Deskripsi
UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Konstruksi (PUPR), dan Peraturan turunannya telah memunculkan berbagai kesulitan bagi BUJK untuk berusaha, dan juga bagi Asosiasi.
Kesulitan tersebut sehubungan:
1. Sinkronitasi satu lembaga/instansi satu dengan lainnya menimbulkan kebingungan BUJK untuk melakukan perubahan.
2. Pengaturan tanpa sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan problem lapangan di internal pemerintahan dan masyarakat.
3. Kesulitan BUJK dalam pemenuhan persyaratan SBU dan SKK
4. Iklim dan persaingan usaha masih berlangsung tidak sehat. Pengaturan masih tumpang tindih, dan masih adanya intervensi..
5. Alur Proses bisnis sertifikasi langsung dari Pemohon ke LSBU dan LSP, sehingga menyulitkan Asosiasi dan pemohon sertifikat.
6. Program berbasis Anggarn Pemerintah dilaksanakan langsung oleh unit-unit kerja Pemerintahan, tanpa adanya ruang bagi Asosiasi menyelenggarakan kegiatan terfsebut.
Kesulitan tersebut memunculkan pertanyaan apakah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mampu mewujudkan BUJK sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Berdaya Saing dan Berintegritas?
Sesi 2
1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI
Ir. Nicodemus Daud, M.Si.
2. Direktur Ekonomi Komite Pengawas Persaingan Usaha
Mulyawan Ranamanggala, SE., MBA
3. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI
Hari Setiyono, SH, MH
4. Kepala Satgas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Dwi Aprilia Linda A.
5. Ketua Umum DPP ASDAMKINDO
Hartoni, ST, MM, IPM
Rating Materi
Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated
( 0 )
Belum ada rating untuk course ini
