Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan pembenahan sistem logistik perkotaan di Indonesia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu tujuan dari dilakukannya pembenahan sistem logistik yaitu untuk menurunkan target biaya logistik.  

“Perlu dibentuk sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih ramah lingkungan," kata Budi dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, Selasa (28/9/2021).  

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa biaya logistik tahun 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN yaitu mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan oleh transportasi darat.

"Biaya logistik di Indonesia itu masih menjadi yang termahal di ASEAN karena sistem logistik kita yang perlu dibenahi," ujarnya.

Selain itu, saat ini pertumbuhan layanan logistik dan kendaraan barang di daerah perkotaan juga berdampak buruk bagi kondisi jalan raya dan menciptakan kemacetan lalu lintas dan juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Permasalahan lainnya, yaitu adanya kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui belanja e-commerce turut memicu dampak negatif kualitas hidup di perkotaan dengan adanya aktivitas-aktivitas logistik perkotaan.  

Misalnya tingginya mobilitas kendaraan di jalan raya perkotaan mulai angkutan motor hingga truk angkutan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga adanya pelanggaran dimensi kendaraan angkutan barang.

Kontribusi angkutan barang terhadap memburuknya lingkungan perkotaan pun semakin nyata. Kebisingan atau polusi suara di perkotaan juga menjadi salah satu produk sampingan dari angkutan barang yang patut mendapat perhatian.

Sesuai kajian Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (ALICE), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25 persen Karbon dioksida (CO2) dan 30 persen hingga 50 persen Nitrogen okside (NOx) serta beberapa partikel penyerta.

“Perkembangan industri logistik terus mengalami perubahan tren dan teknologi yang semakin pesat, yang juga menimbulkan permasalahan baru. Hal ini perlu direspon dengan cepat oleh dunia industri dan para penyedia jasa logistik,” tutur dia.  

Budi mengingatkan jajarannya lebih sigap dalam menentukan kebijakan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan rekomendasi yang positif untuk meningkatkan konektivitas logistik, membantu memulihkan perekonomian serta untuk memperbaiki lingkungan.

Sementara itu, Kepala BPTJ Polana B Pramesti mengatakan, beberapa program pembenahan sistem logistik di darat yang telah digagas dan tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

Program ini menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).

BPTJ membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan sektor, termasuk berbagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi logistik perkotaan. "Di antaranya revolusi industri 4.0 telah menciptakan tren baru dalam berbelanja yang mulai jamak dipraktikkan oleh kaum urban,” ucap Polana. 

Sumber Artikel: kompas.com

Presiden Joko Widodo menyatakan, biaya logistik Indonesia saat ini masih sangat tertinggal bila dibandingkan negara tetangga.

Sehingga, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menekan biaya logistik dan barang-barang dari Indonesia agar bersaing dengan negara lain.

Hal itu disampaikan Jokowi, saat meresmikan penggabungan PT Pelindo I, II, III dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia, sekaligus meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (14/10/2021). "Biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga, kita masih sangat tertinggal.

Biaya logistik di negara tetangga hanya kurang lebih di angka 12 persen sedangkan di negara kita masih 23 persen," ujar Jokowi, dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Pelindo merger

Itu artinya lanjut Jokowi, ada yang tidak efisien di negara ini, sehingga perlu dibangun infrastruktur, baik itu jalan maupun pelabuhan.

Sehingga, kata Jokowi, produk lokal atau barang-barang asli Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, penggabungan PT Pelindo diharapkan dapat menekan biaya logistik.

Hal itu supaya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan diharapkan produk-produk lokal bisa menjelajah ke seluruh dunia. "Pada hari ini sudah terjadi penggabungan Pelindo I, II, III, IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia.

Diharapkan dari penggabungan ini adalah biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

"Artinya daya saing logistik kita serta dapat mencari partner yang memiliki jaringan yang luas, sehingga terkoneksi dengan negara lain. Artinya produk-produk dari Indonesia bisa menjelajah ke seluruh dunia," imbuh dia.

Jokowi juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN beserta jajarannya. Jokowi berharap, ke depannya langkah-langkah serupa diikuti oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang lain.

Sumber Artikel: kompas.com

Sektor logistik dinilai akan menjadi salah satu kunci bagi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pendemi Covid-19.

Masih tingginya biaya logistik yang tidak diikuti dengan kepastian dan ketepatan pengiriman barang menjadikan biaya ekonomi menjadi sangat tinggi.

Dampaknya barang-barang di berbagai wilayah Indonesia mengalami disparitas harga yang cukup tinggi.

"Logistik adalah bagian penting percepatan pemulihan ekonomi disaat penyebaran virus Covid-19 mulai menurun. Pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja keras untuk memastikan logistik kita makin efisien dan memberikan kepastian," jelas Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/10/2021).

Siswanto menambahkan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif, aktivitas pengiriman barang-barang produksi ke berbagai daerah juga terus meningkat.

Hal tersebut terlihat dari kenaikan volume pengiriman barang di berbagai pelabuhan domestik yang dikelola oleh PT Pelindo Grup.

Pada semester I 2021, Pelindo I dan III mencatat arus peti kemas domestik mencapai sebanyak 1,97 juta Teus, meningkat double digit dibanding tahun 2020.

Lebih lanjut, kata dia, sektor industri yang tumbuh secara positif juga mendorong bisnis pengiriman barang melalui pelabuhan terus meningkat.

Kenaikan harga sejumlah komoditas turut berperan dalam membangkitkan perekonomian di berbagai wilayah di luar Jawa. "Dari Belawan, Jakarta, Surabaya dan Makassar, volume pengiriman peti kemas di Pelabuhan milik Pelindo Grup untuk jalur domestik menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan tahun 2020.

Kondisi ini harusnya juga didukung dengan ketersediaan layanan pelayaran dan logistik yang lebih baik, sehingga bisnis makin efisien," katanya. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor logistik sejumlah perusahaan pelayaran juga terus berinovasi.

Contohnya PT PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang berinisiatif untuk merilis layanan baru yaitu SPIL PRIME.

Konsumen yang menggunakan layanan ini, akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti kepastian mendapat space kapal, kedatangan truk tepat waktu, jaminan kontainer siap pakai serta mendapatkan prioritas layanan di depo.

"Kompetisi yang makin ketat di industri pelayaran menuntut inovasi dan keberanian untuk menawarkan layanan pengiriman barang yang menberikan solusi bagi pebisnis. Perusahaan pelayaran juga harus mengoptimalkan teknologi agar efisiensi semakin besar," ujarnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menekan biaya logistik nasional untuk meningkatkan daya saing global.  

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dilihat dari kondisi makro dan infrastruktur Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018, terjadi peningkatan secara signifikan terutama pada bidang infrastruktur dan logistik.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021). 

Budi menjelaskan penggabungan Pelindo yang sudah dilakukan menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan biaya logistik nasional dan memperbaiki Indeks Logistik Nasional.

“Penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi pelabuhan Indonesia di kancah Internasional, efisiensi lalu lintas barang antar pulau, peningkatan produktifitas dan efisiensi,” ujarnya. 

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk menurunkan biaya logistik yaitu pertama, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.

Beberapa hal yang menjadi titik berat dari kebijakan tersebut yaitu, dalam rangka perwujudan logistik maritim di dalam negeri.

Kemudian peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan.

Kedua, menerapkan konsep hub and spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menunjang program tol laut dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah terluar, tertinggal, terdepan dan perbatasan (3TP) dapat lebih optimal.

Ketiga, berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

Keempat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.

Budi mencatat saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan.

“Kami terus berupaya untuk menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” ucapnya. 

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

Global sourcing is the practice of sourcing from the global market for goods and services across geopolitical boundaries. Global sourcing often aims to exploit global efficiencies in the delivery of a product or service. These efficiencies include low cost skilled labor, low cost raw material and other economic factors like tax breaks and low trade tariffs. A large number of Information Technology projects and Services, including IS Applications and mobile phone apps and database services are outsourced globally to countries like India and Pakistan for more economical pricing.

Common examples of globally sourced products or services include labor-intensive manufactured products produced using low-cost Chinese labor, call centers staffed with low-cost English speaking workers in the Philippines, India and Pakistan, and IT work performed by low-cost programmers in India and Pakistan and Eastern Europe. While these are examples of Low-cost country sourcing, global sourcing is not limited to low-cost countries.

Global sourcing initiatives and programs form an integral part of the strategic sourcing plans and procurement strategies of many multinational companies. Global sourcing is often associated with a centralized procurement strategy for a multinational, wherein a central buying organization seeks economies of scale through corporate-wide standardization and benchmarking. A definition focused on this aspect of global sourcing is: "proactively integrating and coordinating common items and materials, processes, designs, technologies, and suppliers across worldwide purchasing, engineering, and operating locations (p. 304)".^[1]

The global sourcing of goods and services has advantages and disadvantages that can go beyond low cost. Some advantages of global sourcing, beyond low cost, include: learning how to do business in a potential market, tapping into skills or resources unavailable domestically, developing alternate supplier/vendor sources to stimulate competition, and increasing total supply capacity. Some key disadvantages of global sourcing can include: hidden costs associated with different cultures and time zones, exposure to financial and political risks in countries with (often) emerging economies, increased risk of the loss of intellectual property, and increased monitoring costs relative to domestic supply. For manufactured goods, some key disadvantages include long lead times, the risk of port shutdowns interrupting supply, and the difficulty of monitoring product quality. (With regard to quality in the food industry, see Roth et al. (2008).^[2]).

International procurement organizations (or IPOs) may be an element of the global sourcing strategy for a firm. These procurement organizations take primary responsibility for identifying and developing key suppliers across sourcing categories and help satisfy periodic sourcing requirements of the parent organization. Such setups help provide focus in country-based sourcing efforts. Particularly in the case of large and complex countries, such as China, where a range of sub-markets exist and suppliers span the entire value chain of a product/commodity, such IPOs provide essential on-the-ground information.

Over time, these IPOs may grow up to be complete procurement organizations in their own right, with fully engaged category experts and quality assurance teams. It is therefore important for firms to clearly define an integration and scale-up plan for the IPO.

Sumber: eng.wikipedia.org

Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu.^[1] Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas.

Hukum Permintaan

Hukum permintaan berbunyi:

semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut.^[2]

Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah (dianggap tetap).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Permintaan (Demand)

• Harga barang substitusi (pengganti)

Harga barang dan jasa pengganti (substitusi) ikut memengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi jika harga barang substitusi naik maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Contohnya kaus adalah pengganti kemeja. Jika di pasar harga kaus lebih murah dibandingkan kemeja, maka permintaan akan kaus lebih banyak bila dibandingkan permintaan terhadap kemeja.

• Harga barang komplementer (pelengkap)

Barang pelengkap juga dapat memengaruhi permintaan barang/jasa. Misalnya sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun, begitu juga sebaliknya.

• Jumlah Pendapatan

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sebaliknya jika pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun. Akibatnya jumlah barang akan semakin turun. Misalnya pendapatan Ibu Tia dari hasil dagang minggu pertama Rp200.000,00 hanya dapat untuk membeli kopi 20 kg. Tetapi ketika hasil dagang minggu kedua Rp400.000,00, Ibu Tia dapat membeli kopi sebanyak 40 kg.

• Selera konsumen

Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Misalnya, sekarang ini banyak orang yang mencari hand phone yang dilengkapi fasilitas musik dan game, karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi maka permintaan akan hand phone yang dilengkapi musik dan game akan meningkat.

• Intensitas kebutuhan konsumen

Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak, akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut menjadi meningkat, misalnya dengan meningkatnya curah hujan maka intensitas kebutuhan akan jas hujan semakin meningkat. Konsumen akan bersedia membeli jas hujan hingga Rp25.000,00 walaupun kenyataannya harga jas hujan Rp15.000,00.

• Perkiraan harga pada masa depan

Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Misalnya ada dugaan kenaikan harga bahan bakar minyak mengakibatkan banyak konsumen antre di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk mendapatkan bensin atau solar yang lebih banyak.

• Jumlah penduduk

Pertambahan penduduk akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat.

Sumber: id.wikipedia.org