Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti serta Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Gregorius Budi Yulianto mempersembahkan hadiah bagi para pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Auditorium kementerian PUPR, Senin(18/7/2022).

“Saya yakin total hadiah ini bukanlah yang utama bagi para pemenang, namun kontribusi dalam membangun IKN Nusantara yang menjadi kebanggaan serta value Bapak Ibu. Sebagaimana sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara dua tahun lalu, kita membuka kesempatan untuk semua anak bangsa dalam berkontribusi membangun ibukotanya,” papar Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, dalam penentuan pemenang sayembara kawasan dan bangunan gedung IKN ini adalah hal yang tak mudah. “Sesudah juri menentukan tiga finalis pada setiap kategori saya disuruh untuk memilih 1. Ini tidaklah mudah sebab hasilnya banyak yang bagus, saya menilai sampai empat kali. Pertama, bersama-sama dengan Dirjen Cipta Karya dan Tim, dijelaskan satu persatu. Kedua, besoknya saya sendirian. Ketiga saya mengajak Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Keempat, kembali bersama Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan  dalam memutuskan pemenang,” ungkap Menteri Basuki.

Guna memperoleh hasil yang optimal, Menteri Basuki meminta hasil karya para pemenang ini dikolaborasikan untuk terciptanya karya arsitektur yang tersinkronisasi antara struktur, estetika dan fungsinya. “Copyright terdapat di Kementerian PUPR, tetapi nanti kita mengajak para arsitekturnya untuk  mengoptimalkan desain ini guna menjadi yang terbaik dan bisa diterima seluruh pihak. Mudah-mudahan hasil tersebut menjadi basic design dan terdapat yang dilelangkan untuk dibangun tahun 2022 ini,” ungkap Menteri Basuki.

Adapun para pemenang sayembara diantaranya, untuk Kompleks Perkantoran Yudikatif juara pertama dimenangkan oleh karya berjudul Adil Ka’Talino, juara kedua, dengan judul karya Paramarta dan juara ketiga yaitu Cakra Nusantara.

Sementara untuk Kompleks Istana Wakil Presiden diputuskan tak ada juara pertama, namun terdapat 2 karya yang ditentukan sebagai juara kedua yaitu karya berjudul Huma Betang Umai dan Istana Kerakyatan, dan juara ketiga dengan karya berjudul Dwi Arya Wibawa.

Sedangkan untuk kompleks peribadatan, 3 karya terpilih ditentukan sebagai juara kedua yakni karya berjudul Humanity Beyond Religion, Cahaya Batang Haring Nusantara, dan AkuRukun.

Kemudian untuk Kompleks Perkantoran Legislatif juga diputuskan tak terdapat juara pertama, namun ada 2 karya sebagai juara kedua yakni Sasana Swara Nusantara dan Rajut Swara Indonesia. Juara ketiga dimenangkan oleh karya dengan judul Lingkar Demokrasi.   

Para pemenang akan memperoleh penghargaan berupa uang tunai dengan rincian juara I sebesar Rp. 500 juta, juara II sebesar Rp. 250 juta dan juara III sebesar Rp. 150 juta.

Ketua Umum IAI Gregorius Budi Yulianto mengapresiasi sayembara yang dilakukan Kementerian PUPR ini. “Kita sangat menyambut baik sayembara yang dilakukan Kementerian PUPR. Dewan juri untuk sayembara ini juga berasal dari berbagai kalangan tak hanya arsitek supaya hasilnya lebih objektif,” ungkap Budi.

Perwakilan Juara I Kategori Gedung Yudikatif Eduardus Ary Witjaksono menyampaikan rasa terima kasih sebab diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. “Suatu kebanggaan bagi kita untuk dapat terlibat mendesain bangunan di IKN. Saya harap ke depannya kita bisa terlibat lebih banyak lagi,” ujarnya.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Nganjuk - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memantau pembangunan Bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jumat(15/7/2022). Pekerjaan konstruksi bendungan sudah memasuki tahap akhir dengan progres 97 persen dan dijadwalkan tuntas sesuai kontrak Desember 2022.

Menteri Basuki meminta selama tahap akhir pekerjaan atau finishing untuk terus dilaksanakan penyempurnaan konstruksi bendungan, khususnya riprap yang tersusun dari batu-batu bulat, agar tak rembes dan kekuatan struktur terjaga. Menteri Basuki menginstruksikan pula untuk dilaksanakan perapian material proyek, khususnya sisa batu  pada timbunan bendungan utama.

"Perapian itu penting, infrastruktur tak dapat dikatakan tuntas jika masih terdapat sisa-sisa material di tubuh bendungan. Tolong dirapikan, jangan sampai terdapat sisa material proyek justru dibuang di bendungan," ujar Menteri Basuki.

Selain itu untuk lansekap bendungan, Menteri Basuki meminta ditanami ribuan pohon jati emas yang banyak tumbuh di sekitar bendungan, selain yang telah ditanami sebelumnya, yaitu pohon sawo, alpukat, bambu dan pulai.

Bendungan Semantok mulai dibangun sejak Desember 2017 oleh oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dengan tipe zonal inti tegak yang mempunyai tinggi 38,5 meter dan panjang puncak bendungan 3.100 meter. Bendungan ini didesain mempunyai kapasitas tampung sebesar 32,67 juta m3 yang sumbernya dari aliran Sungai Semantok.

Sungai Semantok mepunyai panjang sekitar 18,19 km dengan daerah tangkapan air sekitar 54.032 km2  dan volume aliran masuk rata-rata 64,77 m3 pertahun. Dengan luas area genangan sebesar 365 hektar, Bendungan Semantok diproyeksikan pula bisa mereduksi risiko banjir 137 m3/detik pada wilayah hilir yang dialiri Sungai Semantok ketika musim hujan.

"Pada rencana kegiatan pembangunan Bendungan Semantok mempunyai tujuan gua meminimalisir banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso dan menahan air berlimpah saat musim hujan," ungkap Kepala BBWS Brantas Haeruddin C. Maddin.

Kemudia pada musim kemarau, Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan pula sebagai pendistribusi air untuk mencegah terjadinya kekeringan pada areal persawahan di wilayah hilir. Bendungan ini dilengkapi jaringan irigasi sebesar 2,47 m3 perdetik guna menyuplai air irigasi seluas 1.900 hektare (ha). Oleh karena hal tersebut, kehadiran bendungan harapannya bisa meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut yang sebelumnya memakai sistem perairan tadah hujan.

Pembangunan Bendungan Semantok dilaksanakan dalam dua paket pekerjaan, yaitu paket satu oleh kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya – PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO, dan paket dua menggandeng PT. Hutama Karya – PT. Bahagia Bangunnusa, KSO.

Harapannya dengan selesainya Bendungan Semantok bisa dimanfaatkan pula sebagai upaya pemeliharaan sungai di wilayah hilir bendungan sebesar 30 liter perdetik dan penyedia air baku sebesar 312 liter perdetik untuk Kecamatan Rejoso. Selain itu juga mempunyai potensi sebagai destinasi pariwisata di Jawa Timur yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal.

Kehadiran Bendungan Semantok akan menambah daftar jumlah tampungan air di Jawa Timur yang sebelumnya telah tuntas dibangun, yaitu Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melaksanakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Puday-Lapulu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penataan hunian dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas, dan usaha mengurangi kawasan kumuh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, dimana kawasan kumuh di Indonesia ditargetkan berkurang sampai 0 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Program KOTAKU adalah wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilaksanakan pada permukiman di bantaran sungai, tetapi di tempat lain pula seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," ungkap Menteri Basuki.

Peningkatan kualitas permukiman akan meliputi kawasan seluas 14,7 hektar yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara. Proses pengerjaan dimulai sejak 15 September 2021 dan telah mencapai 85 persen dan harapannya tuntas pada bulan Agustus 2022.

Sedangkan lingkup pekerjaan kawasan mencakup, Pengaspalan Jalan, Penataan Jalan dan Tangga Dermaga Waterfront City, Jalan Setapak, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Tambatan bagi Perahu Masyarakat sampai Tempat MCK.

Kawasan yang berdekatan dengan Jembatan Teluk Kendari ini, akan ditata pula pada Sculpture dan Letter Kota, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Area Perbaikan Jaring Nelayan, Tempat Pengeringan Ikan, Gerbang Utama, dan Area Parkiran.

Ketika tuntas, KOTAKU Puday-Lapulu diharapkan bisa menciptakan peningkatan kota dan perekonomian lokal sehingga akan berdampak pada eskalasi kualitas hidup tiap individu di Kota Kendari, utamanya kawasan Puday-Lapulu. Selain itu, penataan ini bisa dimanfaatkan pula sebagai alternatif tempat wisata sampai area olahraga masyarakat, layaknya KOTAKU di Bungkutoko dan Petoaha.

Kepala BPPW Sulawesi Tenggara, I Wayan Krisna Wardana mengharapkan keberadaan KOTAKU Puday-Lapulu bisa terus dijaga sebagai kawasan yang tak kumuh lagi, dengan menjaga kebersihan oleh seluruh pihak. “Harapan kita infrastruktur ini, harus dijaga dan terus terpelihara oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat secara berkesinambungan, yang sudah bisa di tingkat masyarakat dan tingkat Kota Kendari, sehingga kawasan ini tetap bersih dan terpelihara dengan baik ” ungkapnya.

Sedangkan nilai anggaran pengerjaan KOTAKU Puday-Lapulu senilai Rp. 49 millyar yang dilakukan oleh PT Lince Romauli Raya sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT Kogas Driyap Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

Sebelumnya pada Maret 2022 BPPW Sulawesi Tenggara sduah menuntaskan Program KOTAKU Kolakaasi-Sea di Kolaka yang sudah diserahterimakan kepada Pemda dengan lingkup pekerjaan peningkatan permukiman yang mencakup, Pengaspalan Jalan, Drainase, Pedestrian, Box Culver, dan RTP Mitigasi Bencana.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menuntaskan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) guna mempercepat penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya di Kabupaten Alor sejumlah 386 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tak hanya membangun kembali rumah yang rusak, namun sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya yaitu build back better, tak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, namun membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ungkap Menteri Basuki.

Pembangunan huntap untuk Provinsi NTT mencakup Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sedangkan untuk NTB tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Bima 185 unit.

Penuntasan pembangunan Huntap Pasca Bencana di Provinsi NTT seperti persetujuan Menteri PUPR, dilakukan dengan skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) tahun 2021 - 2022. Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto menyampaikan, khusus di Kabupaten Alor saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90 persen.

"Di Kabupaten Alor pembangunan Huntap tersebar di 5 desa, yaitu Desa Nulle sejumlah 52 unit dengan progres 100 persen, Desa Bunga Bali 61 unit (100 persen), Desa Tamakh 50 unit (98,49 persen), Desa Kaleb 170 unit (97,78 persen), dan Desa Lalafang 53 unit (91,23 persen)," ujar Widiarto.

Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yusniewati menyampaikan,  dukungan hunian bagi masing - masing penerima bantuan berupa rumah tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dibangun oleh Ditjen Perumahan. "Harapannya hingga Agustus 2022 semua pekerjaan di Kabupaten Alor telah bisa dituntaskan termasuk pemasangan listrik jadi bisa segera dihuni," ungkapnya.

Di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung meliputi sarana air bersih dan sanitasi (komunal), fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah, yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir di pembukaan acara ARCH:ID 2022 yang diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis(14/7/2022). Kegiatan konferensi dan pameran arsitektur yang diselenggarakan pada 14 - 17 Juli 2022 ini dengan tema “Sebentang, Serentang, Segendang” sebagai refleksi dari keberagaman praktek dan produk arsitektur yang terdapat di Indonesia.

“Saya ucapkan selamat atas berlangsungnya acara ARCH:ID 2022 ini yang sempat tertunda selama dua tahun disebabkan pandemi. Diharapkan acara ARCH:ID ini bisa terus berlangsung setiap tahun dalam rangka menciptakan perkembangan profesi arsitek di Indonesia,” ungkap Menteri Basuki dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki mengungkapkan apresiasinya kepada IAI yang selama ini terus bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, arsitektur memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya sadar bahwa ilmu arsitektur merangkum seluruh fungsi bangunan, struktur bangunan, serta estetika atau nilai seninya. Jadi ke depan, semua pembangunan infrastruktur harus melibatkan arsitek, termasuk pembangunan jalan. Contohnya pada perkerasan tebing di Tol Cisumdawu, saya meminta arsitek terlibat agar lebih bagus dan estetik,” ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan peran dan dukungan arsitek Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan bisa dilihat pada upaya pelestarian pada bangunan dan kawasan cagar budaya, yaitu rehabilitasi Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games 2018, rehabilitasi Pasar Johar, renovasi Masjid Istiqlal, dan rehabilitasi Rumah Gadang di Solok Selatan. Upaya pelestarian ini dilaksanakan untuk memelihara bangunan atau kawasan cagar budaya baik secara fisik maupun non-fisik agar tradisi budaya lokal tetap terpelihara.

Arsitek juga memiliki peran dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilakukan pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Peran arsitek bukan hanya merubah wajah kawasan itu dengan tetap menjaga kearifan lokal, namun mengangkat pula harkat dan martabat masyarakat lokal secara sosial-ekonomi.

Menteri PUPR menegaskan pula, kini pihaknya juga bekerja sama dengan IAI dalam persiapan infrastruktur untuk men-support presidensi G20, yaitu penataan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan beberapa titik wisata di Labuan Bajo, penataan Kawasan Mandalika, penataan kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Bali, dan revitalisasi VVIP Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kita juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keterlibatan IAI baik sebagai juri maupun peserta dalam Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, support serta sumbangsih ide, gagasan, dan karya dari para arsitek Indonesia dalam mengembangkan pusat pemerintahan baru yaitu IKN Nusantara yang meliputi Kompleks Istana, Kompleks Perkantoran Eksekutif, Legislatif, Perkantoran Yudikatif, Kompleks Peribadatan, serta Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara sangat dibutuhkan guna menciptakan kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Turut hadir Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana, Ketua Umum IAI Georgius Budi Yulianto, Ketua ARCH:ID 2022 Theresia Asri Purnomo, serta Ketua Kurator ARCH:ID 2022 Ary Indra yang didampingi co-kurator Doni Dwipayana dan Hermawan Daswanto.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Tetapi tak seluruh infrastruktur yang dibangun memakai pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN atau APBD). Keterlibatan swasta terus didukung melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, bisa dipergunakan untuk penanganan darurat bencana.

"Oleh karena itu ke depannya bisa dilaksanakan secara cepat dan simple, maka dari itu butuh adanya lembaga pendanaan khusus yang terpusat untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, sehingga lembaga itu dapat menagihkan dana langsung ke Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)," ungkap Herry dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation, Jogjakarta, Rabu(13/7/2022).

Herry mengungkapkan bahwa resilient infrastructure dan financing di dalam KPBU konsepnya merupakan sirkular. “KPBU sebagai tools sifatnya telah sirkular untuk bisa menciptakan resilient infrastructure . Sebab KPBU sifatnya sirkular maka tak dapat parsial, ke depannya dibutuhkan scale up terhadap ekosistem yang terdapat di dalam KPBU”, ujar Herry.

Acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation diinisiasi oleh Think 20 (T20) dalam mengumpulkan ide terkait kebijakan pada G20. Acara ini adalah salah satu rangkaian acara yang mendukung Presidensi G20. Acara ini membahas tema terkait Equitable Risk Allocation berupa policy brief yang akan disampaikan pada forum G20.

Hadir pula sebagai panelis pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Keuangan Suahasil Nazara yang mengungkapkan beberapa hal yang menjadi esensi dari G20.

“Esensi dari G20 yaitu kami menyusun common framework  bagi seluruh dunia, bagaimana mengatasi dampak kesehatan terhadap ekonomi ketika pandemi yang menjadi masalah dunia, mendorong international taxation yang lebih fair untuk dunia dan bagaimana mendukung transition finance menuju ekonomi hijau”, ungkapnya.

Wamen Suahasil juga menyoroti pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan jangka menengah-panjang. “Guna pembangunan infrastruktur, dibutuhkan terobosan pembiayaan. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan resiko yang muncul dalam pembangunan infrastruktur harus acceptable untuk investor”, ungkap Wamen Suahasil.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita