Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan alokasi dana Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 1,16 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menuturkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Ditjen Cipta Karya pada tahun 2022 ini membutuhkan usulan (dana) tambahan sebesar Rp 1,16 triliun," jelasnya.

Diana menuturkan, usulan tambahan dana tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, ASEAN Sumitt, serta MotoGP.

Rinciannya, kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 112,1 miliar untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G-20 berupa penataan Kawasan Mangrove dan Supervisi Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali.

Lalu, untuk Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 947,8 miliar.

Pekerjaaan yang dilakukan berupa penataan gerbang utama, renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno.

Kemudian, renovasi museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian (pejalan kaki), penataan outer ring seperti halte, area pakir, dan gedung pengelola, juga penataan pulau-pulau di Danau Archipelago yakni pejalan kaki, anjungan, aphiteather, dan promeande.

Selanjutnya, renovasi Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, penataan lanskap pedestrian anjungan viewing tower, kaca benggala, community center (pusat komunitas), struktur parkir (elevated), dan manajemen konstruksi penataan TMII 1, 2, dan 3.

Ada juga penataan kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa koridor dan supervisi senilai Rp 94,5 miliar.

Sementara yang terakhir berupa peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk persiapan ASEAN Summit di Tana Mori senilai Rp 7 miliar.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan tenaga kerja untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya Tunai (IBM/PKT) tahun 2022 sebanyak 60.466 orang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (17/2/2022).

"Ini pelaksanaan PKT di tahun 2022 kami lakukan dengan pemberdayaan masyarakat atau swakelola. Ini dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 60.466 orang," jelas Diana.

Untuk program IBM/PKT tahun 2022, pagu anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 2,11 triliun.

Ada beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam IBM/PKT yakni Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di 1.156 lokasi.

Untuk program ini, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 578 miliar dengan target serapan tenaga kerja 17.340 orang.

Kemudian, program Sanitasi Pendidikan dan Keagamaan akan dilaksanakan di 1.387 lokasi yang menargetkan penyerapan tenaga kerja 8.286 orang dengan kucuran dana senilai Rp 290,2 miliar.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dilaksanakan di 1.061 lokasi.

TPS3R membidik 1.590 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63,6 miliar.

Lalu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 6.000 orang tenaga kerja akan dilaksanakan di 265 kelurahan. Adapun kucuran dananya sebesar Rp 254,7 miliar.

Tak hanya itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 690 miliar di 1.725 desa dengan serapan tenaga kerja 17.250 orang.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Sementara program terakhir adalah Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan kucuran dana Rp 225 miliar.

PISEW dilaksanakan di 450 kecamatan yang nantinya akan menyerap 10.000 tenaga kerja.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2022.

"Ditjen Perumahan tahun ini dapat Rp 5,1 triliun," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Surpijanto menyebutkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Iwan menjabarkan, Rp 1,98 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk membangun 5.141 unit rumah susun (rusun).

Ini terdiri dari pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, Aparatur Sipil Negara (ASN), mahasiswa perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Untuk pembangunan rumah khusus (rusus), anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 341 miliar bagi masyarakat terdampak program pemerintah, bencana, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan anggaran tersebut, rusus yang akan dibangun sebanyak 1.823 unit.

Lalu, di bidang rumah umum dan komersial (RUK), Ditjen Perumahan mengucurkan dana senilai Rp 185 miliar dalam pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Iwan mengungkapkan, dana tersebut diberikan untuk pembangunan PSU bagi 20.500 unit rumah.

Pada rumah swadaya, anggaran senilai Rp 2,29 triliun dialokasikan Ditjen Perumahan dengan total 101.250 unit rumah terbangun. Rumah yang terbangun tersebut tersebar di 34 wilayah Indonesia.

Sementara untuk dukungan lainnya yang terdiri dari manajemen, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, dana yang digelontorkan sebesar Rp 295 miliar.

Selama tahun 2021, Ditjen Perumahan merealisasikan anggaran sebesar Rp 7,31 triliun atau mencerminkan 81,03 persen dana yang diterima yakni Rp 9,023 triliun.

Adapun tahun lalu, anggaran yang tidak terserap artinya sebesar Rp 1,711 triliun yang mayoritas berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Sumber Artikel: kompas.com

Jakarta - Sebagai upaya untuk menata Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan infrastruktur terpadu yang berkelanjutan, serta serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site) . Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. 

Tercatat pada tahun 2020-2022 dilaksanakan sebanyak 42 paket kegiatan dengan total biaya sebesar Rp2,27 triliun. Hingga saat ini terdapat 25 kegiatan yang telah selesai, 16 kegiatan tengah berlangsung (Ongoing) dan 1 kegiatan dalam persiapan.

"Infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan antara lain di bidang Sumber Daya Air yakni Penyediaan Air Baku Kawasan Borobudur dan Prambanan, dan Pembangunan Groundsill Sungai Opak serta Penataan KSPN Kawasan Borobudur," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Selanjutnya pembangunan yang telah selesai di bidang Jalan dan Jembatan yakni Pembangunan Jembatan Kali Progo, Rehabilitasi Jalan KSPN Borobudur, Preservasi Jalan Keprekan – Borobudur, Preservasi Jalan Pringsurat - Secang - Keprekan, Jalan Keprekan - Muntilan - Salam (Bts. DIY), Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem-Prambanan, dan Jalan Sentolo - Nanggulan – Dekso.

"Di bidang Permukiman telah diselesaikan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) KSPN Borobudur, Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangon Kabupaten Kulon Progo, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Mendukung KSPN Borobudur dan Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur," ujar Endra. 

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah melakukan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata (Sarhunta) melalui program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya untuk 382 unit rumah di 15 desa. Kemudian bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha untuk 439 unit rumah di empat desa.

Untuk pembangunan infrastruktur yang sedang dalam tahap penyelesaian diantaranya Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Kawasan Strategis YIA pada DAS Serang dengan progres 50,7%, Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto (52%), Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (70%), Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Timur (89,5%), dan Peningkatan Kapasitas TPA Regional Piyungan (98,8%). 

Jubir Endra mengatakan Kementerian PUPR merencanakan beberapa pekerjaan untuk penataan kawasan dan persampahan di Kawasan Borobudur. Untuk penataan kawasan direncanakan Penataan Kampung Seni Borobudur di Kujon serta Pembangunan Jembatan dan Jalur Pejalan Kaki/ Boardwalk Tepi Kali Progo, Penataan Lansekap dan Fasad pada koridor Palbapang (Jl. Mayor Kusen). "Intinya kami ingin menata dan meningkatkan kualitas kawasan Borobudur ini dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip pelestarian situs pusaka dunia yang berkelanjutan," tutup Endra.

Untuk persampahan direncanakan Peningkatan TPA Pasuruhan dengan pengembangan perluasan sekitar 2 hektare menggunakan model replikasi TPST SAMTAKU Bali dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF). Untuk melayani Kabupaten Magelang dan Kota Magelang direncanakan pembangunan TPST Regional dengan penyusunan Feasibility Study, dokumen perencanaan dan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Tengah. 

Tercatat hingga saat ini, telah dibangun 12 TPS 3R di KSPN Borobudur, di mana TPS 3R Tuk Songo telah berfungsi optimal, sedangkan pengelolaan 11 TPS 3R lainnya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa PDTT. (jay)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelesaian pembangunan gedung kuliah, laboratorium dan bengkel berbagai Politeknik Negeri di Indonesia, salah satunya adalah Politeknik Negeri Madura.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan fasilitas pendidikan Politeknik Negeri Madura meliputi gedung bengkel Teknik Listrik Industri dan gedung kuliah Teknik Mesin Alat Berat. Pembangunan meliputi pekerjaan arsitektur, struktur serta mekanikal, dan elektrikal. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan sejak 13 Maret 2020-5 Februari 2021 senilai Rp30 miliar oleh kontraktor pelaksana PT. Tureloto Battu Indah. 

Kedua gedung ini sudah diserahterimakan pengelolaannya dari Kementerian PUPR kepada Wakil Direktur Politeknik Negeri Madura pada 7 September 2021 yang disaksikan oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

Bupati Sampang Slamet Junaidi mengapresiasi pembangunan bengkel dan gedung kuliah Politeknik Negeri Madura. “Kehadiran Politeknik Negeri Madura ini memudahkan masyarakat Sampang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kehadiran bengkel dan gedung kuliah ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan renovasi Stadion Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan. Renovasi ini meliputi pekerjaan penggantian rumput FOP, pengecatan area terbuka arah lapangan, saluran tembereng, pasangan plafond gypsum, epoxy dan keramik. Renovasi ini dilaksanakan pada 2020-2021 dengan anggaran Rp10,11 miliar.

Pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kriteria pembangunan PTN dan PTKIN adalah tanah milik PTN, PTKIN atau Lembaga dan Kementerian terkait, bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum, diprioritaskan bangunan yang kondisi tidak rampung lebih dari 50%, memiliki Amdal dan IMB, telah dilakukan audit dari BPKP dan audit kelayakan bangunan.

Sumber: pu.go.id

Jakarta – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyelenggarakan kegiatan launching Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bersama dengan Sistem Komunikasi Informasi LPJK Terpadu dan Utama (SPEKTRUM) secara hybrid yang bertempat di Kantor LPJK, Kamis (28/10/2021).

Acara launching tersebut turut dihadiri oleh beberapa pimpinan dan stakeholders terkait seperti Pengurus LPJK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah I-VII, Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi terkait Rantai Pasok yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, serta BUMN dan Perguruan Tinggi.

Acara Launching bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat jasa konstruksi dalam pendaftaran, pengajuan, dan pelaporan penyelenggara kegiatan PKB. Sehingga kegiatan PKB tersebut bisa tercatat dan memperoleh nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PerMen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Terbitnya PerMen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 memberikan peran kepada LPJK dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), salah satu poin penting dalam perubahan peraturan ini adalah perpanjangan sertifikat kompetensi kerja (SKK) untuk tenaga kerja kualifikasi ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan.

Sebagaimana yang tertera pada PerMen PUPR No.12 Tahun 2021, keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan PKB bersifat wajib, selain menjadi kewajiban bagi para tenaga ahli, pada PP No.14 Tahun 2021 Pasal 42G Ayat 3, Kegiatan PKB ini juga merupakan salah satu syarat asosiasi untuk mengajukan akreditasi dan juga untuk mempertahankan akreditasi yang sudah diperoleh asosiasi terakreditasi, dengan melakukan pemberdayaan kepada anggotanya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk asosiasi profesi.

Jumlah minimal kegiatan PKB yang harus dilaksanakan untuk asosiasi profesi umum minimal 12 kegiatan PKB per tahun dan asosiasi profesi khusus minimal 6 kegiatan PKB per tahun yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam (5) lima tahun ke depan. Selain itu ada juga pelaporan kegiatan PKB dalam (2) tahun ke belakang saat proses akreditasi dan reakreditasi.

Kedepannya LPJK akan melibatkan asosiasi profesi terakreditasi (APT) sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dan LSP untuk melakukan verifikasi dan validasi pengajuan kegiatan PKB serta penilaian dan penetapan angka kredit kegiatan PKB.

Kegiatan launching ini merupakan langkah awal LPJK dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam momentum ini LPJK sekaligus memperkenalkan aplikasi PKB yang baru mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam PerMen No.12 Tahun 2021. 

“Capaian ini tidak luput dari dukungan para pelaku usaha jasa konstruksi yang turut memberikan masukan dan saran guna kelancaran dalam proses penyiapan aplikasi, yang kedepannya akan menjadi bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi dan tentunya sekaligus memberikan kemudahan tersendiri bagi Tenaga Ahli, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha dan pelaku usaha jasa konstruksi”, ucap Taufik Widjoyono selaku Ketua LPJK. 

Para penyelenggara PKB perlu terus didorong untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kegiatan PKB baik dari segi kualitas maupun kuantitas penyelenggaraanya. Sehingga dapat mewujudkan tenaga ahli konstruksi yang handal dan berdaya saing.

Sementara itu Pengurus LPJK Bidang V Prof.Manlian, menyampaikan,“Aplikasi PKB yang diperkenalkan pada hari ini akan dioperasionalkan secara optimal pada akhir bulan November 2021. Kedepannya LPJK bersama asosiasi profesi terakreditasi akan mendorong para tenaga ahli konstruksi mendaftarkan dan mengupdate logbook Program Pengembangan Keprofesian yang telah dijalankan”.

Selain meluncurkan aplikasi PKB, LPJK juga melakukan peluncuran Sistem Pengelolaan Komunikasi Informasi LPJK Terpadu dan Utama (SPEKTRUM) yang merupakan inovasi layanan informasi publik untuk proses komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi melalui layanan bantuan konsultasi, pengaduan masyarakat, forum diskusi masyarakat, portal berita, dan sosial media untuk kemudahan sosialisasi informasi, program dan kebijakan.

Pada kesempatannya Vita Puspitasari selaku Kabag Administrasi LPJK dan juga penggagas dari SPEKTRUM menambahkan,“Tujuan dirancangnya inovasi tersebut adalah untuk mewujudkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan aksesibel melalui pelayanan secara responsif dan komunikatif, dengan mengembangkan instrumen inovasi Smart Information dan Smart Communication. Sehingga terciptanya keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang lebih terpusat, update, valid, dan terstruktur bagi masyarakat jasa konstruksi”.

Sumber: lpjk.pu.go.id