Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengurangi penumpukan sampah dan mengolahnya agar bisa memberikan manfaat untuk kehidupan.

Salah satunya adalah dengan mewujudkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk mengoperasionalkan PSEL yang berpusat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta ini, 550 ton sampah per hari dibutuhkan agar mampu menghasilkan energi listrik sebesar 5 MegaWatt.

Sedangkan untuk komposisinya terdiri dari 350 ton sampah baru dan 200 ton sampah existing yang telah menumpuk di TPA Putri Cempo.

Mendukung percepatan upaya penanggulangan sampah tersebut, Kementerian PUPR juga telah mengalokasikan dana APBN 2021 sebesar Rp 4,4 miliar untuk pengadaan alat berat berupa 1 unit buldoser dan 1 unit ekskavator.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Tengah Cakra Nagara dalam acara serah terima pengelolaan alat berat di TPA Putri Compo Surakarta, Senin (10/1/2022).

“Besar harapan kami dengan adanya pengadaan alat berat untuk TPA Putri Cempo ini dapat mendukung kelancaran terwujudnya PSEL di Kota Surakarta yang pada akhirnya dapat menjadi percontohan di kabupaten atau kota yang lain,” ujar Cakra.

Lebih lanjut, Cakra mengungkapkan bahwa Surakarta adalah salah satu dari 12 kota yang mendapatkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Adapun proyek yang juga berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu rupanya telah dimulai sejak tahun 2016 dengan menggandeng PT Solo Citra Metro Plasma Tower dan saat ini telah masuk ke tahap konstruksi.

“Tetapi tidak dapat dipungkiri ada permasalahan eksisting di TPA ini, di antaranya usia teknis TPA yang sudah habis sejak tahun 2010 dan rusaknya sebagian alat berat yang ada di TPA,” jelas Cakra.

Sedangkan, jika mengacu pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power, maka pihak pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan lahan dan sampah.

Karenanya, guna memenuhi ketersediaan lahan lokasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, diperlukan pemindahan tumpukan sampah antar zona.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memaparkan, dengan mengubah sampah menjadi energi listrik akan membantu mengurangi jumlah sampah dalam 10 tahun dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sumber Artikel: kompas.com

Infrastruktur dasar akan menjadi modal awal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis H Sumadilaga kepada Kompas.com, Selasa (18/1/2022).

"Memang, kalau untuk development (pengembangan) di mana-mana infrastruktur basic (dasar) dulu. Nah, memang sebagian ini adanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ya," ungkap Danis.

Danis melanjutkan, pembangunan infrastruktur dasar ini akan dilakukan secara beriringan, dimulai dari yang paling diprioritaskan.

Konstruksinya ini tergantung dengan method of construction (metode pelaksanaan) serta dari segi pembiayaan.

Pembangunan infrastruktur dasar ini dimulai dari sumber daya air (SDA) berupa drainase untuk pengendalian banjir.

Kemudian, penyediaan air baku dengan dibangunnya infrastruktur SDA seperti bendungan, bendung, dan sungai.

Lalu, infrastruktur konektivitas seperti jalan akses maupun logistik untuk memudahkan mobilitas orang bekerja maupun barang.

Sementara di bidang cipta karya, akan dilakukan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pertama, kita ada land development (pengembangan lahan) lah ya, kita kembangkan dulu tanahnya. Nah, kita pasang drainase lingkungan," jelas Danis.

Sesudahnya, pihaknya akan membuat kavling untuk menentukan di mana kawasan istana, perkantoran, perumahan, maupun peruntukkan fungsi lainnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) IKN telah disetujui menjadi UU IKN dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Dengan disahkannya payung hukum tersebut, maka pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, bisa segera dimulai.

Sumber Artikel: kompas.com

Selama tahun 2021, program Padat Karya Tunai (PKT) bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 orang tenaga kerja.

Untuk realisasi keuangan PKT bidang Cipta Karya, dana yang terserap sebesar Rp 5,53 triliun atau 99,49 persen dari alokasi tahun lalu yakni Rp 5,56 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumatuti mengatakan, untuk progres fisik PKT tahun lalu mencapai 99,27 persen.

"Perlu kami sampaikan, realisasi keuangan kegiatan Ditjen Cipta Karya, khususnya PKT, yaitu 99,49 persen dan fisiknya 99,27 persen. Menyerap tenaga kerja sebanyak 417.381 orang," jelas Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PKT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dilakukan di 5.809 lokasi.

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan di 1.771 lokasi dan Sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan di 5.419 lokasi.

Lalu, program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dilaksanakan di 182 lokasi, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.500 lokasi, juga Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 2.105 lokasi.

Selain itu, ada kontraktual proyek dengan pola padat karya yang pelaksanaannya dilakukan di 1.237 lokasi.

Di samping program PKT, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan beberapa program lainnya pada tahun lalu dengan realisasi anggaran Rp 24,94 triliun.

Angka tersebut menerminkan 96,41 persen dari total alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2021 yakni Rp 26,34 triliun.

Ini terdiri dari air minum Rp 6,99 triliun, sanitasi Rp 5,15 triliun, dan kawasan permukiman Rp 4,81 triliun.

Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar Rp 1,21 triliun, bangunan gedung Rp 2,5 triliun, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rp 4,28 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana.

Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor.

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik.

Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan.

Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN).

Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung.

Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan.

Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai standar teknis.

Untuk mengurus PBG, terdapat syarat yang harus disiapkan pemilih bangunan agar bisa mendapatkan PBG yaitu menyiapkan dokumen rencana teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

Dokumen rencana teknis meliputi data rencana arsitektur, struktur, utilitas, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Artikel ini menjadi terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Akhir tahun 2022, jalan tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) sepanjang 206,65 kilometer akan dimulai akhir tahun 2022.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan Tol Getaci nantinya tersambung dengan Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Jalan Tol Dalam Kota Bandung yang sudah direncanakan.

Kehadiran Jalan Tol BIUTR dan Tol Getaci diyakini memberikan dampak positif bagi Kota Bandung dan juga bagi daerah-daerah lain di sekitarnya.

Kedua jalan tol tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta mengurai kemacetan yang sering kali terjadi terutama pada waktu libur.

Sudah tuntas dikerjakan, kehadiran Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 Binjai - Stabat sepanjang 11,8 kilometer memberikan banyak manfaat.

Salah satunya adalah memangkas waktu tempuh dari Stabat menuju Bandara Kualanamu dari yang semula 1 jam menjadi 45 menit.

“Jalan Tol Binjai - Stabat terhubung langsung ke Tol Medan - Binjai. Kehadirannya akan memangkas waktu tempuh dari Stabat ke Bandara Kualanamu, dari semulanya 2 jam menjadi 45 menit saja,” ujar Erick dalam rilis, Rabu (2/2/2022).

Sumber Artikel: kompas.com

Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki perusahaan konstruksi terbanyak selama periode 2020-2021, mengungguli 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Angka ini terungkap dalam publikasi resmi Badan Pusat Statistika (BPS) yakni ‘Konstruksi dalam Angka’ 2021 yang dirilis pada Jumat (31/12/2021).

Tercatat, Jatim memiliki 24.596 kontraktor yang terdiri dari 20.280 perusahaan berskala kecil, 2.303 perusahaan berskala menengah dan 102 perusahaan berskala besar.

Sementara 1.911 perusahaan lainnya tidak termasuk dalam kualifikasi.

Jumlah perusahaan konstruksi di Jatim ini mengalami lonjakan 26,59 persen dari tahun 2020, yang hanya berjumlah 19.430 perusahaan.

Di posisi ke dua, ada Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang tercatat memiliki 15.961 perusahaan konstruksi.

Masing-masing 12.191 perusahaan skala kecil, 1.366 perusahaan skala menengah, 36 perusahaan skala besar dan 2.368 perusahaan non-kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di Jateng juga meningkat 39,36 persen pada tahun 2021, dibandingkan dengan jumlah perusahaan tahun 2020 yakni 11.453 perusahaan saja.

Sementara itu, DKI Jakarta, yang menyandang status sebagai ibu kota negara, berada di urutan ketiga tercatat hanya memiliki 14.505 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terbagi atas 3.888 perusahaan skala kecil, 8.473 perusahaan skala menengah, 1.024 perusahaan dengan skala besar dan 1.120 yang non kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di DKI Jakarta naik cukup pesat pada tahun 2021, meroket hingga 49,32 persen dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 9.714 perusahaan.

Di posisi keempat dan kelima, ada provinsi Jawa Barat (12.884 perusahaan) dan Sulawesi Selatan (11.424 perusahaan).

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara dengan 10.206 perusahaan konstruksi.

Sedangkan provinsi dengan perusahaan konstruksi paling sedikit adalah Gorontalo, yang tercatat hanya mempunyai 878 persusahaan konstruksi.

Secara total di seluruh Indonesia terdapat 203.304 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terdiri atas 150.373 perusahaan skala kecil, 27.656 perusahaan skala besar dan 1.750 perusahaan skala besar. Sedangkan 23.622 perusahaan lainnya masuk dalam kategori non kualifikasi.

Sumber Artikel: kompas.com