan menunjukkan kesiapan PT. SDI untuk menjadi basis produksi vacuum cleaner di ASEAN,” ujarnya.

Di samping itu, capaian PT SDI tersebut juga menunjukkan bahwa produk hasil industri elektronika di dalam negeri dapat bersaing secara global dan secara kualitas memiliki standar internasional. Bahkan, kemampuan sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia sudah mampu kompetitif.  “Ini suatu hal yang membanggakan, karena untuk mendapatkan tempat di pasar Amerika tidak mudah, baik secara kualitas dan prosedur untuk masuk ke sana. Ini suatu hal yang harus diapresiasi,” ujar Agus.

Di sisi lain, industri elektronika khususnya untuk kebutuhan rumah tangga (produk household) saat ini menunjukkan kinerja yang positif, khususnya dari segi ekspor. Pada Januari-September 2021, nilai ekspor produk household tercatat mencapai USD1,8 miliar atau naik 98% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Kami berkomitmen untuk menekan nilai impor, termasuk produk elektronik. Oleh karena itu, kami sedang mengakselerasi program substitusi impor 35% pada akhir tahun 2022,” tegasnya. Salah satu strateginya adalah dengan pendalaman struktur industri melalui peningkatan produksi komponen elektronika di dalam negeri.

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP) yang merupakan induk perusahaan PT SDI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1985. Menperin mengajak kepada PT SCNP dan SDI sebagai champion untuk melakukan pendalaman struktur dan peningkatan investasi untuk market domestik maupun global. “Jadi harus terus melakukan inovasi dan ekspansi, itu yang kami harapkan. Apalagi, ekspor merupakan hal yang sangat penting,  selain mengisi kebutuhan domestik market yang juga perlu menjadi perhatian,” paparnya.

 Menperin menyatakan bahwa pemerintah saat ini sangat serius dalam hal pengelolaan dan perbaikan iklim usaha industri. Berbagai kebijakan untuk mendukung hal tersebut sudah dikeluarkan. “Saya berpendapat, tentunya tidak ada lagi keraguan untuk terus melakukan aktivitas investasi dan perluasan industri di Indonesia,” imbuhnya.

Menperin pun mengaku senang dan bangga mendengar rencana perusahaan akan mengembangkan alat kesehatan (alkes). “Ini adalah kabar yang sangat positif, karena pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi negara mandiri di bidang kesehatan. Artinya, kita harus mandiri di sektor farmasi dan alkes,” tandasnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier mengemukakan, salah satu faktor utama dalam memacu daya saing industri manufaktur di Indonesia adalah terpenuhinya persyaratan SNI.

Kondisi tersebut merupakan indikasi dari pengakuan pasar internasional terhadap persyaratan dasar yang ditetapkan dalam SNI. Selain menjadi persyaratan teknis dalam menjamin ragam aspek (kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup), SNI juga menjadi suatu nilai tambah yang memperbesar peluang penetrasi industri domestik di pasar ekspor.

“Selain SNI, kita juga punya instrumen sepertii TKDN dan lartas. Kalau ada produk yang nilai TKDN sudah di atas 40%, maka wajib untuk kementerian dan lembaga membeli produk tersebut. Nilai TKDN ini disusun dan dirumuskan oleh Kemenperin, dengan melihat kemampuan industri itu sendiri,” terangnya.

Dirjen ILMATE optimistis, mnelakukan ekspor merupakan wujud resiliensi pelaku industri di Indonesia masih sangat tinggi. “Sejak awal pandemi, kami sangat yakin terhadap resiliensi para pelaku industri manufaktur di Indonesia yang masih terus semangat untuk menjalakan usahanya,” tutur Taufiek.

Misalnya, peningkatan realisasi investasi industri terlihat pada periode Januari-September 2021, yang tercatat sebesar Rp659,4 triliun atau mengalami kenaikan 7,8% dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2020. Sementara pada Januari-Oktober 2021, kontribusi ekspor sektor industri tercatat sebesar 77,16% atau senilai USD143,76 miliar dari total ekspor nasional USD186,31 miliar.

Chief Operation Officer (COO) PT. SCNP Shirly Effendy menyampaikan, produk vacuum cleaner SCNP dengan brand Bissel mampu diekspor ke Amerika Serikat, merupakan suatu hasil kerja sama antara perusahaan dengan industri elektronik raksasa asal China, Guangdong Xinbao (Donlim). SCNP dan Donlim bersama-sama membentuk satu joint venture bernama PT SDI.

“SDI didirikan khusus untuk memenuhi kebutuhan ekspor vacuum cleaner ke Amerika Serikat. Rata-rata volume ekspor vacuum cleaner ke Amerika Serikat adalah 100 kontainer per bulan,” sebutnya. Selain brand Bissel, pada awal bulan Desember 2021, SCNP juga mulai memproduksi air purifier dengan merek BlueAir yang bertaraf internasional dan juga telah diekspor ke Amerika Serikat.

Sumber: kemenperin.go.id