Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Tetapi tak seluruh infrastruktur yang dibangun memakai pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN atau APBD). Keterlibatan swasta terus didukung melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, bisa dipergunakan untuk penanganan darurat bencana.
"Oleh karena itu ke depannya bisa dilaksanakan secara cepat dan simple, maka dari itu butuh adanya lembaga pendanaan khusus yang terpusat untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, sehingga lembaga itu dapat menagihkan dana langsung ke Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)," ungkap Herry dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation, Jogjakarta, Rabu(13/7/2022).
Herry mengungkapkan bahwa resilient infrastructure dan financing di dalam KPBU konsepnya merupakan sirkular. “KPBU sebagai tools sifatnya telah sirkular untuk bisa menciptakan resilient infrastructure . Sebab KPBU sifatnya sirkular maka tak dapat parsial, ke depannya dibutuhkan scale up terhadap ekosistem yang terdapat di dalam KPBU”, ujar Herry.
Acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation diinisiasi oleh Think 20 (T20) dalam mengumpulkan ide terkait kebijakan pada G20. Acara ini adalah salah satu rangkaian acara yang mendukung Presidensi G20. Acara ini membahas tema terkait Equitable Risk Allocation berupa policy brief yang akan disampaikan pada forum G20.
Hadir pula sebagai panelis pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Keuangan Suahasil Nazara yang mengungkapkan beberapa hal yang menjadi esensi dari G20.
“Esensi dari G20 yaitu kami menyusun common framework bagi seluruh dunia, bagaimana mengatasi dampak kesehatan terhadap ekonomi ketika pandemi yang menjadi masalah dunia, mendorong international taxation yang lebih fair untuk dunia dan bagaimana mendukung transition finance menuju ekonomi hijau”, ungkapnya.
Wamen Suahasil juga menyoroti pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan jangka menengah-panjang. “Guna pembangunan infrastruktur, dibutuhkan terobosan pembiayaan. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan resiko yang muncul dalam pembangunan infrastruktur harus acceptable untuk investor”, ungkap Wamen Suahasil.
Disadur dari sumber pu.go.id/berita