Keluaran (output) dalam ilmu ekonomi adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi lebih lanjut. keluaran biasanya identik dengan pendapatan, walaupun sebenarnya dua hal itu berbeda secara definisi dalam teori ekonomi. Konsep keluaran nasional bagian terpenting dalam bidang ekonomi makro, sebagai pengukuran untuk menghitung kekayaan suatu negara.

Hubungan dengan pendapatan

Ketika jumlah keluaran tertentu diproduksi, hal tersebut menjadi identik dengan pendapatan karena keluaran menjadi pendapatan milik seseorang. Jadi keluaran memiliki identitas yang sama dengan pendapatan.

keluaran dapat dibagi menjadi beberapa komponen berdasarkan pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi. Total konsumsi oleh anggota masyarakat (C) dikurangi barang impor (M), pengeluaran oleh pemerintah (G), barang produksi dalam suatu negeri yang dibeli oleh orang asing (X), akumulasi persediaan yang direncanakan (I_pi), akumulasi persediaan yang tidak direncanakan (I_upi) dihasilkan dari prediksi keliru oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, dan investasi tetap (I_f) pada faktor produksi.

Pendapatan juga dapat dibagi sesuai dengan penggunaan yang diletakkan - belanja konsumsi, pajak (T) yang dibayar, dan bagian pendapatan tidak dikenakan pajak atau menghabiskan tabungan (S). Karena keluaran identik dengan pendapatan, hal-hal di atas mengarah ke identitas berikut:

di mana tanda batang tiga (≡) menghasilkan suatu identitas. Identitas ini berbeda dari kondisi keseimbanganpasar barang, yang dipenuhi ketika investasi yang tidak direncanakan sama dengan nol:

Mengukur keluaran nasional

Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran paling sering digunakan dalam keluaran nasional. Tantangan utama dalam menggunakan metode ini adalah menghindari penghitungan produk yang sama lebih dari sekali. Secara logis, total keluaran harus sama dengan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, tetapi bila menghitung secara tiap barang dan jasa, akan cenderung keliru dalam menghitung keluaran yang sama berulang-ulang atau perhitungan ganda pada berbagai tahap produksi.

Sebagai ilustrasi, penjahit membeli bahan gaun seharga 500 rupiah, lalu menjahit dan mengolah menjadi barang jadi pada gaun itu. Penjahit itu kemudian menjual gaun itu seharga 800 rupiah (biaya untuk menyelesaikan gaun itu adalah 150 rupiah). Dari transaksi ekonomi tersebut bisa diasumsikan bahwa penjahit menambahkan keluaran senilai 150 rupiah ke dalam gaun itu, asumsi lain yang berbeda juga melihat bahwa penjahit menghasilkan keluaran senilai 800 rupiah. Jadi nilai tambah sama dengan harga jual suatu barang atau jasa, dikurangi semua biaya non-tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Untuk menghindari masalah perhitungan ganda, harus berfokus sepenuhnya pada penjualan barang jadi.

Meskipun metode ini secara luas diakui akurat, metode perhitungan konsumsi barang jadi dikenal sebagai metode pengeluaran (expenditure) dan digunakan secara umum, dan merupakan metode standar perhitungan PDB di sebagian besar negara. Teori pengeluaran ini menggunakan asumsi bahwa semua pengeluaran untuk barang jadi ditambahkan, Formula perhitungan harus menghitung total produksi karena setiap barang yang diproduksi akhirnya diubah dalam berbagai bentuk.

Dalam metode perhitungan konsumsi barang jadi ini, ada suatu fakta bahwa konsumsi mencakup semua pengeluaran oleh rumah tangga, tetapi investasi bisnis tidak mencakup semua pengeluaran oleh perusahaan, karena akan menimbulkan penghitungan ganda besar-besaran karena banyak hal yang dibeli oleh perusahaan diproses dan dijual kembali ke konsumen. Akibatnya, investasi hanya mencakup pengeluaran untuk keluaran yang tidak diharapkan untuk digunakan dalam jangka pendek.

Output suatu negara (PDB) = C+I+G+X-M

Kondisi keluaran

Kondisi keluaran yang memaksimalkan keuntungan (P) bagi produsen secara efisien akan menyamakan biaya marginal (MC) relatif dari dua barang dengan harga jual relatif barang atau jasa lain, yaitu:

MC₁/MC₂ = P₁/P₂

Kesimpulan lain juga menjelaskan rasio biaya marginal sebagai kurva kemungkinan produksi pada suatu tingkat tertentu, membuat masyarakat dapat mengolah suatu barang menjadi barang lain.

Fluktuasi dalam keluaran

Dalam ekonomi makro, keluaran nasional selalu naik dan turun (berfluktuasi). Ada beberapa faktor yang menurut para ekonom membuat keluaran naik dan turun. Jika melihat dari metode pertumbuhan ekonomi, maka sebagian besar ekonom sepakat bahwa ada tiga sumber dasar untuk pertumbuhan ekonomi yaitu, peningkatan penggunaan tenaga kerja, peningkatan penggunaan modal, dan peningkatan efektivitas faktor produksi. Seperti halnya peningkatan dalam penggunaan atau keefektifan faktor produksi dapat menyebabkan keluaran naik, sebaliknya apapun yang menyebabkan tenaga kerja, modal atau efektivitas faktor produksi turun juga akan menyebabkan penurunan dalam keluaran atau setidaknya penurunan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Artikel : Wikipedia

Pengangguran atau tunakarya (bahasa Inggris: unemployment) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai.

Statistik pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk nasional bruto (PNB, GNP) dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja. Pada perekonomian yang maju, sebagian besar orang yang menjadi pengangguran memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, sebagian besar pengangguran yang diamati dalam periode tertentu dapat disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak bekerja untuk waktu yang lama.

Jenis pengangguran

Pengangguran dibedakan menjadi dua macam yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:

1. Pengangguran normal/friksional
2. Pengangguran siklikal
3. Pengangguran struktural
4. Pengangguran teknologi

Sedangkan menurut cirinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:

Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerjaakibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.

Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan

Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi.

Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian.

Setengah menganggur

Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu.

Penyebab dan dampak pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu kurangnya informasi dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan softskiil pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan,dan masalah sosial lainnya.

Kebijakan-kebijakan pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

Cara mengatasi pengangguran struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:

• Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
• Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
• Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
• Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara mengatasi pengangguran friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

• Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
• Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
• Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
• Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
• Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara mengatasi pengangguran musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:

• Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
• Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi pengangguran siklis

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

• Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
• Meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber Artikel : Wikipedia

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Sejarah bank sentral

Kantor Javasche Bank di Batavia (tahun 1930-an). Javasche Bank kemudian menjadi bank sentral Indonesia dengan nama Bank Indonesia.

Federal Reserve System, adalah bank sentral AS.

Sejarah bank sentral tidak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum, dan mulai ditemukannya metode perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian dan perdagangan suatu negara. Di mana pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan adalah memang berupa uang yang memang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap material yang terbuat dari uang tersebut. Biasanya berupa uang logam (emas, perak, perunggu, dll) yang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap nilai dari uang logam tersebut. Artinya jika uang logam emas seberat 1 gram bernilai 1000 misalnya, pada saat itu memang karena emas dengan kondisi 1 gr tersebut ketika diperdagangkan/dipertukarkan di mana-mana nilainya adalah 1000. Alat tukar dengan uang logam seperti ini sudah lebih maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya di mana perdagangan dilakukan dengan alat tukar yang belum bisa diterima oleh banyak kalangan atau bahkan sistem barter langsung terhadap barang yang diperdagangkan di mana ini menjadi cikal-bakal dimulainya perdagangan dalam sejarah peradaban manusia.

Seiring dengan waktu dan terus berkembangnya perdagangan dan perekonomian, alat tukar berupa uang logam tersebut mulai menjadi keterbatasan karena memang ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk mencetak jenis uang seperti itu, dan ini menghambat potensi untuk berkembang lebih besarnya lagi perekonomian suatu negara sementara jenis-jenis produk baru dan bentuk industri baru sangat potensial untuk muncul namun amat disayangkan jika aktivitas perdagangan dan perekonomian secara umum harus terhambat karena mengikuti kemampuan ketersediaan uang berupa logam yang sangat terbatas tersebut.

Untuk itulah kemudian dikenal sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan melalui sistem penjaminan yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan penjamin sekaligus penyimpan yang disebut bank, di mana uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tersebut dijamin memiliki nilai yang sama atau dijanjikan akan memiliki nilai beberapa kali lebih besar terhadap emas atau uang logamyang di simpan oleh nasabah/masyarakat pada waktu mendatang atau pada masa yang ditentukan. Pada praktik dan perkembangannya masing-masing, bank-bank yang pada saat itu membuat aturannya sendiri-sendiri dan jenis-jenis jaminan/uang kertasnya masing-masing yang sangat potensial merugikan masyarakat karena belum dikelola negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau aturan yang tidak adil. Di mana pada suatu ketika seorang nasabah berniat untuk mengambil kembali emas atau uang logam yang disimpan pada bank tersebut dengan cara menukar kembali uang kertas yang dia dapat dari bank tersebut ternyata harus kecewa karena uang logam yang dia terima lebih sedikit dari yang dijanjikan atau bahkan lebih kecil dari jumlah yang sama dari yang pernah ia simpan ke bank tersebut. Pada masa itulah mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah model-model fraud dan rekayasa dalam sektor industri yang baru ini, yaitu sektor keuangan.

Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan dengan tujuan untuk memastikan adanya satu jenis mata uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara tersebut agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh negara (dengan cara awalnya negara menjamin uang kertas tersebut dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang dicadangkan setiap mencetak nominal uang tersebut, namun belakangan tidak lagi dan jaminannya hanya atas nama negara saja atau sejumlah kecil emas) dan dapat dipergunakan terus menerus oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekenomiannya di negara tersebut. Dan dengan kewenangannya bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar tersebut agar dapat menggerakkan roda perekonomian dengan keseimbangan yang tepat antara peredaran jumlah uang dan barang, dan dapat terus saling mengembangkan, dengan cara tidak sampai menyebabkan kelebihan jumlah likuiditas/uang yang beredar dalam perekonomian negara tersebut yang dapat menyebabkan inflasi (naiknya harga-harga atau turunnya nilai uang), dan juga sebaliknya jangan sampai terjadi kekurangan likuiditas yang dapat menyebabkan perekonomian sulit bergerak apalagi untuk berkembang.

Tugas

Mikroprudensial

Memiliki tugas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan oleh bank sentral. Surveilans ekonomi mikro dan mikrofinansial. Bank sentral juga memiliki instrumen untuk memberikan kebijakan mikroprudensial. Stabilitas sistem keuangan juga dapat dikendalikan oleh kebijakan yang diterbitkan oleh bank sentral. Dalam pelaksanaan tugas mikroprudensial, bank sentral mempunyai kemampuan analisis dan proyeksi ekonomi makro. Bank sentral juga memiliki kemampuan atas kondisi pasar keuangan, lembaga keuangan, dan infrastruktur keuangan. Peran bank sentral dalam tugas mikroprudensial dapat menjaga kinerja sistem perekonomian dan memberikan stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial oleh bank sentral dapat mempengaruhi stabilitas harga dan nilai tukar. Selain itu, bank sentral umumnya sering melakukan asesmen keuangan dan perekonomian. Sumber likuiditas juga umumnya berasal dari bank sentral.

Pengelolaan cadangan devisa

Bank sentral mempunyai kewajiban untuk mengelola cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini harus dikuasai oleh bank sentral sebagai otoritas moneter untuk tujuan negara. Cadangan devisa dikelola oleh bank sentral dengan tujuan meningkat ketahanan ekonomi suatu negara ketika ada tekanan ekonomi. Kondisi ini dapat terjadi dalam pasar finansial global. Selain itu, tekanan ekonomi dapat terbentuk melalui masalah sistem keuangan dalam negeri. Bank sentral berperan dalam manajemen pengelolaan cadangan devisa dalam bentuk pergerakan nilai tukar mata uang domestik. Pemantauan dilakukan melalui interaksi dengan para pelaku pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bank sentral harus memperoleh informasi secara benar dan tepat waktu. Pengambil kebijakan ekonomi akan memperoleh hasil analisis pengelolaan cadangan devisa berdasarkan informasi pemantauan perkembangan pasar. Pengelolaan cadangan devisa yang buruk oleh bank sentral dapat memunculkan potensi masalah ekonomi dan pembatasan otoritas moneter. Pengelolaan cadangan devisa secara buruk oleh bank sentral dapat memberikan kerugian negara secara keuangan dan reputasi.

Pengaruh

Mekanisme transmisi kebijakan moneter

Perubahan perilaku perbankan dan pelaku usaha dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Para pelaku ekonomi, tiap kebijakan bank sentral akan mengubah kondisi jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar dan ekspektasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan bank sentral disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Proses mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bersifat rumit dan sulit diperkirakan.

Sumber Artikel : Wikipedia

Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan  persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Jenis-jenis kebijakan moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

• Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

• Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain:

• Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

• Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

• Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

• Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Tujuan kebijakan moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

Instrumen kebijakan moneter

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah suku bungadan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank. Pengendalian langsung ini dapat dilakukan melalui kebijakan langsung yang dikeluarkan oleh bank sentral atau dengan mempengaruhi neraca bank-bank komersial. Pengendalian ini disebut langsung karena terdapat hubungan secara langsung antara instrumen dan sasaran operasional. Misalnya, penetapan pagu kredit dapat langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah uang.

Sedangkan instrumen tidak langsung merupakan usaha untuk mengendalikan besaran moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Cara ini disebut tidak langsung karena bank sentral mencapai sasaran kebijakan dengan mempengaruhi kondisi pasar uang melalui salah satu fungsinya sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan uang dengan mempengaruhi kondisi yang mendasari permintaan dan penawaran uang contoh kebijakan ini seperti penerapan cadangan wajib minimum.Apabila cadangan wajib minimum ini dinaikkan maka kemampuan bank memberikan pinjaman menurun dan kemudian akan mendorong kenaikan suku bunga pinjaman. Tingginya suku bunga pinjaman akan berpengaruh pada jumlah kredit yang dapat disalurkan, yang pada akhirnya berpengaruh pada jumlah uang beredar.

Sumber Artikel : Wikipedia

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkiatan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi. Fungis alokasi anggaran bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel meliputi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan.

Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Instrumen

Sumber-sumber penerimaan negara

Sumber penerimaan negara yang utama adalah pendapatan masyarakat dan swasta. Pemerintah memperoleh pendapatan negara dari masyarakat dan swasta secara sukarela. Pendapatan negara kemudian digunakan untuk anggaran belanja barang-barang dan jasa-jasa bagi publik. Pengumpulan pendapatan dibedakan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang wajib diberikan oleh masyarakat tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Undang-undang dasar di suatu negara dapat menetapkan kewajiban pajak dengan sifat memaksa. Pelanggaran kewajiban pajak akan dikenaii hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara.

Pandangan

Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal hampir sama dengan kebijakan fiskal negara. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Selain itu mempercepat dan menyediakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Tujuan lain yang juga sama ialah memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat.

Teori konjungtur riil

Dalam teori konjungtur riil, kebijakan fiskal dianggap mampu mewujudkan perubahan dalam kegiatan ekonomi melalui faktor-faktor riil. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja oleh perusahaan melalui pengurangan pajak kepada individu. Selain itu, kebijakan fiskal dapat meningkatkan jumlah investasi bersamaan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kebijakan fiskal yang menghindari defisit dalam anggaran belanja pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan akan memperoleh persaingan pengumpulan dana dan pengusaha akan memperoleh insentif untuk melakukan investasi dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal dapat menghasilkan ekspansi ekonomi.

Sumber Artikel : Wikipedia

Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakatdi suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasartenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kadang kala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu.

Macam-macam

Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal yang disebabkan oleh adminsitrasi publikuntuk urusan pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi makro. Fungis alokasi anggaran bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebijakna moneter termasuk kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan moneter memperhatikan siklus kegiatan ekonomi, sistem perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor ekonomi yang mendasar. Strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di masing-masing negara.

Masa berlaku

Kebijakan ekonomi jangka pendek

Kebijakan ekonomi jangka pendek ditujukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat perlu segera ditangani dan bersifat genting. Masalah ekonomi ini umumnya adalah pengangguran dan inflasi. Kebijakan ekonomi jangka pendek dapat menjaga kestabilan ekonomi di bidang ketenagakerjaan tanpa mengalami inflasi. Bentuk kebijakan ekonomi jangka pendek ialah peningkatan kesempatan kerja.

Sumber Artikel : Wikipedia