Aktivitas sektor industri manufaktur di tanah air masih cukup menggeliat hingga tutup tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor. Hal ini tercemin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember sebesar 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50), berdasarkan hasil survei IHS Markit.

 

“Kami mengapresiasi kepercayaan para pelaku industri manufaktur yang masih tinggi. Bahkan, mereka tetap optimistis pada tahun ini seiring dengan tekad pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk meciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/1).

 

Menperin menyampaikan, pihaknya tetap fokus memacu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya ini dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, di antaranya pembukaan lapangan kerja dan penerimaan devisa dari ekspor, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, ekonomi nasional mulai pulih dan kuat kembali. Hal ini ditandai dengan neraca dagang kita yang surplus USD34,4 miliar, dan kondisi surplus tersebut dapat dipertahankan selama 19 bulan. Ekspor kita juga naik secara y-on-y hingga 49,7 persen,” ungkapnya.

 

Menperin menyebutkan, selama ini sektor industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Pada Januari-November 2021, nilai ekspor dari industri manufaktur mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019.

 

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen. Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020.

 

“Kenapa ekspor kita bisa naik setinggi itu? Salah satunya karena kita berani untuk menghentikan ekspor raw material, seperti bahan mentah dari minerba, yaitu nikel. Dari awalnya, ekspor sekitar USD1-2 miliar, kini sudah hampir mencapai USD21 miliar. Oleh sebab itu, Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk melanjutkan setop ekspor bauksit, tembaga, timah, dan lainnya, karena hilirisasi menjadi kunci dalam kenaikan ekspor kita,” paparnya.

 

Sementara itu, impor untuk bahan baku dan bahan penolong juga naik sebesar 52,6 persen. Bahan baku dan bahan penolong ini sebagai kebutuhan untuk diolah oleh industri di dalam negeri sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

 

Indikator pulihnya perekonomian nasional, juga ditunjukkan dari peringkat daya saing Indonesia yang terus meningkat, baik itu dari aspek bisnis maupun digital. “Dalam posisi yang sangat berat pada tahun 2021 karena dampak pandemi, kita masih mampu naik ranking. Di aspek bisnis dan digital, naik tiga peringkat semuanya,” tutur Agus.

 

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, Menperin menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2022. “Kami fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif,” tegasnya.

 

Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia terkini, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director IHS Markit mengatakan, keseluruhan sentimen bertahan sangat positif, dengan tingkat kepercayaan diri bisnis di atas rata-rata jangka panjang menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia masih optimistis terhadap pertumbuhan produksi berkelanjutan selama periode tahun 2022.

 

PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2021 melampaui PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand (50,6), Filipina (51,8), Vietnam (52,2), dan Malaysia (52,8). Bahkan juga mampu unggul terhadap PMI Manufaktur Korea Selatan (51,9), Rusia (51,6), dan China (49,9).

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produkdalam negeri (P3DN) serta memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri.

 

 

 

"Melalui kebijakan local content ini, diharapkan industri dalam negeri semakin berdaya saing di kancah global, serta mampu terus menopang perekonomian nasional. Kami juga terus mendorong agar substitusi impor pada akhir 2022 bisa mencapai 35 persen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/1).

 

 

 

Sertifikasi TKDN memberikan keuntungan bagi industri. Yang paling utama, produknya akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, hibah, pola kerja sama dengan pemerintah, dan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara,” tegas Menperin.

 

 

 

Dalam pengadaan barang dan jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar minimal 40%. Produk dalam negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud tersebut harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.

 

 

 

Di tahun 2022, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memfasilitasi perusahaan industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada tahun 2022 sebanyak 1.250 sertifikat produk. Kemenperin telah mengalokasikan pembiayaan melalui anggaran Prioritas Nasional (PN) sebesar Rp20 miliar untuk memfasilitasi sertifikasi TKDN tersebut. “Produk yang akan difasilitasi meliputi produk industri alat kesehatan, alat dan mesin pertanian, farmasi, permesinan, elektronika, dan telematika,” jelas Menperin.

 

Selain sektor industri tersebut, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi sertifikat TKDN untuk industri logam, kelistrikan, kimia, pupuk, otomotif dan komponennya, keramik, semen, tekstil, serta produk industri kecil dan menengah (IKM).

 

 

 

Sertifikat TKDN merupakan bukti legalitas nilai TKDN sebuahproduk. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produkdalam negeri. Salah satunya dengan menyosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban untukmenggunakan produk dalam negeri, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

 

 

 

Perusahaan industri dapat memanfaatkan fasilitas sertifikasi TKDN gratis dari Kemenperin dengan memenuhi syarat, di antaranya memiliki Perizinan Berusaha sektor industri atau Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki akta pendirian perusahaan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan telah melakukan pendaftaran di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

 

“Semua perusahaan industri yang memiliki perizinan yang berlaku, berproduksi, berinvestasi, dan berlokasi di Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas sertifikasi TKDN gratis dari pemerintah,” ujar Menperin.

 

 

 

Sektor yang berhak memanfaatkan fasilitas itu ialah industri yang mempunyai nilai TKDN minimal 25% dan setiap perusahaan maksimal difasilitasi hingga 8 (delapan) sertifikat produk dalam setahun.

 

 

 

Untuk mengurus sertifikat TKDN, industri bisa mengajukan penghitungan mandiri (self-assesment) mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya. Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Kemenperin, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.

 

 

 

Setelah melalui proses verifikasi tersebut, barulah sertifikat TKDN ditandasahkan oleh Kemenperin. Dengan proses/tahapan verifikasi yang berlapis ini, diharapkan keluaran nilai tingkat komponen dalam negeri bisa sesuai dengan kemampuan industri di lapangan. 

 

 

 

Namun Menperin mengingatkan kepada para pelaku industri yang hendak melakukan sertifikasi TKDN jangan sampai terpengaruh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan sertifikasi TKDN. “Saya mendapat laporan bahwa ada yang namanya calo TKDN, para calo ini menghubungi industri dan menjanjikan akan membereskan proses mendapat nilai TKDN yang tinggi,” tegasnya.

Pasalnya, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian sektor industri. “Kami juga meminta dukungan dari semua stakeholder untuk dapat memacu pelaku industri di daerah agar mereka melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produk yang dihasilkannya," ungkap Menperin.

 

Pada tahun 2021, pemberian sertifikat TKDN secara gratis melampaui target, yakni mencapai 9.524 dari target 9.000 sertifikat produk. “Dalam rangka menyebarluaskan informasi Program P3DN, Kemenperin juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo.

 

Fasilitasi sertifikasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa ini adalah bagian dari Program P3DN. Program tersebut dikawal pelaksanaannya oleh Tim Nasional P3DN yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.

Menperin menjabat sebagai Ketua Harian sesuai penunjukan Bapak Presiden. Dalam rangka optimalisasi implementasi dan pengawasan penggunaan produk dalam negeri, juga dibentuk Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN yang terdiri atas Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, serta Pokja Sosialisasi.

“Pada akhirnya, salah satu faktor pendorong utama terciptanya implementasi Program P3DN secara menyeluruh adalah adanya goodwill dari segenap stakeholder yang tercermin dari keberpihakan terhadap industri dalam negeri,” sebut Sekjen Kemenperin.

Inspektur Jendral Kemenperin Masrokhan menambahkan, program peningkatan TKDN memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk dapat tumbuh. “Pelaksanaan program P3DN diharapkan akan mengakselerasi penurunan impor sekaligus meningkatkan utilisasi di sektor industri,” ujarnya.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri. Langkah sinergi ini diperkuat melalui pertemuan antara Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Kōichi Hagiuda.

 

 

 

“Kami mengucapkan selamat kepada Menteri Kōichi Hagiuda yang menjabat sebagai METI pada tanggal 4 Oktober 2021 lalu. Kami juga mengapresiasi karena beliau menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama Jepang, sehingga Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat kunjungan resmi beliau,” kata Menperin Agus di Jakarta, Senin (10/1).

 

 

 

Menperin menyebutkan, sudah ada sejumlah kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, antara lain Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang kini sedang dalam tahap perundingan general review (GR). “Kemudian juga ada kerja sama the New Manufacturing Industry Development Center (MIDEC),” ujarnya.

 

 

 

Di samping itu, dalam pertemuannya dengan Menteri Hagiuda, Agus mengatakan bahwa pemerintah Jepang mengusulkan kerja sama ekonomi di negara-negara Asia, yang dinamakan Asian Japan Investing for the Future Initiative (AJIF). “Saat ini, Jepang mempromosikan usulan AJIF kepada negara anggota ASEAN guna mendapat dukungan,” tuturnya.

 

 

 

Agus menegaskan, Pemerintah Indonesia berterima kasih atas inisiatif yang disampaikan pihak Jepang dan memerlukan waktu untuk pendalaman lebih lanjut. “Namun demikian, harapannya proposal ini dapat diselaraskan dengan kegiatan yang tercakup dalam program kerja sama di level regional ASEAN,” imbuhnya.

 

 

 

Area kerja sama usulan Jepang tersebut, antara lain terkait diversifikasi rantai pasok, memperkenalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan dan sistem manajemen energi, serta kerja sama studi kelayakan untuk infrastruktur berkualitas.

 

 

 

Berikutnya, mengenai penerapan teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital. Indonesia juga mengusulkan kerja sama implementasi industri 4.0 dengan Jepang melalui program New MIDEC. “Kami ingin memastikan agar program kerja sama yang telah berjalan bisa tetap dilaksanakan serta mengembangkan program-program lainnya,” ungkap Agus.

 

 

 

Menperin menyampaikan apresiasi kepada Jepang yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia yang memang disiapkan untuk bisa paham digitalisasi,” ia menyampaikan.

 

 

 

Jepang juga tertarik untuk makin memperkuat kerja sama di sektor industri otomotif. Proyek kerja sama teknis ini akan melibatkan berbagai institusi mitra di Jepang, seperti kerja sama dengan JICA dan METI. “Kami berharap komitmen Pemerintah Jepang melalui METI untuk menjamin keberlanjutan dan menjaga keselarasan capaian antara proyek tersebut. Selain itu, mendorong peningkatan investasi di sektor industri otomotif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tujuan ekspor,” papar Agus.

 

 

 

Industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting dan sebagai kontributor utama terhadap PDB. Saat initerdapat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. Total investasi yang telah tertanam mencapai Rp140 triliun, dan memberikan penghidupan kepada 1,5 juta orangyang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

 

“Kami banyak melakukan komunikasi dengan produsen otomotif di Jepang. Mereka masih tetap berkomitmen untuk investasi di Indonesia, termasuk di bidang Electric Vehicle,” ujar Menperin.

 

Saat ini produk otomotif Indonesia telah berhasil diekspor ke lebih dari 80 negara. Selama Januari-Oktober 2021 tercatat sebanyak 235 ribu unit kendaraan CBU dengan nilai sebesar Rp43 triliun, 79 ribu set CKD dengan nilai sebesar Rp1 triliun, dan 72 juta unit komponen dengan nilai sebesar Rp24 triliun.

 

Pemerintah menargetkan pada tahun 2025, ekspor kendaraan CBU dapat mencapai 1 juta unit. Ini hanya bisa tercapai apabila semua pihak berkolaborasi dalam peningkatan efisiensi produksi dan daya saing produk melalui implementasi industri 4.0, penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di sektor otomotif.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Indonesia dan Belarusia terus berupaya melakukan kerja sama yang komprehensif di sektor industri guna meningkatkan perekonomian kedua negara. Langkah sinergi ini akan diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Perindustrian Belarusia.

 

“Beberapa waktu lalu, kami telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Belarusia untuk membahas tindak lanjut penandatangan LoI kerja sama industri Indonesia-Belarusia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Kamis (20/1).

 

Dirjen KPAII menjelaskan, pihaknya tengah menghimpun masukan dari seluruh unit di lingkungan Kemenperin RI dalam rangka memperbarui serta memfinalisasi konsep LoI kerangka kerja sama industri Indonesia-Belarusia. “Pada Februari nanti, kami akan Kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Belarusia. Semoga tahun ini, kerja sama kedua negara untuk memajukan sektor industri dapat terealisasi,” tuturnya.

 

Adapun sejumlah sektor yang akan dijalin kerja samanya, antara lain industri komponen otomotif, kimia hulu, dan agro. Salah satu potensi kerja sama yang sedang dipacu, yaitu kolaborasi antara pelaku industri komponen otomotif Indonesia dengan Minsk Automobile Plant (MAZ).

 

“MAZ berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan komponen otomotif di wilayah ASEAN. Kami berharap Indonesia menjadi salah satu negara yang dibidik karena memiliki potensi pasar yang besar dan kemampuan industri komponen yang berdaya saing,” papar Eko.

 

Kerja sama yang bakal disasar oleh MAZ adalah untuk mendukung tahap pertama produksi delapan model kendaraan yang mereka produksi, di antaranya truk sampah berukuran besar dan kecil, truk roda lima untuk kebutuhan pelabuhan, long wheelbase truck, serta sasis untuk kendaraan khusus.

 

Selain itu, BUMN Belarusia BATE OJSC, juga sedang mencari mitra potensial untuk impor beberapa produk komponen otomotif, termasuk mitra asal Indonesia. BATE OJSC adalah perusahaan yang memiliki spesialisasi pada desain dan pembuatan starter dan alternatoruntuk mesin truk dan mobil penumpang, bus, mesin pertanian dan mesin untuk tujuan khusus.

 

Dirjen KPAII optimistis, apabila kerja sama industri Indonesia-Belarusia terlaksana, dapat meningkatkan neraca perdagangan kedua negara. Nilai ekspor Indonesia ke Belarusia mencapai USD38,03 juta pada tahun 2020. Produk ekspor Indonesia ke Belarusia pada tahun 2020 didominasi oleh berbagai produk industri, antara lain produk perikanan, minyak kelapa sawit dan turunannya, kontak lensa, serta kertas dan karton multi-lapis.

 

Eko menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi dalam meningkatkan nilai ekspor ke Belarusia untuk beberapa produk industri, antara lain kendaraan bermotor, telepon genggam, alat permesinan dan komponen, serta besi dan baja.

 

“Penjajakan kerja sama Indonesia-Belarusia dapat lebih jauh ditingkatkan dalam upaya pengembangan kerja sama sumber daya industri, seperti kerja sama terhadap penyediaan bahan baku pupuk yang diperlukan industri di dalam negeri,” imbuhnya.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id

Kesiapan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk menjawab tantangan di sektor industri manufaktur pada era perkembangan teknologi digital yang semakin maju dan canggih saat ini. Selain itu, juga diperlukan kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

 

 

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal tersebut dalam sambutan secara vitual pada Munas Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia (FLMPI) ke XXIV pada Selasa, 11 Januari 2022 di Politeknik AKA Bogor.

 

 

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik AKA Bogor sebagai salah satu unit pendidikan Kementerian Perindustrian yang dinaungi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BPSDMI Arus Gunawan beserta seluruh Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas Kemenperin.

 

 

 

“Sebagai bentuk upaya mendorong industri tumbuh dan berkembang, pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Salah satu dari 10 agenda program prioritas nasional dalam Making Indonesia 4.0 adalah peningkatan kualitas SDM,” ungkap Agus.

 

 

 

Menurutnya, SDM yang berkualitas akan mampu mendorong tujuh sektor industri utama dalam agenda Making Indonesia 4.0, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, serta alat kesehatan. “Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi sebesar 70% dari total PDB manufaktur, 65% ekspor manufaktur, dan menyerap 60% pekerja industri,” sebut Menperin.

 

 

 

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada triwulan III tahun 2021 sebesar 17,33%, tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya. Sementara itu, pada aspek ketenagakerjaan, sektor industri manufaktur mulai menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi.

 

 

 

“Seiring dengan bangkitnya sektor industri, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang di tahun 2021, sehingga jumlah tenaga kerja di sektor industri saat ini meningkat menjadi 18,64 juta orang,” ungkap Agus.

 

 

 

Melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional FLMPI ke XXIV, Menperin berharap dapat dihasilkan suatu ide atau rekomendasi yang dapat mendorong kompetensi SDM industri, serta membantu meningkatkan daya saing industri. “Apalagi, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yang bisa menjadi potensi dalam memacu sektor industri dan ekonomi nasional,” tegasnya.

 

 

 

Sementara itu, Kepala BPSDMI menyampaikan bahwa di era digital ini, kreativitas dari SDM merupakan kebutuhan utama dari industri masa depan yang harus dipenuhi oleh dunia pendidikan. “Oleh karena itu, pendidikan vokasi yang kita selenggarakan juga harus mampu menjawabnya dan melahirkan kreativitas yang ada di diri para mahasiswa,” ujarnya.

 

 

 

Pada kesempatan tersebut, Arus pun berpesan kepada seluruh mahasiswa peserta Munas FLMPI agar meningkatkan keterampilan dan kompetensi teknis yang andal serta memperluas wawasan dengan berorganisasi. Kemampuan dalam menyeimbangkan keduanya dinilai penting agar para mahasiswa memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan apapun, baik yang kini dihadapi maupun yang akan dihadapi di masa depan.

 

 

 

“Yang paling penting, para mahasiswa Kemenperin harus selalu percaya dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini menjadi bagian penting dalam solusi permasalahan, baik di lingkungan sendiri, kampus, tempat magang, ataupun di tempat kerja nantinya,” papar Arus.

 

 

 

Menurutnya, acara Munas FLMPI menjadi salah satu bukti nyata upaya Kemenperin dalam mendorong mahasiswa untuk dapat berinisiatif, berinovasi, mengembangkan kompetensi diri, dan membangun kepercayaan diri mahasiswa. “Tidak hanya itu, acara ini juga merupakan wujud keterlibatan aktif mahasiswa dalam berkontribusi untuk kemajuan negara, khususnya pada sektor industri nasional,” pungkas Arus.

 

 

 

FLMPI merupakan sebuah wadah untuk menyambut baik aspirasi-aspirasi mahasiswa yang berada dalam lingkup 12 kampus di bawah binaan Kemenperin. Melalui FLMPI, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menjalin kerja sama antarmahasiswa serta terlibat aktif dalam memajukan sektor industri sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Sumber Artikel : Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian proaktif mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri. Upaya strategis yang telah dijalankan antara lain menjalin kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM) dengan sektor industri.

“Kolaborasi yang terjalin misalnya antara Politeknik AKA Bogor selaku salah satu perguruan tinggi vokasi yang dibina BPSDMI Kemenperin dengan perusahaan pengolahan susu PT Indolakto yang telah menerapkan industri 4.0. Kerja sama ini dalam rangka menyelenggarakan pendidikan setara Diploma 1 (D1) bidang penjaminan mutu industri pangan,” kata Kepala BPSDMI Kemenperin, Arus Gunawan di Jakarta, Selasa (25/1).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kepala BPSDM Kemenperin, Arus Gunawan dengan GM Human Resources PT Indolakto, Tito Rianto di gedung Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI). 

Kepala BPSDMI menjelaskan, program D1 yang diinisiasi oleh BPSDMI Kemenperin merupakan upaya untuk menyelaraskan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi modern. Misalnya, calon peserta akan dibekali dengan mata kuliah terkait penerapan industri 4.0. “Total ada sebanyak 40 SKS, yang terdiri dari 70% praktik dan 30% teori,” tuturnya. 

Untuk mengimplementasikan hasil perkuliahan, calon lulusan diwajibkan mengikuti program magang di perusahaan tersebut untuk belajar mengenai penerapan industri 4.0. “Program setara D1 ini akan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari empat pabrik Indolakto yang berlokasi di Jakarta, Cicurug, Pandaan dan Purwosari,” imbuhnya.

 

 

 

Arus menyampaikan, program setara D1 tersebut juga merupakan Langkah awal yang sejalan dengan kebijakan pembangunan vokasi industri bertaraf global menuju corporate university. Hal ini merupakan inisiatif strategis program transformasi kelembagaan BPSDMI dan unit-unit pendidikan untuk melakukan perubahan menuju arah global. “Upaya transformasi sebagai corporate university dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dual system dengan science, technology, engineering, and mathematics (STEM) learning model berstandar global dan pengembangan kelas industri,” paparnya.

 

 

 

BPSDMI Kemenperin terus melakukan upaya penguatan dan pengembangan SDM industri melalui program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Selain itu, dalam menyiapkan kompetensi SDM dalam menghadapi era industri 4.0, Kemenperin telah membangun Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI 4.0) sebagai solusi satu atap implementasi Industri 4.0 di Indonesia dan sebagai Jendela Industri 4.0 Indonesia pada dunia. 

 

 

 

“PIDI 4.0 akan menyediakan layanan transformasi industri 4.0 bagi seluruh pelaku industri dalam bentuk showcase, capacity building, ekosistem industri 4.0, pendampingan, serta rekayasa dan pengembangan kecerdasan buatan,” paparnya.

 

 

 

GM Human Resources PT Indolakto, Tito Rianto menyampaikan, kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi antara PT Indolakto dengan pemerintah khususnya Kemenperin. “Dalam pengembangan industri 4.0, kami berhasil meraih Award INDI 4.0 yang digagas oleh Kemenperin,” ujarnya.

 

 

 

PT Indolakto ditetapkan sebagai light house program digitalisasi untuk kategori industri makanan dan minuman. PT Indolakto merupakan anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki program Indofood Riset Nugraha sejak tahun 2006. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau kerja sama dengan 642 mahasiswa dan 122 universitas.

 

 

 

“Terkait pengembangan industri 4.0, PT. Indolakto juga akan menjadi bagian dari showcase PIDI 4.0 dengan menyediakan mini plant industri makanan di PIDI 4.0. Tujuannya untuk pembelajaran bagi masyarakat dan industri terkait industri 4.0, dan implementasinya pada industri manufaktur,” ungkap Tito.

 

 

 

Sementara itu, Menurut Direktur Politeknik AKA Bogor Henny Rochaeni, perkuliahan Program Diploma 1 tersebut akan diselenggarakan mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai akhir tahun 2022. Perkuliahan teori dilaksanakan secara online, sedangkan praktik digelar secara offline di Laboratorium Learning Center PT Indolakto Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. 

Selain itu, calon lulusan diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi dengan skema “Menyusun Dokumentasi HACCP” oleh LSP yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Melalui program setara D1 ini, seluruh lulusan dapat terserap industri dan dapat meningkatkan daya kinerja perusahaan, khususnya PT Indolakto, terutama pada implementasi industri 4.0 bidang industri pengolahan susu,” tutur Henny.

Lebih lanjut, program setara D1 ini dapat dilanjutkan dengan kerja sama pengembangan prodi Penjaminan Mutu Industri Pangan melalui pengembangan showcase industri 4.0 pengolahan susu sebagai bagian dari implementasi kurikulum industri 4.0. “Selain itu, PT Indolakto bisa dijadikan tempat praktik mahasiswa Politeknik AKA Bogor dalam menerapkan industri 4.0 di industri pengolahan susu,” tandasnya.

Sumber Artikel : kemenperin.go.id