REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kerja sama terkait uji kompetensi asesor badan usaha jasa konstruksi. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas asesor, sehingga membantu mempercepat proses penilaian kelayakan sebuah badan usaha. 

Kegiatan uji kompetensi tersebut telah digelar pada 29 September hingga 2 Oktober. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan juga untuk mendukung peresmian operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) yang rencananya digelar pada 5 Oktober 2021. 

Sebagai percepatan operasional penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU, seluruh kelengkapan struktur LSBU harus mendapat legalitas. Ia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan reformasi tata cara sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. 

Sistem sertifikasi badan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Sesuai PP Nomor 14 tahun 2021, struktur organisasi LSBU terdiri atas pengarah, pelaksana dan asesor badan usaha. 

“Di sini dapat kita lihat ketersediaan asesor berkualitas dan menguasai substansi sesuai peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Yang akhirnya akan membantu mempercepat proses penilaian kelayakan badan usaha. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana," ujar Yudha Mediawan dalam keterangannya, Ahad (3/10). 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41H, asesor badan usaha wajib memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai asesor badan usaha, bukan pengurus LPJK, dan bukan bagian dari sekretariat LPJK. 

Yudha mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan legalitas asesor badan usaha jasa konstruksi. Salah satu upaya itu adalah penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus asesor badan usaha jasa konstruksi yang mengakomodasi unit kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Penetapan Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) asesor badan usaha berdasarkan surat keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: KEP.1831/BNSP/IX/2021. Pengawalan oleh BNSP telah dimulai dari pembentukan dan penetapan PTUK asesor badan usaha (ABU) jasa konstruksi, pelatihan asesor, hingga uji coba materi uji kompetensi. 

“Kami sangat mengapresiasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dari awal telah bekerja sama dan mengawal bersama Kementerian PUPR serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam proses legalisasi asesor badan usaha jasa konstruksi ini," kata Yudha. 

Ketua BNSP Kunjung Masehat menyambut baik adanya kerja sama ini. “Kami berharap sinergi yang baik antara Kementerian PUPR, BNSP, dan LPJK dapat dilanjutkan, terutama untuk melahirkan badan usaha jasa konstruksi yang sehat dalam mendukung pembangunan infrastruktur," ujarnya. 

Sumber: republika.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa konstruksi. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan salah satu manfaat dari katalog elektronik (e-catalog) sektoral yaitu lebih hemat waktu dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Menurutnya, setiap unit organisasi di Kementerian PUPR kini dapat dengan mudah belanja barang dan jasa melalui e-catalog tersebut. "Ini lebih singkat waktunya, jadi kalau lelang konvensional pengadaan barang dan jasa konstruksi itu 42 hari dan konsultan itu 72 hari, ini nggak sampai seminggu, cukup 3 hari, lihat barang pilih, bikin kontran selesai. Jadi seperti di marketplace," kata Yudha di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Yudha menjelaskan katalog elektronik didesain seperti marketplace, di mana setiap barang dan jasa yang tersedia memiliki harga yang pasti. Dengan begitu, akan memudahkan terutama bagi Kementerian PUPR dalam kebutuhan memesan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Hal ini tentu berbeda dengan model pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang atau secara konvensional.

"Kebutuhan barang dan jasa konstruksi jadi bisa langsung dibeli di e-catalog ini tanpa perlu melalui lelang. Sehingga secara waktu bisa lebih efisien," ujarnya. Yudha menuturkan bahwa Kementerian PUPR juga telah menyeleksi seluruh penyedia barang dan jasa yang terdaftar di e-catalog sektoral tersebut.

Dengan begitu harga yang ditawarkan pada setiap produk telah melalui proses kontrol terlebih dahulu sehingga sesuai dengan harga pasar. Hal itu pula yang memungkinkan belanja barang dan jasa konstruksi di e-catalog tentu jauh lebih hemat biaya.

"Karena modelnya itu marketplace maka semua harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa itu bisa kita kontrol. Kalau dia terlalu mahal maka ada korektifnya, dan juga sebaliknya. Sehingga proses untuk harga itu benar-benar realiable," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR menandatangani kontrak payung katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, Selasa (16/11/2021).

Terdapat sebanyak 18 penyedia jasa yang telah ditetapkan memenuhi syarat terdaftar di e-catalog sektoral yaitu :

1. Dua penyedia yaitu PT. Epoxyndo Art Lestari dan PT. Triasindomix masing-masing untuk produk Tambalan Cepat Mantap (TCM) di Direktorat Jenderal Bina Marga

2. PT. United Tractors Tbk. Untuk produk Excavator 5,5 ton dan 20 Ton di Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. PT. Summitama Intinusa untuk produk Cold Paving Hot Mix Asbuton / CPHMA di Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Dua penyedia yaitu PT. Komuneka Jaya, PT. Tunas Makmur Abadi dan PT. Tri Putra Anugrah masing-masing untuk produk Rosin Ester dan Cat Termoplastik berbahan rosin ester

4. Sepuluh penyedia yaitu PT. Mahakarya Lima, PT. Mohandas Oeloeng, PT. Ridatama Bahtera Construction, PT. Tripalindo Trans Mix, PT. Cahaya Indah Madya Pratama, PT. Modern Makmur Mandiri, PT. Setio Budi Putera, PT. Wijaya Graha Prima, PT. Anugrah Nuansa Kasih, PT. Agung Sarana Persada masing-masing untuk produk kegiatan preservasi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga

5. PT. Indopipe untuk produk pipa air di Direktorat Jenderal SDA dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

6. CV. Rumah Panel Bangun Mandiri untuk produk RISHA di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.
 

Sumber: kompas.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pada Rabu, (16/6) di Makassar secara hybrid.

Melalui sosialisasi ini diharapkan percepatan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dapat segera tercapai, mengingat UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan.

“UU Cipta Kerja diharapkan juga memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor Jasa Konstruksi, seperti: kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi proses bisnis. Tentunya untuk melaksanakannya kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan di dalamnya,” demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto saat membuka acara Sosialisasi ini.

Terdapat tujuh Undang-Undang Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta Kerja, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sedangkan pada UUJK terdapat 33 Pasal yang terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur ke dalam peraturan pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, terdapat lima Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang terkait sektor Jasa Konstruksi, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

Substansi utama pengaturan ini meliputi: Kemudahan perizinan berusaha melalui Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi ; Pengajuan Perizinan Berusaha, yang meliputi Sertifikasi Badan Usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission (OSS); Penguatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi melalui akreditasi asosiasi, pembentukan Lembaga sertifikasi, dan keterwakilan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam unsur Pengurus Lembaga (LPJK); Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi (LPPK) nasional.

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui Integrasi Data Jasa Konstruksi ; Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas melalui penerapan Konstruksi Berkelanjutan, penerapan SMKK, dan pemenuhan standar K4 ; serta perkuatan rantai pasok jasa konstruksi yaitu pengujian atas sumber daya material dan peralatan konstruksi, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, dan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

Sumber: industri.kontan.co.id 

KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat proyek pengendalian banjir New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dilansir dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (16/1/2022), pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur.

Adapun proyek pengendalian yang dimaksud dibagi menjadi 4 tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak September 2020 dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023.

Tahap pertama proyek adalah pembangunan pengaman Muara Sungai Bogowonto sisi barat yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Bumi Karsa-Abipraya, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 389,9 miliar. Proyek tahap awal itu saat ini telah mencapai 50,27 persen penyelesaian.

Selanjutnya tahap kedua, yakni pembangunan pengaman Muara Sungai Bogowonto sisi timur yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-Aneka Dharma Persada, KSO dengan nilai kontrak Rp 375,5 miliar. Proyek tahap kedua ini telah mencapai 53,77 persen penyelesaian.

Kemudian tahap ketiga, yaitu pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Bogowonto beserta anak sungainya yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 337,4 miliar dan progres capaian saat ini adalah 47,36 persen.

Sedangkan yang terakhir atau paket keempat adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Serang oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp 268 miliar serta progres penyelesaian saat ini sekitar 49,70 persen.

Sementara itu, menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Adanya pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau yang diperkuat dengan pola hujan berdurasi pendek dan intensitas tinggi bisa menyebabkan banjir.

Tidak hanya itu, risiko banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta tersebut juga disebabkan karena kapasitas saluran drainase di sekitar tidak mampu menampung debit banjir Sungai Bogowonto dan Serang. “Upaya penanggulangan bencana, termasuk banjir merupakan tanggung jawab kita bersama.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR berperan dalam masalah infrastruktur. Dalam pelaksanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, penerapan teknologi sangat penting seperti pembangunan bendungan pengendali banjir," tuntas Basuki.

Sumber: kompas.com

Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021). 

Presiden mengatakan, Bendungan Sindangheula yang dibangun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan," kata Presiden. 

Ditambahkan Presiden Jokowi, manfaat kedua Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. "Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 m3/detik. Ini sudah mulai digunakan oleh Provinsi Banten sebesar 0,40 m3/detik," ujarnya. 

Manfaat ketiga Bendungan Sindangheula dikatakan Presiden, juga bermanfaat untuk  mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang biasa meluap menggenangi Kabupaten Serang dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi. "Keempat bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik sebesar 0,40 MW sehingga dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten," tutur Presiden. 

Presiden juga menyatakan bendungan ini memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Provinsi Banten. "Saya minta Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan serta menjaga bendungan ini untuk kesejahteraan masyarakat," pesan Presiden. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, keberadaan Bendungan Sindangheula perlu dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata air di Banten. "Saya kira nanti Bendungan Sindangheula akan menjadi area wisata karena dekat sekali dengan Kota Serang. Mudah-mudahan dengan adanya tol dari Serang ke Panimbang pasti akan lebih mudah dijangkau,” kata Menteri Basuki. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyatakan, Bendungan Sindangheula merupakan satu dari 18 bendungan yang telah selesai konstruksinya dan diresmikan pada periode 2015-2020. "Untuk fungsi irigasinya sendiri sudah dimanfaatkan sejak 2020 lalu, dan berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari 120% ke 180%," ujarnya. 

Jarot juga menyatakan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah berinisiatif membangun instalasi pengolahan air baku (water treatment) yang bersumber dari Bendungan Sindangheula. "Pemprov sudah membangun water treatment berkapasitas 400 liter/detik dan membangun intakenya di bendungan ini," tuturnya. 

Pembangunan Bendungan Sindangheula  dikerjakan dari tahun 2015 hingga 2019 oleh PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total biaya sebesar Rp 458 miliar. 

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirut PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung,  Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahroni Soegiharto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Kepala BP2JK Hamdi.

Sumber: pu.go.id