Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat, secara virtual Minggu (20/12/2020).

Pelabuhan internasional ini pun resmi beroperasi dan langsung melayani kegiatan ekspor perdana produk otomotif sebanyak 140 unit kendaraan. Dalam soft launching tersebut, Presiden dan Menhub turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Suzuki ke dalam Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

“Di tengah pandemi, salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan. Alhamdulillah,” ujar Jokowi dalam siaran pers Kemenhub, Minggu (20/12/2020).

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan juga secara nasional.

“Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saya yakin Pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan industri, manufaktur, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor,” ungkapnya.

Presiden pun berharap, Pelabuhan Patimban juga mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi seperti UMKM, sektor pertanian, industri kreatif,dan lain-lain sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek. “Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik.

Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif,” katanya.

Dalam proses membangun Pelabuhan, dijelaskan Budi, selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban, pihaknya juga akan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan melakukan aksi sosial dan secara aktif memberikan pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian program keahlian bagi para Nelayan sekitar.

“Untuk para nelayan, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan kapal-kapal yang disalurkan melalui koperasi,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 fase 1, yaitu meliputi pembangunan area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses, dan jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 hektar dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Hektar dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 hektar dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75 juta TEUs, Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif sebesar 600.000 CBU, dan Roro Terminal seluas 200 meter persegi.

Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 5,5 juta TEUs. Sedangkan tahap 3 akan dilaksanakan pada tahun 2026-2027 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 7,5 juta TEUs.

Sumber Artikel: kompas.com

Biaya logistik di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang termahal di Asia, setidaknya hingga 2020. Sementara kinerja logistik Indonesia menduduki peringkat ke-46.

Dari data-data tersebut menunjukan bahwa sistem logistik di Indonesia perlu dibenahi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap sederet tantangan yang dihadapi untuk menekan mahalnya biaya logistik di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang sudah seharusnya punya armada transportasi laut yang cukup kuat.

Praktis, kapal menjadi sarana penting dan vital, terutama sebagai alat transportasi dan bagian dari infrastruktur pembangunan ekonomi komunitas masyarakat antar daerah.

Pada tahun 2019, Kemenhub mencatat sekitar 32.587 kapal Indonesia yang terdaftar secara resmi. Hanya saja, sebagian besar kapal-kapal tersebut sudah berusia tua. Karena itu, perbaikan dan peremajaan menjadi sebuah keharusan.

“Semakin tua usia kapal, maka semakin tidak efisien,” ujar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub), Gunung Hutapea, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/3/2021).

Upaya perbaikan dan peremajaan tersebut juga menjadi sebuah tantangan. Menurutnya, perbaikan dan peremajaan membutuhkan biaya cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa tantangan lain sehingga berujung pada kenaikan biaya logistik.

“Kita menghadapi beberapa tantangan pada industri perkapalan, seperti kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal dibandingkan kapal produk luar negeri, serta waktu produksi yang relatif lebih lama, serta sebagian besar komponen kapal masih impor,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Gunung Hutapea menyampaikan beberapa strategi, di antaranya harus adanya intervensi dari pemerintah terhadap industri maritim.

Intervensi tersebut bisa berupa pemberian soft loan kepada galangan kapal. Selain itu perlu intervensi terkait kemudahan investasi, pengembangan digitalisasi industri galangan kapal, sharing knowledge secara global, serta pembangunan kapal bersama dengan galangan internasional.

“Berdasarkan strategi tersebut, kebutuhan kapasitas dan kapabilitas industri strategis khususnya galangan kapal termasuk komponen dalam negeri harus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa industri kapal merupakan industri padat karya, padat teknologi, dan padat modal serta tingkat pengembalian yang rendah, oleh karena itu dibutuhkan pembiayaan investasi yang mendukung poros maritim secara global.

Sementara itu, Staf Khusus Ekonomi dan Investasi Transportasi Kemenhub, Wihana Kirana Jaya mengatakan bahwa seluruh stakeholder perkapalan harus duduk bersama, dan melakukan clearing house.

Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antar para pelaku baik operator, industri perkapalan, regulator harus terbangun dengan benar agar tidak terjadi asimetrik informasi sehingga memunculkan perilaku yang tidak efisien.

“Kita harus melakukan yang namanya clearing house, bagaimana meng-clear-kan bottle necking ekosistem yang disebut makro sejak dulu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kementerian atau lembaga harus berkoordinasi dengan benar agar tercipta efisiensi. “Seluruh komponen itu kan pasti masuk melalui Kementerian Perindustrian, tentunya agar terciptanya efisiensi, harus ada koordinasi intens antar kementerian dan kelembagaan,” tandasnya.

Sumber Artikel: kompas.com

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics melakukan kerja sama dengan PT Prima Indonesia Logistik terkait pemenuhan permintaan bisnis di Medan. Hal itu ditandai dengan kedua pihak meneken nota kesepahaman tentang rencana kerja sama bisnis logistik.

Direktur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo mengatakan, kemitraan ini dilakukan karena kebutuhan pelaku bisnis yang sangat tinggi terhadap jasa logistik sangat tinggi, akan tetapi tidak semua peluang pasar itu bisa dikerjakan sendiri oleh perseroan.

"Maka sangat dibutuhkan sinergi dengan penyedia jasa logistik lainnya, khususnya di kota Medan agar semua demand (permintaan) bisa terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Ia menjelaskan, BUMN logistik ini telah bertransformasi dan mengimplementasikan sistem logistik terpadu, di mana hampir seluruh proses bisnis maupun jasa sudah di dukung dengan sistem pekerjaan berbasis IT.

Digitalisasi itu diimplementasikan mulai dari sistem di pergudangan, distribusi, dan layanan jasa lainnya.

Menurut Kuncoro hal itu semua diperlukan untuk memberikan solusi jasa logistik berbasis IT yang efisien untuk para pelanggan. Maka dengan adanya kerja sama ini harapannya dapat mendukung agaar Indonesia memiliki perusahaan penyedia jasa logistik digital yang mampu menekan angka atau biaya logistik yang masih tinggi, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

"Kami berharap kerja sama ini dapat membantu untuk mengurangi ongkos logistik yang tinggi agar menjadi efisien sehingga dapat bermanfaat untuk pelaku usaha yang membutuhkan jasa logistik," kata Kuncoro.

Sementara Direktur Utama Prima Indonesia Logistik, Ichwal Fauzi Harahap menambahkan, kerja sama dengan BGR Logistics sebagai perusahaan logistik yang sudah berbasis teknologi memang menjadi pilihan perusahaan untuk pengembangan bisnis.

"BGR Logistics tentu saja menjadi acuan kami, yang akan kami contoh dalam menyediakan layanan jasa logistik yang efisien," Ichwal.

Sumber Artikel: kompas.com

Ketika pengusaha mengirim barang dari Medan ke Sorong menggunakan kapal laut, sebelum tiba di tujuan barang tersebut harus singgah dulu di sejumlah pelabuhan karena harus berganti kapal.

Beberapa pelabuhan yang harus disinggahi dan harus berganti kapal di antaranya di Tanjung Priok, lalu di Makassar ganti kapal lagi, baru kemudian tiba di Sorong.

"Kondisi inilah yang menyebabkan biaya (cost) distribusi barang jadi mahal," ujar Dirut PT Pelindo IV Prasetyadi sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (13/9/2021).

Dia menuturkan, terintegrasinya Pelindo I-IV, akan mendorong penyederhanaan layanan angkutan barang.

Dengan demikian, distribusi barang dari Sabang hingga ke Merauke dan sebaliknya tidak perlu lagi gonta-ganti kapal ketika sandar di pelabuhan transit di wilayah Pelindo.

Hingga saat ini pelabuhan laut di Indonesia dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang dioperasikan dengan empat perusahaan berbeda yakni Pelindo I, II, III dan IV.

Pelindo I berpusat di Medan dengan wilayah kerja Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo II membawahi 10 provinsi mulai dari Sumatera Barat hingga Jawa Barat dengan 12 pelabuhan dengan kantor pusat di Jakarta.

Sedangkan Pelindo III berpusat di Surabaya dengan membawahi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sementara Pelido IV membawahi daerah lainnya di Indonesia bagian Timur.

Menurut Prasetyadi, integrasi kepelabuhanan ini bertujuan untuk mengembangkan konektivitas maritim, standarisasi pelayanan pelabuhan serta akan berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi bagi BUMN Pelabuhan dalam berkompetisi secara global.

Prasetyadi mengatakan, integrasi Pelindo akan meningkatkan kinerja pelabuhan, konektivitas maritim dan ekonomi nasional. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Selama ini dengan empat perusahaan di wilayah operasi regional yang berbeda, menyulitkan BUMN merencanakan alur dan investasi yang bisa mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Termasuk menjadi penyebab operasional pelabuhan belum terstandarisasi.

Dengan integrasi, Pelindo diyakni akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik dan ujung-ujungnya biaya logistik dapat ditekan.

Biaya Logistik

Selama ini biaya logistik Indonesia berkisar 23 persen atau lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti China yang hanya 15 persen dan Malaysia hanya 13 persen.

Setidaknya ada lima penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia yakni regulasi pemerintah yang tidak kondusif, efisiensi "value chain" darat yang rendah, efisiensi "value chain" yang rendah, operasi dan infrastruktur pelabuhan tidak optimal serta suply-demand yang tidak seimbang.

Sementara saat Pelindo terintegrasi menjadi BUMN Pelabuhan ke depan dapat lebih fokus sesuai dengan lini bisnisnya yang dikelompokkan dalam klaster-klaster bisnis yakni klaster peti kemas, non peti kemas, logistik & hinterland development dan marine, equipment & port services.

Tujuan dari pengelompokan klaster-klaster bisnis ini akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan di lapangan.

Sumber Artikel: kompas.com

Rencana pemerintah untuk menggabungkan atau merger empat BUMN pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I, II, III, dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan segera terwujud. Sesuai dengan rencana awal, merger akan dilakukan pada 1 Oktober 2021.

Peleburan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik nasional yang saat ini masih tinggi.

Tercatat biaya logistik nasional memiliki porsi 23,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) RI, jauh lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain, bahkan tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang masing-masing sebesar 8 persen dan 13 persen PDB.

Direktur Utama Pelindo IV Prasetyadi mengatakan, penggabungan keempat perusahaan pelat merah itu akan mampu menciptakan efisiensi operasional, melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan. Hal ini diporoyeksi dapat meningkatkan produktivitas di kawasan pelabuhan.

"Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Prasetyadi menjelaskan, tingginya biaya logistik saat ini disebabkan oleh operasional dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal. Oleh karenanya, integrasi pelayanan dari keempat perusahaan pelabuhan milik pemerintah ditargetkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Pemerintah akan melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan," tuturnya.

Selain itu, Prasetyadi menilai, integrasi Pelindo juga akan memudahkan koordinasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan di daerah-daerah sehingga mendorong peningkatan konektivitas hinterland yang akan berdampak pada meningkatnya volume ekspor-impor dan trafik pelabuhan.

"Dengan demikian selain berkontribusi positif pada perekonomian nasional, integrasi juga merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah," ujar Prasetyadi.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II dan Ketua OC Penggabungan Pelindo Arif Suhartono menjelaskan, skema integrasi BUMN pelabuhan dipilih karena mempertimbangkan beberapa faktor, seperti potensi penciptaan nilai yang efisien dan terkoordinasi secara sistematis, hingga tingkat disrupsi yang tidak terlalu tinggi.

"Selain itu cost of fund dapat dioptimalkan dengan sebagai entitas yang lebih besar dan kuat, entitas penerima penggabungan (surviving entity) bisa mengelola aset lebih baik dan efisien, serta penggabungan ini bisa segera diwujudkan karena bisnis yang dimiliki serupa," kata dia.

Pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis, yakni peti kemas, non peti kemas, logistik & hinterland development, dan marine, equipment, & port services.

Penggabungan ini diproyeksi dapat meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 dunia dengan target throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.

"Melalui efek multiplier ekonomi, integrasi ini akan menumbuh kembangkan distribusi barang dan jasa antarwilayah, yang pada gilirannya disebabkan oleh indeksi kepuasan pelanggan yang makin tinggi, akan menciptakan investasi-investasi baru. Seiring itu, tenaga kerja bakal terserap lebih banyak," ucap Arif.

Sumber Artikel: kompas.com

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE di Jawa Timur adalah soal tingginya biaya logistik.

Tingginya biaya logistik ini kerap menjadi penghambat bagi para investor untuk berinvestasi di sebuah tempat. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan.

Dalam acara Kompas Talk dengan tema “Peran & Tantangan KEK Mendorong Ekspor,” Kamis, (16/9/2021), Presiden Direktur PT AKR Corporindo Haryanto Adikoesomo mengatakan beberapa cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai informasi, KEK Gresik JIIPE dikembangkan oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) yang merupakan join venture antara PT AKR Corporindo Tbk. dan PT Pelindo III (Persero).

Menurut Haryanto, pengelola ingin menjawab tantangan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai industrial power house di dunia. Karena itu, masalah tingginya biaya logistik harus dipangkas.

“Untuk atasi biaya logistik yang tinggi, kami mendirikan JIIPE yang terintegrasi dengan pelabuhan laut. Lokasi JIIPE Gresik berada di mulut Selat Madura sehingga kami bisa mendapatkan pelabuhan alam laut dalam dengan biaya yang kompetitif,” ujar Haryanto.

“Bersama dengan pemerintah dan PT KAI, kamu sedang mempelajari untuk menyambung rel kereta api dari JIIPE ke Dudu Sampaean atau dengan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” tegasnya.

Dengan tiga moda transportasi yakni keratea api, pelabuhan laut dalam maupun jalan tol maka biaya logistik bisa diturunkan Terlebih ada dukungan dari Bandara Juanda yang merupakan bandara internasional sehingga bisa menurunkan biaya logistik bila memerlukan pengiriman lewat udara.

Sumber Artikel: kompaas.com