Jayapura – Ini diungkapkan Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Abdul Muis pada Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (12/7/2022). Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Roberth Rouw beserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja Reses melakukan pertemuan bersama dengan jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, Kementerian PDT, Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI.

Komisi V DPR RI terus men-support Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, maka dari itu butuh mendengarkan masukan dari Kementerian PUPR terkait tantangan pembangunan di provinsi ini. Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Balai-balai Kementerian PUPR di Prov. Papua disampaikan bahwa secara umum terdapat beberapa tantangan di Provinsi Papua diantaranya pengadaan barang dan jasa, pengadaan lahan, dan kondisi keamanan.

Direktur Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi yang hadir mendampingi kunjungan kerja ini mengungkapkan bahwa pada TA. 2022 ada total 209 paket dan sejumlah 143 paket telah terkontrak dan 63 paket masih dalam proses lelang. Oleh karena itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi terus berupaya guna meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua. “Khusus untuk Papua memang terdapat aturan Keberpihakan dari Pemerintah terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Perpres No.17/2019 dan kita telah berusaha untuk mengimplementasikannya seperti kontrak kecil diwajibkan semua harus OAP dan kontrak yang besar diwajibkan untuk mengsubkontrakkan untuk OAP dan diperbolehkan KSO dengan OAP” ungkap Muis.

Dari total 173 yang telah penetapan, sebanyak 64 paket pemenangnya adalah perusahaan OAP dengan jumlah pagu Rp. 445,01 milyar. Sementara sejumlah 112 paket dimenangkan oleh perusahaan domisili Papua dengan pagu Rp. 1,01 Triliun. “Kementerian PUPR sudah memberikan masukan dan usulan kepada LKPP yang sedang menyusun revisi Perpres No. 16/2018, mohon support dari Komisi V DPR RI kepada LKPP agar revisi Perpres sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan” jelas Muis.

Sedangkan, di bidang infrastruktur perumahan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman kepada Wakil Ketua Komisi V mengungkapkan, bahwa kiranya Komisi V DPR RI bisa men-support Pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. “Sekiranya lahan siap dan ada anggaran tentu pembangunan bisa langsung dilakukan” ungkap Edward.

Sementara itu Edward menambahkan pula agar Komisi V DPR RI bisa membantu Pemda disebabkan tak adanya anggaran pemeliharaan. “Menteri PUPR berpesan untuk semua wilayah pada pembangunan dari 2015 sampai 2021 bangunan harus terpelihara dengan baik” ungkap Edward.

Dalam kesempatan ini, Robert Rouw mengungkapkan bahwa Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Prov Papua dan menjaring aspirasi dari masyarakat Papua.  "Kita dari Komisi V DPR RI datang ke sini sebab kita peduli terhadap pembangunan infrastruktur di Papua” jelas Roberth.

Sementara itu, dari perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI menjelaskan harapannya agar kedepan pengadaan barang jasa di Papua bisa lebih baik dan lebih berpihak kepada kontraktor dari Papua.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mamantau renovasi sarana dan prasarana di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa(12/7/2022). Menteri Basuki menyempaikan, tujuan utama renovasi yaitu guna meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata masyarakat sejak tahun 1970 an.

"Hari ini saya mamantau progress pekerjaan renovasi TMII yang telah dimulai sejak Januari 2022. TMII adalah lokasi rekreasi populer yang telah dibuka sejak tahun 70 an. Kami mulai renovasi atas perintah Presiden Jokowi untuk menjadikan TMII menjadi destinasi wisata yang lebih aman, nyaman, dan sehat," ungkap Menteri Basuki.

Disampaikan Menteri Basuki, kegiatan renovasi TMII adalah bagian dari upaya untuk merawat bangunan lama yang bersejarah. "Seperti halnya renovasi GBK yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan Asian Games 2018 lalu," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, salah satu perbaikan yang tengah dilaksanakan yaitu penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago. "Kami juga laksanakan perbaikan anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, kini menjadi menyatu tanpa sekat antar anjungan dengan lansekap hijau yang baik," ungkapnya.

Pada peninjauan itu, Menteri Basuki melihat pula langsung rehabilitasi Gedung Sasono dan Tugu Api/Pancasila. "Di Sasono Utomo kami rehabilitasi bangunan lamanya, kami sesuaikan karpetnya diganti dengan marmer agar lebih sehat. Tugu Api atau Pancasila yang sebelumnya lantai keramik kami jadikan rumput dengan motif sebagaimana desain awal. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk terlihat lebih alami, lebih hijau tak didominasi bangunan beton," ungkapnya.

Selain untuk peningkatan layanan wisata, Menteri Basuki menyampaikan renovasi TMII untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang. "Menurut rencana ini akan digunakan lokasi dinner G20. Namun sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, melainkan untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, saat ini progres rata-rata semua pekerjaan renovasi TMII telah di atas 70 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir Juli 2022. "Kecuali pada pekerjaan Tugu Pancasila atau Tugu Api sebab harus dipasang 17 layer tembaga yang detailnya mungkin akan tuntas pada Agustus 2022," ungkapnya.

Kawasan TMII adalah suatu kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia, mencakup aspek kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Dengan dilakukannya renovasi di kawasan TMII jelang KTT G20, harapannya bisa merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya yang terdapat di Indonesia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Albert Reinaldo, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat Wilan Oktavian dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menuntaskan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengedepankan konsep green natural recycle. Prinsip-prinsip infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan diimplementasikan pada pembangunan Bendungan Sadawarna mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, sampai operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan  infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan terus didorong untuk menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur bisa dirasakan generasi mendatang.

“Dalam usaha meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan dan mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang ada seperti bagaimana memanfaatkan material lokal, agar bisa mengurangi konsumsi karbon,” ungkap Menteri Basuki.

Pada pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi fungsi bendungan dengan mengedepankan tujuh konsep green natural recycle. Pertama, selama tahap konstruksi bendungan Sadawarna mempunyai laboratorium mekanika tanah dan geoteknik secara mandiri agar mengurangi waktu pengetesan laboratorium, sebab di Indonesia hanya terdapat dua laboratorium untuk pengetesan parameter timbunan yang umumnya dipergunakan.

Kedua, Bendungan Sadawarna akan dioptimalkan fungsinya sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) sehingga tak hanya mempunyai manfaat ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi bagi operasional. Bendungan yang sudah selesai konstruksi, dihitung dengan asumsi maksimal luas genangan bendungan yang bisa dipergunakan untuk PLTS merupakan 5 persen, dan 1 hektar bisa menciptakan potensi listrik sebesar 1 Mega Watt (MW). Lokasi digenangan nantinya akan dikaji dan dipilih lokasinya.

“Kini tengah dihitung kebutuhan solar sell-nya. Kebetulan untuk pemanfaatan sekarang ini sebagai suplai operasional sekitar 70 ribu Watt, tapi ke depan tak hanya internal tetapi juga eksternal,” ungkap Kepala BBWS Citarum Kementerian PUPR Bastari.

Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi embung kecil sebagai sistem pengelolaan air limpasan dengan mengadopsi konsep natural pond for water treatment. Natural pond ini nantinya akan memenuhi kebutuhan air di lingkungan fasilitas untuk UPB bendungan  dengan treatment pengelolaan air secara natural memakai chamber - chamber untuk menangkap air limpasan untuk disaring dan diendapkan secara biologis lalu didasar kolam memakai under gravel treatment. Air yang di dalam kolam nantinya akan dipompa naik ke dalam tower air diketinggian 7 m untuk bisa disalurkan ke dalam gedung-gedung dan rumah secara gravitasi dan air limpasan akan kembali ke chamber dan  kolam.

Keempat, pada timbunan main dam Bendungan Sadawarna akan dilengkapi geomet dan ditanam gebalan rumput untuk penanganan hilir bendungan sehingga lebih natural. Bendungan yang berada di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang ini didesain mempunyai tinggi bendungan 40 m dengan panjang 933 m dan lebar puncak 10 m.

Kelima, dukungan dalam mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga dialaksanakan dengan menyiapkan koridor-koridor sabuk hijau di sepanjang akses jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam wadah komunitas peduli bendungan dan sebagai pengarah dri IPPU dan perijinan dan persetujuan dri BBWS Citarum Kementerian PUPR sepanjang 21,3 km untuk bisa di tanam tanaman keras produktif agar panennya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Pontianak - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Bina Marga akan mulai membangun duplikasi Jembatan Kapuas I yang akan sejajar dengan jembatan eksisting di tahun ini. Pembangunan duplikasi jembatan selain bisa meningkatkan konektivitas warga dan memperlancar distribusi barang dan jasa, juga sebagai satu kesatuan sistem arus lalu lintas keluar masuk di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, rencana lokasi pembangunan akan sejajar dengan Jembatan Kapuas yang telah terdapat saat ini sebab tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan. Pekerjaan akan dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC) 2022-2024 dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 267 milyar.

“Pertanggal 11 pemenangnya telah ada, ini kami desain kurang lebih hampir sama dengan sebelahnya yang mana rencananya duplikasi dengan tipe rangka baja juga. Jembatan akan dibangun dalam waktu 3 tahun hingga tahun 2024. Kami harapannya dapat dipercepat pembangunan duplikasi jembatan dengan bentang 430 m tersebut,” ungkap Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana ketika mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI memantau lokasi rencana pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I, Selasa(19/7/2022).

Kepala BPJN Kalimantan Barat Herlan Hutagaol menyampaikan, pembangunan jembatan baru memang telah dibutuhkan oleh warga Pontianak. Secara teknis jembatan lama yang sudah dibangun pada tahun 1982 sudah mengalami penurunan daya beban “Duplikasi Jembatan Kapuas I memang sangat dibutuhkan masyarakat Pontianak, sebab untuk mengurai kemacetan, seeba secara teknis jembatan tersebut telah tua, dibangun pada tahun 1982 semua parameternya, keausan, dan pola trafik telah berubah” jelas Herlan.

Herlan menjelaskan, walaupun telah ditentukan pemenangnya namun belum dapat dilaksanakan kontrak sebab masih menunggu izin MYC sehingga paling lama pembangunan akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Duplikasi Jembatan Kapuas I dengan panjang utama 430 m dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 6 pilar,  2 abutmen, lebar 9 m, dan panjang jembatan pendekat 270 m.

Sedangkan Ketua Komisi V DPR RI yang juga sebagai Ketua Tim Kunker Reses Lasarus menyampaikan, Duplikasi Jembatan Kapuas I telah diumumkan pemenang lelangnya tanggal 11 oleh Kementerian PUPR. "Saya kira seharusnya bersama Bapak Menteri PUPR telah bisa melaksanakan groundbreaking, jembatan ini telah dapat dimulai pembangunan secepatnya dan ini harus selesai di tahun 2024,” jelas Lasarus.

Menurut Lasarus, daya tampung Jembatan Kapuas yang lama telah melebihi kapasitas, jadi dari sisi keamanan cukup berbahaya untuk dilewati. "Harapan saya dengan hadirnya Duplikasi Jembatan Kapuas I bisa mengurangi beban dan mengurai kemacetan lalu lintas pada jembatan eksisting,” ungkap Lasarus.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Air Tanah dan Air Baku Dwi Agus Kuncoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Andy Sugondo, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Sumihar Panjaitan, anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Akademisi Eka Pria Anas.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menuntaskan pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar serta sarana dan prasarana untuk mempersiapkan atlet di lingkungan UNESA.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pengembangan SDM sudah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin. "Kita ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang telah dibangun. Generasi mendatang harus lebih baik sebab fasilitasnya lebih baik,” ungkap Menteri Basuki.

Gedung Laboratorium FIO dibangun oleh Kementerian PUPR semenjak September 2021 dan rampung pada Mei 2022. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur bersama PT. Diatasa Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana dan PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku konsultan manajemen konstruksi.

“Pembangunan gedung ini telah mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Kemudian, harapannya UNESA dapat mengelola gedung tersebut dengan baik sesuai peruntukan. Kita berharap ini dapat didayagunakan dengan baik dalam membina atlet-atlet Jawa Timur dan Indonesia jadi dapat lebih berprestasi lagi,” ungkap Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah.

Gedung Laboratorium FIO terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang yakni ruang sauna, ruang whirlpool, ruang swim-max, ruang pengelola, ruang physical fitness test, ruang Latihan angkat berat, ruang aerobic, ruang studio, ruang micro teaching, ruang administasi, ruang dokter, ruang pelatih, ruang staff, ruang pengendali suhu, dan musholla. Sedangkan pada Gedung Laboratorium Eksisting terdapat fasilitas utama berupa fitness center dan kolam renang.

Selain fasilitas di dalam gedung, ada juga fasilitas di luar gedung sebagai berikut, tartan track untuk latihan lari sprint jarak pendek, power house, rumah genset, ground water tank, area parkir dan landasan untuk kendaraan pemadam kebakaran. Gedung Laboratorium FIO ini dilengkapi pula dengan jembatan yang bisa menghubungkan lantai 3 Gedung Laboratorium FIO dengan lantai 3 Gedung Laboratorium Eksisting yang berlokasi di sisi timur.

Sudah dilaksanakan serah terima pengelolaan dan pembangunan lanjutan gedung ini dari Kepala BPPW Muhammad Reva kepada Rektor UNESA Nurhasan di Kampus Lidah Wetan UNESA, Surabaya, Selasa(5/7/2022).

“Sesudah serah terima, gedung ini kemudian akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan jadi dapat langsung dipergunakan secara bertahap untuk pembinaan atlet DBON di UNESA yang program pembinaannya dimulai akhir Juli 2022,” ungkap Nurhasan.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 23,88 triliun untuk memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah. Dana ini digelontorkan untuk tahun anggaran 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa subsidi ini memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mempunyai rumah layak huni. Oleh karena itu kondisi kekurangan perumahan atau backlog di Tanah Air dapat dikurangi.

Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mentargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Angka ini setara dengan 11 juta rumah tangga.  

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kita berharapnya bisa meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan mempunyai rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tutur Basuki melalui siaran pers, Senin (01/08/2022).

Maka dari itu, subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera masih terus disediakan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sejumlah Rp. 23 triliun untuk 200 ribu unit rumah. Sementara itu, dana untuk BP2BT juga sudah dialokasikan sejumlah Rp. 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyampaikan hingga 28 Juli 2022 Kementerian PUPR sudah memfasilitasi masyarakat untuk mempunyai rumah melalui KPR FLPP sejumlah 106.346 unit atau setara 53,2% dari target dan BP2BT 3.024 unit atau 13,4% dari target.

Ihwal ketersediaan lahan, Herry juga menyampaikan sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota- kota besar dan dan metropolitan melalui skema hunian vertikal. Dari segi pembiayaan, skema yang paling efektif ungkap dia ialah skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap atau staircasing ownership, KPBU, dan optimalisasi Dana FLPP.

“Skema-skema itu harapannya bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan,” tutur Herry.

Selain memberikan fasilitas pembiayaan untuk MBR, selanjutnya Herry menjelaskan, pemerintah juga kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap sektor perumahan berupa Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 2022.

“Kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50% dari insentif PPN DTP 2021 yakni 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp. 2 miliar dan 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp. 2-5 miliar,” ungkapnya.

Disadur dari sumber bisnis.tempo.co