Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) berupa rumah khusus (rusus) sebanyak 1.951 unit di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.  Pembangunan rusus ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memulihkan kerusakan pascabencana Erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana. 

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan bersama dengan BUMN Karya PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya telah memulai pembangunan Huntap bagi korban erupsi Gunung Semeru sesuai instruksi Presiden Jokowi, berupa rumah dengan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat. 

"Huntap RISHA yang dibangun adalah rumah tipe 36, di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, untuk merelokasi warga terdampak erupsi yang berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkrajan, dan Desa Kajar Kuning," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. 

Berdasarkan data, hingga saat ini sudah diselesaikan pekerjaan pondasi sebanyak 631 unit, perakitan rangka RISHA yang telah selesai sebanyak 548 unit, pekerjaan pasangan dinding sebanyak 344 unit, dan pekerjaan penutup atap sebanyak 88 unit. 

"Ditargetkan penyelesaian secara bertahap sebanyak 126 unit pada akhir Februari 2022 dan penyelesaian 1.825 unit pada akhir April 2022," ujar Iwan. 

Selain bangunan, kawasan Huntap juga akan dilengkapi fasilitas lain untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari warga seperti, fasilitas umum, masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pasar.

Untuk mendukung hunian tersebut Kementerian PUPR juga akan membangun instalasi air bersih yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter/detik dan Hutan Bambu dengan debit 134 litet/detik, dengan target layanan 2.000 Sambungan Rumah (SR).

Sumber Artikel: pu.go.id

Bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos) mematangkan pembangunan rumah susun (rusun) di Surakarta.

Sinkronisasi pembangunan rusun yang diperuntukkan oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini dilakukan Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehsos Idit Supriadi Priatna, pembangunan rusun ini dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat PPKS melalui penyediaan sarana tempat tinggal layak dan sehat.

"Dengan tempat tinggal layak, mereka (PPKS) bisa fokus meningkatkan taraf kesejahteraannya,” ujar Idit dikutip dari Antara, Senin (3/1/2022).

Idit mengungkapkan, pihaknya segera menindaklanjuti pembangunan rusun tersebut dengan menggandeng Kementerian PUPR mengingat PPKS di Indonesia angkanya cukup besar.

Menurutnya, kebijakan Mensos Tri Rismaharini pada awal tahun 2021 yaitu PPKS yang telantar harus cepat direspons dan diberi layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), baik di keluarga, komunitas, maupun residensial.

Untuk selanjutnya, program Kemensos lainnya akan dibuka untuk PPKS seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kewirausahaan (Prokus) sesuai dengan hasil asesmen.

“Untuk itu, perlu adanya konsolidasi serta kerja sama semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) setempat berkaitan dengan program rumah susun bagi PPKS di Surakarta, serta bisa menjadikan rusun sebagai ikon Kota Surakarta,” kata Idit.

Kasubdit Perancangan Teknis Kementerian PUPR Yuri Hermawan menjelaskan pemanfaatan rusun PPKS diperuntukkan bagi pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia, serta warga telantar lainnya.

Kemensos sendiri telah mengusulkan pembangunan rusun kepada Kementerian PUPR sebanyak 16 tower (menara) di 11 lokasi balai.

Adapun pada Tahun Anggaran (TA) 2021, telah dilaksanakan pembangunan rusun bagi PPKS di Jakarta dan Bekasi.

Hingga 24 Desember 2021, progres konstruksi rusun di Jakarta sudah mencapai 50,48 persen dan Bekasi sudah mencapai 77,48 persen dan target tuntasnya pada awal tahun 2022.

Sumber Artikel: kompas.com

Jual beli tanah/rumah wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Syarat kartu BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dan rumah ini berlaku mulai 1 Maret 2022.

Dilansir dari Kompas.com, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengonfirmasi hal ini kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022). "Benar, mulai 1 Maret 2022 (diberlakukan)," jelas Taufiqulhadi singkat. Dia menjelaskan, setiap pembelian tanah yang dimulai 1 Maret 2022 harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan.

Taufiqulhadi menuturkan, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah tersebut berlaku untuk setiap kelas BPJS kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. "Jadi, kalau ada Juru Bicara seperti saya juga membeli tanah, maka harus melampirkan juga," tambah Taufiqulhadi.

Adapun ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah melampirkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi Inpres nomor 18 tersebut.
 

Mengapa Harus Melampirkan Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan untuk Jual Beli Tanah?

Menurut Taufiqulhadi, alasan perlunya BPJS Kesehatan sebagai lampiran ketika melakukan jual beli rumah adalah dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia. "Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," ujar Taufiqulhadi.

Dia menambahkan, selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti pada negara-negara maju. Oleh karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan.
 

Warganet Protes Kartu BPJS Kesehatan untuk Syarat Jual Beli Tanah

Ketentuan baru kartu BPJS Kesehatan untuk syarat jual beli tanah tersebut dikritik warganet. Banyak yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungannya antara membeli rumah dan memiliki BPJS Kesehatan.

Berikut ini beberapa diantaranya: "Yth. Pak @jokowi kebijakan/Inpres ini mohon dievaluasi, apa kaitannya Jual-Beli Perumahan (AJB, BBN) dgn BPJS Kesehatan (peserta aktif). Jangan kebijakan memaksakan kehendak dengan menggunakan Instansi lain (ATR/BPN)", tulis akun ini.

Taufiqulhadi menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki BPJS Kesehatan, karena itu adalah syaratnya. "Harus menyertakan BPJS jadi seluruh rakyat Indonesia itu, harus ada BPJS. Itu perlindungan negara terhadap warganya," kata Taufiq.

Lebih lanjut, diketahui bahwa dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu Kementerian yang diinstruksikan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berikut bunyi instruksinya berdasarkan diktum kedua angka 17: "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."

Informasi serupa juga dibagikan di media sosial resmi kantor pertanahan masing-masing daerah di Indonesia. Melalui akun Twitter resmi Kantah Kota Surabaya I @KantahSurabaya1 salah satunya, diumumkan bahwa:

"Berdasarkan pada Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN nomor HR.02/153-400/II/2022 disampaikan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional)."

Sumber Artikel: nasional.kontan.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. 

“Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju,” ujarnya pada acara Beranda Nusantara pada Rabu (23/2/2022) di Kantor RRI Jakarta.

Turut hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Plt Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM Roberia, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, dan Designer Istana Negara IKN Nyoman Nuarta. 

Menurut Presiden Jokowi, IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di komplek IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. 

Menteri Basuki menjelaskan IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan Kementerian PUPR tahun ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.

“KIPP terbagi dalam 3 klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau,” kata Menteri Basuki. 

Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. Sebelum pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan IKN akan diawali oleh upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan di kawasan IKN. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nursery (pembibitan pohon),” ucap Menteri Basuki. 

Dengan telah disahkannya UU IKN, Menteri Basuki berharap seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan agar Kementerian PUPR beserta stakeholder lainnya dapat membangun IKN dengan baik sesuai dengan 3 pilar visi IKN yaitu mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional. 

Turut hadir mendamping Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, dan Arsitek Perancang Desain IKN Sibarani Sofian.

Sumber Artikel: pu.go.id

Waduk Jatiluhur terletak di 9 km dari Kota Purwakarta.

Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas daerah aliran sungai, yaitu 4.500 km persegi.

Waduk mulai dibangun pada 1957 dengan peletakkan batu pertama oleh Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967.

Pembangunan Waduk Jatiluhur menelan biaya US$ 230 juta. Nama bendungan waduk dinamakan Ir. H. Juanda dikarekan perjuangan beliau dalam pembiayaan pelaksana konstruksi Bendungan Jatiluhur.

Saat itu, Ir Juanda merupakan Perdana Menteri terakhir dan memimpin Kabinet Karya (1957-1959) bersama-sama dengan Ir. Sedijatmo dengan gigih memeperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di Pemerintah Indonesia dan forum Internasional.

Pembangunan Waduk Jatiluhur menenggelamkan 14 desa dengan jumlah penduduk 5.002 orang.

Akibatnya, penduduk itu pindah ke daerah sekitar bandungan dan sebagian pindah ke Kabupaten Karawang. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani.

Waduk Jatiluhur berfungsi dalam penyediaan air irigasi dan PLTA yang setiap tahunnya dikelola oleh Perum Jasa Tirta II.

Di Waduk Jatiluhur ini terpasang 6 turbin dengan daya 187 MW dengan produksi listrik sekitar 2.700 kwh setiap harinya.

Selain itu, Waduk Jatiluhur mengairi irigasi dengan luas 242.000 ha, serta difungsikan juga untuk penyediaan air baku, budidaya, dan penanggulangan banjir.
 

Waduk Jatiluhur sebagai Obyek Wisata

Waduk pertama di Indonesia ini memiliki panorama danau dengan luas 8.300 ha. waduk ini memiliki berbagai fasilitas rekreasi, seperti hotel dan bungalow, bar dan restoran, lapangan tenis, bilyard, perkemahan, kolam renang, ruang pertemuan, sarana rekreasi serta olahraga air, playground, dan fasilitas lainnya.

Di Waduk Jatiluhur juga terdapat budidaya ikan keramba jaring apung yang menjadi daya tarik tersendiri.

Di waktu siang atau malam, pengunjung dapat menikmati keheningan sambil memancing ikan dan menikmati ikan bakar.

Di kawasan ini, pengunjung juga dapat melihat Stasiun Satelit Bumi yang dikelola PT Indosat sebagai alat komunikasi Internasional.

Jenis layanan yang disediakan, antara lain international toll free service (ITFS), Indosat Calling Card (ICC), International direct, dan lainnya. Letak Stasiun Satelit Bumi berada 7 km dari Kota Purwakarta.

Tarif masuk Waduk Jatiluhur Rp 25.000 per orang, tarif parkir Rp 3.000 untuk sepeda motor, dan Rp 5.000 untuk mobil. Tarif sewa perahu keliling adalah Rp 350.000 per putaran.

Sumber Artikel: bandung.kompas.com

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional.

Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalau paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021.

Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan.

Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika.

"Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha.

Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia.

Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut.

"Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber Artikel: kompas.com