Insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat terbukti mampu memberikan stimulus bagi peningkatan industri-industri pendukungnya, terutama yang bergerak pada industri komponen otomotif. Melalui kebijakan tersebut, beberapa subsektor manufaktur mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2021 yang sebesar 3,69%.

“Sepanjang 2021, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67%. Beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya industri alat angkut sebesar 17,82%,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (10/2).

Industri alat angkut mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan subsektor industri lainnya, seperti industri logam dasar (11,5%), industri mesin dan perlengkapan (11,43%), ataupun industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (9,61%).

Saat pandemi Covid-19 masuk ke tanah air, industri alat angkut merupakan salah satu subsektor manufaktur yang mengalami pukulan paling keras di antara subsektor manufaktur lainnya.  Kala itu, kontraksi pada pertumbuhan industri alat angkutan mencapai 34,29 persen pada kuartal II/2020. Salah satu penyebabnya adalah turunnya penjualan kendaraan.

Di periode tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri otomotif hanya mampu menjual mobil sebanyak 24.042 unit, lebih rendah 89,44 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di samping itu, industri otomotif hanya mampu memproduksi 41.250 unit mobil atau lebih rendah 85,02 persen secara tahunan. Sepanjang 2020, pertumbuhan industri alat angkut minus 19,86%.

Padahal, industri otomotif merupakan industri yang menghidupi 1,5 juta pekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Akibat anjloknya sektor ini, banyak pekerja yang perkonomiannya turut terdampak. “Karena pertimbangan tersebut, Kemenperin sejak awal pandemi mengusulkan pembebasan pajak kepemilikan mobil baru yang direalisasikan melalui insentif PPnBM DTP,” tutur Agus.

Kebijakan tersebut kemudian direalisasikan pada 1 Maret 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga Desember 2021 karena terbukti meningkatkan penjualan mobil dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Kemenperin mencatat penjualan mobil peserta insentif PPnBM DTP pada periode Maret hingga Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit. Peningkatan penjualan mobil sebesar 113% dibandingkan tahun 2020.

Insentif tersebut memberikan peningkatan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun serta peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun.

Saat ini terdapat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun danmenyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. Total investasi yang telah tertanam di sektor otomotif mencapai Rp140 triliun.

Menperin menambahkan, proses manufaktur peserta program PPnBM DTP melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1. Tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM).

Terlibatnya IKM dalam industri komponen otomotif, diharapkan pula turut memberikan rangsangan pada peningkatan aspek ketenagakerjaan sektor industri manufaktur. “Seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang di tahun 2021 sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang. Diharapkan penyerapan tahun ini terus bertambah,” pungkasnya.

Insentif Dilanjutkan

Melihat manfaat yang besar dari kebijakan insentif diskon PPnBM DTP terhadap perekonomian di masa pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program tersebut, sejak 2 Februari 2022.  Menperin menyebut, perpanjangan insentif masih berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.

“Dilanjutkannya insentif PPnBM DTP tahun 2022 sekaligus akan mengurangi shock penjualan, serta dapat terus menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional, sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri komponen otomotif termasuk, industri kecil menengah,” papar Menperin.

Insentif diskon pajak PPnBM DTP dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Aturan itu berisi tentang desain insentif baru yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan.

Pada aturan tesebut, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor roda empat diberikan bagi kendaraan dengan kandungan komponen lokal minimal 80%. Ada dua segmen yang kendaran bermotor yang mendapatkan insentif tersebut.

Segmen pertama, kendaraan bermotor dengan harga tertinggi Rp200 juta untuk kendaraan hemat energi dan harga terjangkau yang dikenal masyarakat sebagai Low-Cost Green Car (LCGC). Periode insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 2022. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100%, 66,66% dan 33,33% untuk masing-masing kuartal tersebut, sehingga PPnBM yang dibayar di kuartal pertama hanya sebesar 0%, kuartal kedua 1%, dan kuartal ketiga 2%.

Segmen kedua adalah kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1500cc dengan harga antara Rp200-250 juta. Segmen ini mendapatkan diskon PPnBM sebesar 50% pada kuartal pertama sehingga konsumen membayar tarif PPnBM hanya sebesar 7,5%.
Sumber Artikel : Kemenperin.go.id

Industri otomotif di tanah air semakin menunjukkan geliatnya di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang masih melanda. Hal ini tercermin dari laju produktivitas kendaraan yang tetap terjaga dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, yang juga berdampak pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

 

“Industri alat angkut tumbuh luar biasa, mencapai dua digit pada tahun 2021, yaitu sebesar 17,82%. Sektor otomotif ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan industri manufaktur dan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Karawang, Selasa (15/2).

 

Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Pencapaian Produksi Ekspor ke Dua Juta Unit dan Pelepasan Ekspor Perdana Ke Australia dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMIN). Dalam laporannya kepada Presiden, Menperin menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu milestone bagi kebangkitan produk otomotif Indonesia yang sesuai standar produk global.

 

Menurut Menperin, sama halnya dengan ekspor ke Jepang, ekspor produk mobil ke Australia terkenal memiliki spesifikasi yang ketat, misalnya terkait spesifikasi bahan bakar, emisi, dan keamanan, menandakan industri otomotif Indonesia telah memiliki daya saing yang tinggi, sehingga produknya diminati di berbagai pasar mancanegara. “Dengan demikian, setelah menembus pasar Australia, Indonesia sudah ekspor ke empat benua di dunia, yaitu Amerika, Afrika, Asia, Australia,” imbuhnya.

 

Dengan rantai nilai yang terbentang luas, industri otomotif nasional memiliki nilai forward linkage sebesar Rp35 triliun dan nilai backward linkage sebesar Rp43 triliun pada tahun 2021. “Untuk Toyota sendiri memiliki nilai forward linkage senilai Rp19,7 triliun dan nilai backward linkage senilai Rp16,1 triliun. Jadi yang disumbangkan Toyota hampir 40% dari total akumulatif industri manufaktur,” ujarnya.

 

Agus menyampaikan, pihaknya bertekad memacu sektor industri untuk terus meningkatkan investasi, nilai tambah, dan melakukan perluasan pasar ekspor, termasuk membuka pasar-pasar ekspor baru, di antaranya adalah Australia. “Hal ini sesuai dengan arahan dan penugasan dari Bapak Presiden, yang menyampaikan pentingnya hal-hal tersebut,” tuturnya.

 

Terkait nilai investasi, industri otomotif tercatat merealisasikan sebesar Rp22,5 triliun pada tahun 2021, naik 220% dibanding capaian penanaman modal tahun 2020. Sementara itu, komitmen Toyota Group akan menambah investasi sebesar Rp28,3 triliun sampai tahun 2024.

 

Mengenai peningkatan nilai tambah, Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pendalaman struktur industri otomotif, sehingga nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau local purchase dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia semakin meningkat.

 

“Saat ini, local purchase kendaraan roda empat atau lebih yang diproduksi di Indonesia rata-rata 20-80%. Namun dapat kami laporkan bahwa seluruh produksi dari Toyota sudah memiliki local purchase atau lokal konten sebesar 75%. Jadi, merek boleh Toyota, tetapi sebetulnya produk dalam negeri,” papar Menperin.

 

Untuk perluasan pasar ekspor, khususnya pangsa pasar ekspor produk otomotif Indonesia telah mampu menembus lebih dari 80 negara dengan kinerja ekspor tahun 2021 tercatat sebanyak 294 ribu unit kendaraan CBU dengan nilai sebesar Rp52,90 triliun, serta sebanyak 91 ribu set CKD dengan nilai sebesar Rp1,31 triliun, dan 85 juta pieceskomponen dengan nilai sebesar Rp29,13 triliun.

 

“Secara khusus ekspor produk TMMIN pada tahun 2021 sebanyak 119 ribu unit kendaraan atau sekitar 40% dari total ekspor otomotif Indonesia ke luar negeri. Alhamdulillah, Bapak Presiden bisa hadir untuk melepas pengiriman ekspor perdana ke Australia yang juga disertai beberapa produk diekspor ke Filipina dan Jepang,” ungkap Agus.

 

Menperin pun memberikan apresiasi kepada PT TMIIN yang akan menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor dari semua produk-produknya dengan teknologi dan standar tinggi. “Selain itu, PT Toyota juga telah menyampaikan komitmennya untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi, yang akan diawali dengan produksi Kijang hybrid. Tentunya kami akan terus mendukung dan mendorong percepatan produk elektrifikasi atau kendaraan listrik murni,” tandasnya.

 

Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri otomotif melalui beragam stimulus. Karenanya, Menperin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas segenap dukungan serta arahan yang ditujukan untuk membangkitkan pelaku industri otomotif di tengah pandemi, terutama melalui pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

 

”Hasil kebijakan PPnBM DTP terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan mampu menghindarkan terjadinya PHK pada sektor industri otomotif, khususnya sektor IKM,” tegasnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pandemi bukan hanya menghadirkan ujian dan tantangan bagi semua pihak, utamanya bagi dunia usaha atau pelaku industri. ”Pandemi ini juga membuka untuk kita bisa mengambil peluang dan kesempatan yang ada, baik itu mengambil peluang pasar-pasar baru, yang peluang itu telah terbukti diambil oleh PT TMMIN dengan ekspor perdananya ke Australia,” paparnya.

 

Karena itu, Kepala Negara mengapresiasi kepada PT TMMIN karena produknya berupa Toyota Fortuner berhasil tembus ke pasar Australia. ”Keberhasilan ini juga didukung dari SDM-SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor, khususnya dalam memproduksi mobil. Sebab, harus sangat teliti, cermat, dan hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang,” ujarnya.

 

Presiden pun memberikan apresiasi kepada upaya Menteri Perindustrian dalam terus mendorong ekspor mobil hingga mencapai 80-an negara di empat benua. ”Yang saya senang juga bahwa kandungan lokalnya, TKDN sudah lebih dari 75 persen. Artinya, banyak komponen atau spare part, dan juga aksesoris-aksesoris yang ada di dalam mobil itu disuplai dari industri-industri UKM kita. Ini juga sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil, yang ada di negara kita,” tandasnya.

 

Sumber Artikel : Kemenperin.go.id

Sektor industri tetap konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Pada Januari 2022, kinerja ekspor industri pengolahan mencapai USD15,71 miliar atau naik 31,16% dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

 

 

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan sumbangsih sebesar 82% terhadap struktur ekspor nasional pada awal tahun macan air. Pada Januari 2022, total ekspor nasional mencapai USD19,16 Miliar, atau naik 25,31% dibanding capaian Januari 2021 (y-o-y).

 

 

 

Sementara itu, sektor nonmigas berkontribusi hingga 95,30% terhadap kinerja ekspor nasional Januari 2022. Adapun pangsa pasar utama ekspor nonmigas, yaitu ke Tiongkok (19,25%), Amerika Serikat (14,04%), dan Jepang (8,29%).

 

 

 

“Ekspor di Januari 2022 ini menandai peningkatan kinerja yang stabil dan semakin membaik. Kami yakin, ekspor sektor manufaktur di bulan-bulan selanjutnya akan terus meningkat, meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (15/2).

 

 

 

Menurut Menperin, kinerja baik ekspor industri manufaktur ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri. Selain itu, membuktikan bahwa produk industri Indonesia mampu berdaya saing di kancah global.

 

 

 

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, hal yang sedang dipacu dari sektor industri antara lain adalah penambahan investasi, peningkatan nilai tambah, dan perluasan pasar ekspor. Hal ini yang akan mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

 

 

 

Agus mencontohkan, sektor industri otomotif telah membuktikan kemampuannya untuk menembus pasar ekspor baru, yakni Australia. Negara Kanguru tersebut diketahui memiliki standar dan spesifikasi yang ketat terhadap produk kendaraan yang dipasarkan.

 

 

 

“Hari ini telah dibuktikan oleh salah satu perusahaan industri otomotif di Indonesia, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang berhasil melakukan ekspor perdana ke Australia. Menurut Bapak Presiden, keberhasilan tersebut berkat kompetensi SDM industri kita dan juga didukung oleh sektor IKM komponen otomotif yang mampu memenuhi standar kualitas global,” paparnya.

 

 

 

Untuk perluasan pasar ekspor, khususnya pangsa pasar ekspor produk otomotif, industri Indonesia telah mampu menembus sekitar 80 negara dengan kinerja ekspor tahun 2021 tercatat sebanyak 294 ribu unit kendaraan CBU dengan nilai sebesar Rp52,90 triliun, serta sebanyak 91 ribu set CKD dengan nilai sebesar Rp1,31 triliun, dan 85 juta pieces komponen dengan nilai sebesar Rp29,13 triliun. 

 

 

 

“Secara khusus, ekspor produk TMMIN pada tahun 2021 sebanyak 119 ribu unit kendaraan, atau sekitar 40% dari total ekspor otomotif Indonesia ke luar negeri. Alhamdulillah, Bapak Presiden bisa hadir untuk melepas pengiriman ekspor perdana ke Australia yang juga disertai beberapa produk diekspor ke Filipina dan Jepang,” ungkap Agus.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus aktif menjalin sinergi dengan para stakeholder untuk  mendukungProgram Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui sinergi berbagai pihak, Program P3DN bisa berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas serta daya saing industri manufaktur nasional.

Di tahun 2022, Kemenperin kembali melakukan Sosialiasi Program P3DN untuk mencapai kesepahaman dengan para stakeholder serta mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang/jasa. Salah satu kelompok stakeholder yang mendapatkan sosialisasi Program P3DN adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten serta para pelaku industri dalam negeri.

“Kemenperin mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Program P3DN guna mendukung perekonomian di daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo di Jakarta, Rabu (16/2).

Sekjen menjelaskan, Program P3DN merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sebenarnya telah terjadi penurunan impor dari angka Rp1.677 Triliun di tahun 2019 menjadi Rp1.427 Triliun di 2020. “Namun penurunan ini belum cukup karena nilai penggunaan barang impor masih cukup tinggi,” ungkapnya.

Pelaksanaan Program P3DN di tahun 2022 sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk UMKM serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Targetnya, sepanjang tahun 2022 ini, pembelanjaan PDN dan UMKM bisa mencapai Rp 400 Triliun,” jelas Sekjen Kemenperin.

Dalam Sosialisasi Program P3DN di Solo yang diselenggarakan Kemenperin kemarin (15/2), Kepala Pusat P3DN Kemenperin Nila Kumalasari menyebutkan bahwa terdapat potensi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp 532,5 Triliun dalam APBD 2022. ”Dengan target belanja produk dalam negeri sebesar Rp400 Triliun, setiap Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan 75% anggarannya untuk hal ini,” jelas Nila.

Kegiatan Sosialisasi Program P3DN kepada stakeholder di daerah ditargetkan untuk mengawali para SKPD dalam menyusun daftar kebutuhan belanja produk dalam negeri. ”Kami juga memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching yang mempertemukan supply dan demand produk dalam negeri (PDN). Upaya ini bertujuan mengakselerasi target pembelian PDN sebesar Rp400 Triliun,” paparnya.

 

Nila menambahkan, sosialisasi kepada para stakeholder di daerah memberikan mengenai pentingnya peranan P3DN dalam seluruh aspek perekonomian. Pembelian PDN dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di sebuah wilayah. Hal ini akan meningkatkan taraf perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. ”Kami mendorong bahwa setiap orang bisa berperan bahkan menjadi pahlawan dengan cara mulai menggunakan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan hingga pembelian,” Ia menjelaskan.

 

Selanjutnya, Kemenperin juga memberikan fasilitasi 1.250 sertifikat TKDN kepada perusahaan industri dalam negeri pada tahun 2022. Pembiayaan fasilitasi tersebut dialokasikan melalui anggaran Prioritas Nasional (PN) sebesar Rp20 Miliar. “Saat ini, Kemenperin tengah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran sertifikasi TKDN sebesar Rp161,25 Miliar dari dana Pemulihan Anggaran Nasional (PEN),” ujar Nila.

Diharapkan, dari sosialiasi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelaksanaan Program P3DN, termasuk para pelaku industri di daerahnya melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produk yang dihasilkan.

”Melalui kegiatan ini, Kemenperin merangkul para stakeholder untuk dapat melaksanakan Program P3DN dengan optimal dan memaksimalkan seluruh potensi sektor industri dalam negeri,” pungkas Kepala Pusat P3DN Kemenperin.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangun ekosistem industri halal nasional yang terpadu sehingga mampu berdaya saing global. Langkah strategis ini memerlukan kolaborasi yang kuat di antara pemangku kepentingan terkait sehingga bisa memudahkan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

 

 

 

“Indonesia diharapkan menjadi pusat produksi halal dunia pada tahun 2024 kelak. Kami optimistis target tersebut akan tercapai, dengan potensi yang dimiliki saat ini, mulai dari inovasi sektor industrinya hingga kompetensi sumber daya manusianya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Selasa (21/12).

 

 

 

Dody mengemukakan, setelah Kemenperin sukses menggelar Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021, akan dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka kampanye dan promosi halal skala nasional dan internasional bersama dengan sekuruh pemangku ekonomi syariah dan halal di Indonesia.

 

 

 

“IHYA 2021 menjadi langkah awal atau momentum bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder untuk membangun ekosistem industri halal di Indonesia,” ujarnya. Apalagi, dari ajang IHYA, muncul banyak inovasi dari individu, pengusaha, akademisi, dan perusahaan yang dapat mendukung dalam pengembangan industri halal di tanah air.

 

 

 

Salah satu upaya membangun ekosistem industri halal, yaitu menumbuhkan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren. Sejak tahun 2013, Kemenperin menggulirkan program Santripreneur. Hingga saat ini, telah membina sebanyak 88 pondok pesantren dengan 12.000 santri yang terlibat.

 

 

 

Pada rangkaian kegiatan IHYA 2021, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tujuan MoU ini untuk menjalin sinergi dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan pesantren.

 

 

 

Lebih lanjut, menurut Sekjen Kemenperin, penguatan wirausaha atau sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang akan mengembangan produk halal, juga perlu ditunjang dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini dapat memacu kualitas dan produktivitasnya secara lebih efisien sehingga bisa menghasilkan produk yang kompetitif.

 

 

 

“Selain itu dibutuhkan perluasan akses pasar dan kemudahan akses permodalan,” imbuhnya. Bahkan, gunamewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, selain penguatan industri produk halal, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal.

 

 

 

Mengutip Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, perlu optimalisasi faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi.

 

 

 

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fesyen dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif.

 

 

 

“Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global,” pungkas Dody.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif. Namun demikian, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap upaya dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional tersebut.

 

 

 

“Meski adanya gejolak dan tantangan akibat pandemi, sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan, kami dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 Kementerian Perindustrian di Jakarta, Rabu (29/12).

 

 

 

Menperin menyampaikan, pada tahun ini geliat sektor industri manufaktur mulai bangkit kembali. Hal terlihat dari sejumlah kinerja gemilangnya, antara lain realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Managers Index (PMI).

 

 

 

Sepanjang Januari-September 2021, realisasi investasi di sektor manufaktur tercatat sebesar Rp236,79 triliun. Angka ini naik 17,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp201,87 triliun. 

 

 

 

Dari sisi capaian nilai ekspor, kontribusi sekor industri manufaktur terus meningkat meski di tengah himpitan pandemi. Nilai ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019. 

 

 

 

“Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), maka kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen. Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020,” ujar Agus.

 

 

 

Menperin menjelaskan, capaian sektor industri manufaktur dari sisi investasi dan ekspor mengiringi kontribusinyapadapenerimaan negara dan terhadap pembentukan PDB nasional yang terus meningkat.“Untuk pajak sektor industri pengolahan sepanjang tahun secara rerata berkontribusi sebesar 29 persen, sementara penerimaan cukai sektor industri menyumbang 95 persen dari total penerimaan cukai nasional,” sebutnya. 

 

 

 

Adapun dari aspek kontribusi dalam PDB, sumbangsih industri manufaktur pada triwulan III tahun 2021 sebesar 17,33 persen, di mana angka ini merupakan yang tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya. Sempat tertekan hingga minus 2.52 persen di tahun 2020, pertumbuhan sektor industri manufaktur kembali bergairah pada tahun 2021, di mana angka pertumbuhannya meningkat signifikan di triwulan II-2021 sebesar 6,91 persen (y-o-y), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga bangkit sebesar 7,07 persen (y-o-y).

 

 

 

Dinamika juga terjadi pada capaian Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia. Setelah sempat limbung akibat pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk di sektor industri manufaktur pada tahun 2020, PMI manufaktur Indonesia perlahan bangkit dan kembali ke level ekspansif. 

 

 

 

Angka PMI manufaktur Indonesia di sepanjang tahun 2021 secara umum berada pada level ekspansif, kecuali pada bulan Juli dan Agustus akibat pembatasan aktivitas di masa PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Di luar itu, PMI Manufaktur Indonesia bahkan beberapa kali memecahkan rekor angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni berada pada peringkat 53,2 di bulan Maret, kemudian 54,6 di bulan April, 55,3 di bulan Mei, dan puncaknya 57.2 di bulan Oktober. Posisi ekspansif ini diyakini akan bertahan di akhir tahun ini. 

 

 

 

Pada aspek ketenagakerjaan, seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang di tahun 2021 sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.

 

 

 

“Dengan melihat berbagai indikator kinerja tersebut, di tengah hantaman pandemi Covid-19, industri manufaktur Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ucap Menperin. Kinerja makro sektor industri yang baik ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan gas dan rem, sehingga aktivitas industri manufatur tidak pernah benar-benar berhenti. 

 

 

 

“Kebijakan gas dan rem di sektor industri manufaktur diturunkan dalam wujud kebijakan Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang dikeluarkan oleh Kemenperin,” imbuhnya. Seiring waktu, kebijakan IOMKI berhasil mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi di sektor industri manufaktur dan memacu para pelaku industri untuk percaya diri dan segera beradaptasi dengan kondisi pandemi.

 

 

 

“Keseimbangan, kepercayaan diri, dan daya adaptasi ini yang membentuk resiliensi yang baik di sektor industri manufaktur dalam menghadapi situasi pandemi,” jelasnya. Selain itu, guna meningkatkan kinerja sektor industri, Kemenperin telah menjalankan program dan kebijakan strategisnya seperti program Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pengembangan industri halal, dan program substitusi impor 35% tahun 2022.

 

 

 

Proyeksi 2022

 

Menperin pun mengemukakan, pandemi Covid-19 belum menunjukkan ujungnya dan kemungkinan besar masih akan menyertai perjalanan bangsa ini dalam mengakselerasi pembangunan industri manufaktur di tahun depan. Namun, dengan bekal pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama menghadapi pandemi Covid-19, optimisme menghadapi tahun 2022 dan masa depan tak akan pernah surut. 

 

 

 

“Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, kami menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4-4,5 persen pada tahun 2021 ini, dan sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2022,” ungkapnya. Sejalan hal tersebut, nilai ekspor industri manufaktur ditargetkan pada kisaran USD170-175 miliar pada tahun 2021, dan akan mencapai USD175-180 miliar pada tahun 2022. 

 

 

 

Sementara pada nilai investasi, Kemenperin menargetkan sebesar Rp280-290 triliun pada tahun 2021, dan sebesar Rp300-310 triliun pada 2022. “Kami juga menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20,84 juta orang di tahun 2022,” tandasnya.

 

 

 

Dalam upaya mencapai target-target tersebut, lanjut Menperin, telah diidentifikasi berbagai tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022. Tantangan tersebut antara lain terkait disrupsi dari supply chain,  kelangkaan kontainer yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan perdagangan lewat laut, serta berbagai event internasional khususnya eksibisi atau pameran internasional yang diselenggarakan dalam bentuk virtual atau digital dinilai kurang mampu menarik bagi pengunjung.

 

 

 

Berikutnya, ketergantungan impor bahan baku serta bahan baku penolong, dan perlu adanya upaya mitigasi terhadap gelombang varian virus omicron pada sektor industri. “Kami juga mengkaji untuk adanya usulan pemberian insentif baru bagi sektor industri tertentu agar daya saing industri meningkat,” ujarnya.

 

 

 

Untuk mencapai target-target tersebut, Kemenperin akan menggulirkan beberapa program utama. Misalnya, sebagai kelanjutan partner country Indonesia pada Hannover Messe 2020: Digital Edition dan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi partner country Hannover Messe 2023, Kemenperin kembali berpartisipasi sebagai special guestpada Hannover Messe 2022. 

 

 

 

“Event tersebut penting karena Indonesia akan menerima penyerahan status partner country dari Portugal yang menjadi partner country Hannover Messe 2022, sekaligus memantapkan langkah Indonesia menapaki era Industri 4.0 bersama negara-negara industri di dunia,” terangnya. Melalui partisipasi Hannover Messe 2022 ini, diharapkan adanya kesepakatan-kesepakatan baik G-to-G maupun B-to-B yang mendukung terciptanya investasi perusahaan multinasional maupun peluang ekspor.

 

 

 

Selanjutnya, Indonesia resmi memegang Presidensi G20 Tahun 2022 mulai 1 Desember 2021, di mana Pemerintah Indonesia menetapkan tema besar untuk presidensi ini, yaitu "Recover Together, Recover Stronger". Sebagai Presiden pada forum G20 tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan isu industri dalam Trade and Investment Working Group menjadi Trade, Investment and Industri Working Group (TIIWG). 

 

 

 

Pada Working Group ini akan dilakukan pembahasan isu-isu prioritas terkait industri, perdagangan dan investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dunia dari dampak pandemi Covid-19. Isu industri yang rencananya akan diusung dalam TIIWG adalah “Inclusive and Sustainable Industrialization via Industri 4.0” dalam tema besar penguatan SDGs untuk pemulihan ekonomi. 

 

 

 

“Diharapkan hal ini dapat memantik diskusi negara Anggota G20 untuk mempercepat implementasi industri 4.0, meningkatkan pemerataan akses teknologi, memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi dan memperkuat kolaborasi untuk mendukung industri yang inklusif, berkelanjutan dan pemulihan ekonomi global,” paparnya.

 

 

 

Kemudian, melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan dibangun fasilitas produksi fitofarmaka sebanyak 1 unit di Balai Besar Kimia Kemasan yang mendukung program substitusi impor. Ruang yang akan dibangun adalah Miniplant for Phytopharmaca Production, Smart Laboratory, Centre of Essential Oil, Soft Computing Room dan Satelite 4.0 for Phytopharmaca.

 

 

 

Pada tahun 2022 juga akan dilakukan pengembangan kerjasama dan ekosistem PIDI 4.0 serta pengisian atas fasilitas showcase, peralatan pelatihan dan laboratorium riset dan test bed di PIDI 4.0. PIDI 4.0 juga akan fokus pada penyiapan SDM untuk kelembagaan PIDI serta pengembangan talent pool dan expert pool industri 4.0. Serta akan dikembangkan juga satelit-satelit PIDI yang berada di satuan Pendidikan Politeknik Kemenperin dan perusahaan industri.

 

 

 

Program berikutnya dalam rangka mengurangi atau menghilangkan ketergantungan terhadap impor, Kemenperin mengambil inisiatif untuk membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC). IMC akan menjembatani kesenjangan antara sisi demand dari industri terhadap permesinan dan sisi suplai permesinan dari hasil riset, pengembangan, dan inovasi baik oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau industri. Pada Tahun 2022 juga akan dilakukan Pengembangan Center Of Excellence Alat Kesehatan Fasilitasi Pendampingan Komersialisasi Hasil Riset Inovasi dan Fasilitasi Infrastruktur Center Of Excellence Alat Kesehatan .

 

 

 

Selain itu, sebagai upaya dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pada tahun 2022, Kemenperin akan kembali memberikan fasilitasi sertifikasi secara gratis kepada perusahaan industri dalam negeri meliputi tidak terbatas terhadap produk industri alat kesehatan, alsintan, farmasi, permesinan, elektronika dan telematika, logam, kelistrikan, kimia, pupuk, otomotif dan komponennya, keramik, semen, tekstil, dan produk IKM. Fasilitasi sertifikasi TKDN pada tahun 2022 diberikan sekurang-kurangnya untuk 1.250 sertifikat produk.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id