Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi siap dijadikan sebagai tempat uji kompetensi (TUK) untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PMI dalam upaya mendorong sumber daya manusia yang kompeten dalam berbagai bidang layanan kemanusiaan ke depan."Ini sebagai bentuk komitmen kita untuk terus mendukung program PMI Pusat seperti dibentuknya LSP PMI untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM PMI di berbagai layanan kemanusiaan," kata Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo di Sukabumi, Jumat (30/1).

Menurut Suranto, PMI Kota Sukabumi menyatakan siap untuk dijadikan lokasi uji kompetensi tersebut karena didukung tersedianya SDM tersertifikasi kompetensi, asesor, sarana kantor yang representatif yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kerangka sertifikasi kompetensi, baik untuk internal maupun mitra dan pihak terkait. Pihaknya tidak menyangka, PMI Pusat khususnya LSP PMI yang telah mempercayai PMI Kota Sukabumi untuk menjalankan tugas barunya tersebut dalam menciptakan SDM berkompeten serta memiliki berbagai keahlian dalam bidang kemanusiaan.

Sementara Kepala Badan Diklat PMI Pusat Arifin Hadi menyatakan Tim LSP PMI merekomendasikan beberapa PMI di daerah untuk dijadikan bagian dari TUK yang salah satunya adalah PMI Kota Sukabumi. Selain itu, ia yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Skema LSP, menilai TUK LSP PMI Kota Sukabumi telah memenuhi persyaratan untuk mengampu 39 skema sertifikasi okupasi terkait dengan tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana, Kesehatan serta diklat.

Kota Sukabumi yang merupakan program percontohan retrofitting rumah aman gempa, maka dari itu pihaknya mendorong untuk pengembangan skema sertifikasi pembangunan rumah aman gempa berbasis masyarakat."Selama pandemi COVI-19 PMI Kota Sukabumi menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam penanganan penyebaran virus mematikan ini, maka dari itu ke depan kita bisa arahkan untuk pengembangan skema surveilans berbasis masyarakat (SBM)," ujarnya.

Sumber Artikel: republika.co.id

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, tidak hanya infrastruktur saja yang perlu dibangun untuk membalikkan arah pertumbuhan ekonomi ke depan, melainkan juga pembanguna sumber daya manusia.

Sejauh ini, tutur Darmin, anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari belanja, sudah cukup baik. Hanya saja ada satu program yang menurut dia belum berjalan optimal, yakni program pelatihan.

Atas dasar itu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan pemerintah akan fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, melalui standar kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan, serta sertifikasi profesi.

"Kami di pemerintah pusat sedang mendorong agar mekanisme ini berjalan lebih cepat, dengan Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kadin, dan asosiasi," ujar Darmin dalam Musrenbang DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Darmin juga mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dalam program akreditasi dan sertifikasi profesi.

Darmin mengatakan, selama ini pelatihan tenaga kerja memang hanya mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.

Namun ke depan, lembaga pelatihan yang dibangun oleh pihak swasta pun akan diatur standar kompetensinya, untuk kemudian diakreditasi.

Dengan begitu, diharapkan semakin banyak tenaga kerja yang bisa mengantongi sertifikat profesi. "Saya ingin mengundang kerja sama dengan DKI untuk melakukan ini. Misal di rumah sakit itu kompetensi apa saja yang diperlukan. Kami harus menyusun pelatihan seperti apa, yang bisa memberikan sertifikat untuk profesi seperti itu," kata Darmin.

Dia menyebutkan saat ini sudah ada delapan profesi di kawasan ASEAN yang mendapatkan peluang lapangan kerja di seluruh kawasan terintegrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Darmin menegaskan, untuk membuat sumber daya manusia Indonesia 'laku' di pasar MEA, maka sertifikasi profesi mutlak diperlukan.

"Kami sudah melakukan pembangunan infrastruktur. Kami sudah melakukan deregulasi. Kami harus mempertajam alokasi anggaran kita. Kami harus membangun SDM secara lebih cepat, melalui mekanisme standar kompetensi, akreditasi, dan sertifikasi," kata dia kepada wartawan, usai memberikan arahan dalam Musrenbang DKI Jakarta.

Sumber Artikel: kompas.com

Proyek pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah saat ini mulai diiringi dengan penyediaan sarjana teknik maupun profesi keinsinyuran.

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/8/2016), Universitas Katolik Soegijapranata mulai membuka program studi profesi insinyur.

Program ini diperuntukkan khusus bagi lulusan sarjana teknik dengan masa studi selama satu tahun. Program profesi insinyur merupakan mandataris dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi agar para insinyur Indonesia mempunyai keahlian dan sertifikat profesi sesuai bidangnya. Mereka selain dididik belajar teknik, mereka juga nantinya akan mendapat gelar profesi insinyur.

“Program prefesi insinyur ini paketnya satu tahun selesai. Syaratnya harus sarjana teknik dulu, karena saat ini kerja global dibutuhkan sertifikat keahlian khusus,” ujar Wakil Rektor Unika Augustina Sulastri, seusai kegiatan peresmian.

Pendidikan profesi insinyur hari ini resmi diluncurkan oleh Rektor Budi Widianarko. Masa kuliah di kampus tersebut akan dimulai pada 12 September 2016. Selain Unika, ada tiga kampus lain di Jateng yang mendapat tugas serupa. Yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Muhammadiah.

Sulastri mengatakan, para sarajana teknis dan calon insinyur ini akan digembleng materi pendidikan. Pendidikan di perguruan tinggi diperlukan sebagai prasyarat mengikuti sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Para calon insinyur yang hendak melakukan sertifikat harusnya mengikuti perkuliahan profesi terlebih dulu.

“Jadi sebelum ikut sertifikasi di PII harus studi sertifikat profesi dulu,” tambah dia.

“Prodi sertifikasi Profesi hanya bisa diselenggarakan perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga profesional di pasar nasional, hingga ASEAN. Jadi ada kemudahan sertifikasi, tapi ada bekal pendidikan,” ujarnya.

Namun demikian, sebelum mengambil pendidikan profesi ini, calon mahasiswa harus mempunyai bekal minimal dua tahun bekerja di bidang keinsinyuran. Kampus tidak menerima para sarjana yang baru saja lulus atau fresh graduate.

Rektor Unika Budi Widinarko mengatakan, pembukaan prodi sebagai mandat dari pemerintah pada institusi perguruan tinggi. Setidaknya ada 25 perguruan tinggi negeri dan 15 perguruan tinggi swasta yang ditugaskan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi profesi keinsinyuran. 

Sumber Artikel: kompas.com

Transformasi digital telah mengakibatkan perubahan struktur pasar kerja, mengancam tenaga kerja dengan kemampuan rendah dan mendorong munculnya jenis pekerjaan baru, sekaligus menghilangkan sebagian pekerjaan yang ada.

Perubahan tersebut otomatis mengakibatkan tuntutan pasar kerja yang membutuhkan lulusan perguruan tinggi siap bekerja atau mampu menciptakan pekerjaan pada era disrupsi, seperti perusahaan start up.

Hal ini diungkapkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, saat memberikan Pidato Ilmiah pada acara Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang (13/3/2019). 

1.300 start up masuk industri

"Di tahun 2015 sampai 2018 ini, kita sudah menghasilkan sekitar 1.300 start up yang siap masuk industri, baik kecil maupun menengah. Sebagai contoh, inovasi produk motor berbahan bakar listrik dan palm oil yang dapat diolah menjadi bahan bakar, itu sudah siap masuk ke industri," ujar Menristekdikti.

Menristekdikti memberikan contoh perusahaan- perusahaan start up yang kini sudah sukses menjadi unicorn Indonesia seperti Gojek, Tokopedia dan Traveloka, research center nya tidak ada di Indonesia, karena kurang mendapatkan resource (sumber daya) lulusan dari dalam negeri.  

Disitat dari rilis media Kemenristekdikti, pada tahun 2020 keterampilan individu mahasiswa yang penting untuk dimiliki antara lain: kemampuan menyelesaikan persoalan kompleks, kemampuan berpikir kritis, kreatif, people management, mampu berkoordinasi, dan memiliki kecerdasan emosional.

Lulusan bersertifikasi profesi

Perguruan tinggi dituntut untuk melakukan perubahan untuk mencetak jenis individu tersebut. "Keberhasilan para mahasiswa tidak hanya berdasarkan kompetensi, tapi juga membutuhkan hard dan soft skill," ujar Dekan FEB Undip, Suharnomo.

Selain ijazah, para lulusan pun nanti harus mengantongi sertifikat profesi atau kompetensi sesuai bidang masing-masing.

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kemenristekdikti, Kementerian lain, dan atau Organisasi Profesi (OP). Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama OP, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi. 

Sumber Artikel: kompas.com

Dampak dari pandemi Covid-19 adalah aktivitas banyak dilakukan dari rumah. Seperti sekolah, kuliah, beribadah dan bekerja. Karena itu, memaksa umat manusia untuk cepat beradaptasi dengan teknologi. Di masa pandemi ini, ada beberapa bidang teknologi yang melesat. Misalnya, bidang Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (A.I.). Teknologi-teknologi tertentu juga disinyalir akan memiliki banyak prospek paska-pandemi. Misalnya Data Science, Mobile Application Development, dan UI/UX Design.

Untuk menguasai bidang-bidang tersebut, ada beberapa keahlian teknologi yang wajib kamu kuasai. Kira-kira apa saja skill teknologi yang paling dicari selama pandemi? Melansir laman Institut Teknologi Batam (Iteba), ini 5 skill teknologi yang paling dicari selama pandemi.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep ketika objek memiliki kemampuan transfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau antar manusia dan komputer. Ada beberapa perangkat yang termasuk ke dalam IoT, antara lain sensor, konektivitas, dan perangkat yang berukuran kecil untuk mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Selama masa pandemi, IoT tumbuh cepat sebagai solusi dari pengoperasian jarak jauh dalam beberapa sektor, seperti kesehatan, agrikultur, dan energi. Jadi, skill ini sangat mumpuni jika dipelajari.

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) memungkinkan mesin mempelajari, menyesuaikan masukkan-masukkan baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Skill ini diminati banyak orang karena membuka banyak peluang kerja. Saat ini, tak hanya smartphone yang dilengkapi oleh AI, beberapa bisnis pun kini telah diintegrasikan dengan kecerdasan buatan. Di masa depan, operasi melalui internet maupun robot dengan bantuan Artificial Intelligence akan membantu beragam industri untuk tumbuh lebih kuat.

Data Science

Data Science adalah keahlian khusus yang mempelajari data, terutama data kuantitatif atau numerik. Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, data menjadi hal yang sangat penting. Skill yang berkaitan dengan literasi data ini sangat dibutuhkan. Data dengan volume besar (big data) yang diolah secara baik dapat memprediksi dampak dari gangguan bisnis di masa depan sehingga perencanaan bisnis pun semakin matang.

UI/UX Design

Berdasarkan data dari Southeast Asia (SEA) Insights, di masa pandemi Covid-19, sekitar 45 persen penjualan aktif melalui internet. Hal itu membuka peluang bagi kamu yang ingin mengasah skill teknologi. Mobile application, web, atau platform yang terus berkembang membutuhkan peranan UI/UX Designer agar mudah digunakan oleh user atau manusia dengan tampilan (interface) yang baik.

Mobile Application Development

Seorang Mobile App Developer kini banyak diminati perusahaan, terutama startup atau perusahaan berkembang. Kriteria utama yang wajib dimiliki developer profesional adalah mampu membangun layanan yang digunakan dan diakses oleh ratusan hingga jutaan pengguna dalam satu waktu. Oleh karena itu, skill ini harus diasah secara berkala karena tidak dapat dikatakan mudah.

Sumber Artikel: kompas.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

“Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi sebagaimana yang tertera dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id di Jakarta, Senin (7/2).

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.

“LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik,” papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang  Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter.

“SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik,” tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional.

"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan saniter.

“Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI,” ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal.

“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja,” pungkasnya.